Save KPK? Apaan Sih Elu?

Oleh: Sahat Siagian

 
Ribut soal revisi UU KPK sudah sampai ke titik memuakkan. Bambang Widjoyanti memainkan narasi melankolik. Penyidik KPK terang-terangan bilang bahwa para koruptor bakal berutang-budi kepada Jokowi.
 
Komentar seperti itu mengaburkan masalah. Mari kita urai.
 
 
Dalam negara demokrasi membujur tiga cabang kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
 
Di cabang manakah KPK terdapat?
 
Gampang. Di dalam namanya, “pemberantasan”, terdapatkan makna eksekusi.
 
Kewenangan yang dimilikinya: penyelidikan, penangkapan, penetapan tersangka, penyidikan, dan penuntutan, merupakan kewenangan eksekutif.
 
Jadi, terang dan pasti, KPK adalah Lembaga eksekutif.
 
Melapor kepada siapa? Kepada Presiden? Tidak.
Diawasi oleh siapa? Presiden? Tidak. DPR? Tidak.
 
Trus, genderuwo macam apa KPK ini sehingga tidak ada yang berwenang mengawasinya?
 
Tidak ada kekuatan eksekutif yang melenggang tanpa diawasi. Tanya saja SBY. Dia pernah bilang, "KPK power must not go uncheck." Itu betul. Tidak ada kekuasaan di negara demokrasi yang boleh jalan seenak udelnya. Tapi itu terjadi pada KPK.
 
Apakah Presiden berkemungkinan mengoreksi KPK? Ya. Caranya? Bersama DPR mengubah undang-undang KPK. That’s the only way. Gak ada cara lain. Dan itulah yang dilakukan Presiden bersama DPR sekarang. Tapi kita berupaya merantai tangan Presiden dengan sejuta teriakan.
 
Siapa Anda sehingga berwenang menyimpulkan bahwa tidak ada yang salah dengan KPK? Perangkat apa yang Anda miliki untuk menyatakan itu? Seberapa sahih data Anda untuk berkesimpulan seperti itu?
 
Tanpa bermaksud semelankolik Bambang Wijoyanto, mari berandai-andai. Kalau seisi KPK bersekongkol untuk menjeburkan Anda ke kotak tersangka—tanpa perlu diadili, yang penting sejumlah hak Anda hilang sehingga gak bisa ngapa-ngapain—bagaimana cara Anda melepas diri?
 
Gak ada. Anda berkemungkinan mengusung status “Tersangka” seumur hidup tanpa diadili tapi beberapa hak Anda sebagai warga sipil tanggal. Sila ngadu ke komnas HAM atau ke Presiden atau ke DPR, status “Tersangka” tidak pernah tanggal dari diri Anda jika bukan Pengadilan yang mencopotnya. Anda bisa apa? Gak bisa ngapa-ngapain, Bambang.
 
Kenapa? Karena kemahakuasaan KPK.
 
KPK memegang fungsi polisi (menyelidik, menangkap, menyidik) dan sekaligus fungsi Jaksa (menyelidik, menyidik, dan menuntut). Itu kekuasaan maha besar. And yet selama sekian belas tahun kita biarkan dia merajalela.
 
Di dalam ranah eksekutif dua kekuasaan itu dipisah. Jaksa berkewenangan mengembalikan laporan polisi atau meniadakannya. Polisi gak bisa ngapa-ngapain. 
 
KPK? Yeee. Polisinya KPK, Jaksanya juga KPK.
 
Saya melongo waktu baca beleid pembentukan KPK yang ditandatangani Presiden Megawati. Dalam berbagai diskusi saya kecam isinya. Tapi, siapa mau dengar? Semua orang bermimpi mendapatkan sebaris malaikat keadilan. Cuihhhh. Kekanak-kanakan.
 
Departemen Perhubungan tak butuh badan pengawas karena sang Menteri bertanggungjawab dan melapor kepada Presiden. Tapi, kita dirikan KNKT untuk mengawasinya.
 
Kejaksaan tak perlu diawasi karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan Presiden. Tapi, kuatir kecolongan, kita dirikan Komisi Kejaksaan. Demikian juga dengan komisi-komisi lain, yang sebetulnya tidak perlu. Itu tugas Kantor Presiden.
 
Presiden negeri ini saja memerintah dalam pengawasan DPR. Gak ada satu pun yang tidak diawasi di negeri ini kecuali KPK. Padahal KPK memiliki kewenangan maha besar.
 
Tanya: kenapa?
 
Itu kan komisi ad-hoc, kata kalian. KPK independen, kata si bego lainnya. Jadi, Anda haqul yakin bahwa si superbody itu tak boleh diawasi?
 
Kekuasaan yang bersifat independen tidak boleh diberikan kepada Badan Eksekutif. Itu democracy 101. Dan KPK adalah badan eksekutif. Memberikan kekuasaan independen kepadanya, Anda sedang melahirkan seekor monster.
 
Karena itu, lucuti independensi KPK sekarang. Itu perintah suci demokrasi. Kecuali kita ubah KPK sehingga cuma berkewenangan macam Komnas HAM, Komnas Perempuan dan sederet kom-kom lain.
 
Berikutnya, bubarkan Wadah Pegawai KPK. Kalau sekadar wadah buat arisan, nyumbang darah, karaokean, sila. Tapi mengira punya hak untuk menolak pilihan DPR atas susunan komisioner KPK yang baru, itu bukan lagi Malin Kundang tapi sapi tunjang. Gak tahu diri.
 
Tahu penyebabnya? Ya kemahakekuasaan KPK. Mereka pegawai tetap. Para komisioner dianggap sebagai tamu yang bakal pergi setelah 4 tahun, mereka abadi sampai bosan atau mampus. Jelas mereka lebih berkuasa daripada komisioners itu.
 
Mereka bukan negeri kecil di negeri maha besar ini. Karena itu, lucuti independesi KPK sekarang juga. Itu perintah suci demokrasi.
 
Saya muak melihat para Guru Besar menyuarakan pendapat yang berkhianat dari  asas demokrasi, kepingin kencing di celana ngelihat mahasiswa berjaket-kuning meneriakkan sesuatu yang justru membunuh demokrasi.
 
Kalau ada sebuah kekuasaan eksekutif dimaui untuk tidak boleh diawasi, negeri khilafah bukan lagi ancaman melainkan sudah jadi kenyataan.
 
(Sumber: Facebook Sahat Siagian)
Monday, September 16, 2019 - 19:30
Kategori Rubrik: