Sambutan Di Luar Negeri Memang Harus Berbahasa Indonesia

ilustrasi

Oleh : Muhammad Jawy

Peraturan pidato pejabat di LN dengan Bahasa Indonesia sejak Perpres 16 tahun 2010 jaman SBY, mengapa yang diributkan Perpres 63 tahun 2019 jaman Jokowi?

Kalau nggak ribut, bukan netizen62 namanya, Sob!

Pejabat negara memang diminta untuk pidato dengan bahasa Indonesia ketika berbicara dalam forum resmi di luar negeri, bahkan di Perpres jaman SBY disebutkan forum resminya apa saja, seperti PBB, organisasi internasional, dan negara penerima. Dan dalam kedua Perpres itu, sebenarnya juga diatur, bahwa mereka boleh saja pidato dalam bahasa selain Indonesia, jika memang diperlukan,

Issue pidato dalam Perpres 16 tahun 2010 dan Perpres 63 tahun 2019, isinya sama saja dalam segi substansi. Yang membedakan Perpres 63 mengatur hal-hal lain yang tidak ada di Perpres 16 tahun 2010, seperti penamaan bangunan, bahasa dalam pembuatan laporan, dan banyak hal lain.

Jadi kalau mengkritik Perpres yang baru, mestinya dalam hal topik-topik baru yang tidak ada di Perpres 16 tahun 2010, tetapi kalau mengkritik Perpres baru, sedangkan materinya nyaris sama dengan Perpres yang lama, artinya si pengkritik ini literasi perundangannya cukup rendah.

Perpres 16 tahun 2010 hanya mengatur masalah pidato pejabat dalam bahasa Indonesia, Perpres 63 tahun 2019 mengatur penggunaan bahasa Indonesia, tidak hanya pidato saja.

Maraji':

1. Perpres 16 tahun 2010
https://m.hukumonline.com/…/perpres-no-16-tahun-2010-penggu…

2. Perpres 63 tahun 2019
https://www.hukumonline.com/…/peraturan-presiden-nomor-63-t…

Sumber : Status Facebook Muhammad Jawy

Thursday, October 10, 2019 - 10:00
Kategori Rubrik: