Sandyakalaning PDI Perjuangan

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Semestinya Yasona Laoly dicopot dari jabatannya sebagai Menteri di Kemenkumham. 

Dalam periode pertama di Kabinet Jokowi, prestasinya tak ada. Yang paling pokok, LP (Lembaga Pemasyarakatan), yang berada dalam salah satu tupoksinya, tetap saja sebagai sarang dan praktik pelanggaran hukum. Fungsi sebagai lembaga penyadaran atau penyembuhan, sama sekali tak ada. Baik untuk penjahat kecil maupun penjahat besar. Padahal, Stanislavski nggak pernah ngomong tak ada penjahat besar tak ada penjahat kecil.

 

Bayangkanlah, dua hal yang tak teratasi, dari sejak semula hingga periode kedua Yasona; LP masih suka main-main mata dengan koruptor kelas kakap, dalam memberikan fasilitas dan keringanan. LP juga justeru di beberapa tempat dipakai sebagai pusat pengendalian operasi perdagangan narkoba. Kok bisa dua hal “sepele” itu tak dibereskan?

Kasus-kasus lain, yang pantas untuk pencopotan Yasona, dengan alasan bahwa dia bagian dari pengurus DPP PDI Perjuangan, dia hadir dalam konperensi pers PDIP saat kasus PAW Harun Masiku. Apa kepentingannya? Tentu saja dia punya alasan. Tapi alasannya tidak bermutu. Ya, mutu, tapi rendah.

Kemudian dia juga menjelaskan, ketika terjadi OTT Komisioner KPU, yang diduga Harun sebagai penyuap, posisi Harun Masuki berada di luar negeri (bahkan sampai tanggal 16 Januari 2020). Sementara data yang ada di Ditjen Imigrasi, Harun dari Singapura balik ke Jakarta tanggal 7 Januari 2020, sehari sebelum peristiwa OTT KPK itu. 

Celakanya, meski sudah diperingatkan oleh Jokowi, agar para pembantunya berhati-hati menjelaskan ke public, soal data dan fakta yang berkait angka (termasuk angka waktu), justeru Yasona mencopot Dirjen Imigrasi, yang memberi informasi lebih valid dengan datanya, meski baru disiarkan ke public 22 Januari 2020.

Kelakuan Yasona, makin menguatkan bahwa PDIP berkepentingan dalam kasus PAW Harun Masiku. Bukan berkepentingan untuk menjelaskan masalah, melainkan mengacaukan dan mengaburkannya. Tidak lagi berdasar otoritas partai, tetapi lebih jauh memakai peran lembaga pemerintah, juga lembaga judikatif.

Kasus PAW menyangkut Harun Masiku, dari logika politik dan logika hukum, sudah menjelaskan bagaimana PDIP mempraktikkan otoritas partai tapi bertabrakan dengan kedaulatan rakyat (yang dibakukan dalam UU Pemilu, bahkan UUMD3, dan system proporsional terbuka). Maka ketika persoalan PAW yang sebenarnya sangat sederhana, dan memang otoritas partai, menjadi seolah njelimet.

Secara etika politik, justeru apa yang dilakukan PDIP, prinsip-prinsipnya melanggar hukum Pemilu. PDIP bermanuver meminjam tangan MA (Mahkamah Agung) untuk mendaparkan pembenaran atau legitimasi langkahnya. Apakah KPK juga akan melirik lahirnya fatwa MA ini? Dan percaya ada makan siang gratis? Nanti kita akan bisa melihat, benar dan tidaknya lembaga pemberantas korupsi ini seperti tudingan banyak penggiat anti korupsi. Makin lebai atau lebih bertaji.

Namun yang paling pokok dari semua itu, PDIP dengan klaim sebagai partainya wong cilik, dengan selalu membawa-bawa nama Bung Karno, hanyalah omong kosong. Dalam tulisan terdahulu, saya pernah menuliskan mundur untuk Megawati dan Hasto Kristiyanto. Sekarang saya tambahkan, mundur Yasona Laoly, baik sebagai menteri maupun pengurus partai.

Apa hak saya? Hak saya adalah sebagai wong cilik. Yang dulu, setelah beberapa kali golput, kemudian ikut nyoblos pertama kalinya dalam Pemilu 1999. Karena ada partai bernama PDIP yang dipimpin Megawati, sebagai symbol perlawanan pada Soeharto. Dengan harapan partai ini bisa menjungkalkan Golkar. Saya senang PDIP menang dan Golkar kalah telak. Padahal, setelah mendapartkan suara 72% di Pemilu 1997, dua tahun kemudian Golkar hanya mendapat sekitar 24%, sementara PDIP mendapat 34%.

Sayangnya, dalam pemilihan Presiden yang masih ditentukan oleh MPR, Megawati disingkirkan oleh Amien Rais dkk lewat Poros Tengah. Gus Dur terpilih jadi Presiden, padahal PKB, partainya, keok dan suaranya tak cukup significan.

Saya kecewa dengan Gus Dur. Tapi masih cukup alasan untuk mendukung PDIP, justeru karena kekecewaan itu. Politik identitas mulai dimainkan di sini. Di situ saya meyakini, PDIP yang masih bias dipercaya menjaga kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Apalagi ketika 2014 Megawati yang punya otoritas penuh, justeru menunjuk Jokowi sebagai bacapres (bakal calon presiden). 

Maka slogannya waktu itu, “PDIP Menang Jokowi Presiden”. Saya nyoblos PDIP untuk ikut berjuang memenangkan partai itu, Harapannya, jika partai itu punya cukup suara untuk memajukan sendiri capresnya, Megawati bisa akan memenuhi janjikan menunjuk Jokowi sebagai capres. Benar, karena menang Pileg 2014, Pilpres 2014 PDIP mencalonkan Jokowi. Lagi-lagi saya seturut ajakan Megawati, coblos Jokowi.

Namun dalam perjalanan, PDIP tak luput dalam praktik-praktik kotor polilitik. PDIP sama dengan partai lain. Tidak menghargai kedaulatan rakyat, dan dikuasai oligarkisnya. PDIP dengan sekjen Pramono Anung, beda sepak terjang dengan Hasto Kristiyanto. Di mana bedanya? Jika saja orang dalam PDIP berani ngomong, banyak kisah partai ini dengan sekjen alumnus Kasebul itu.

Cukup alasan saya untuk beralih harapan, pada munculnya partai baru bernama PSI. Saya nggak kenal caleg-caleg PSI. Tapi caleg mereka disemua tingkatan saya coblos. Kalau nyoblos presidennya (karena pemilu serentak), tentu saja nyoblos Jokowi, daripada Prabowo. Nyoblos Prabowo dapetnya Rizieq Shihab dan Amien Rais. Nyoblos Jokowi, eh, dapat bonus Prabowo. Untungnya minus Rezeh dan Rasis. Lumayanlah.

Pemilu tahun depan, saya akan lihat PSI dulu. Tapi saya berharap PDIP tidak memenangkan Pemilu 2024. Bolehkan berharap. Sebagai rakyat, ber-KTP dan ber-NPWP, punya hak dan kedaulatan rakyat yang dijamin undang-undang. Jika partai mengkhianati kedaulatan rakyat, dikuasai oligarki, apalagi ngotot mengajukan sistem proporsional tertutup, apapun alasannya, saya kira itu sandyakalaning PDI Perjuangan. Semoga Allah mengabulkan! 

 

(Sumber: facebook Sunardian W)

Thursday, January 30, 2020 - 09:30
Kategori Rubrik: