Sama Revisi UU KPK Saja Takut

ilustrasi

Oleh : Cokroaminoto

Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dalam persetujuan Presiden untuk merevisi UU KPK. kenapa? Ada beberapa faktor yang semestinya membuat kita yakin bahwa Presiden mendorong upaya penguatan KPK. Bukan seperti yang dilakukan seperti selama ini. Mengapa sebelumnya kita menolak dan kali ini menerima? Inilah momentum tepat UU KPK direvisi. Ingat, revisi undang-undang dilakukan oleh anggota DPR yang pada Oktober nanti dilantik.Beberapa pendukung revisi UU KPK DPR yang selama ini getol jelas tidak bakal ikut membahas.

Salah satunya Fachri Hamzah. Dia selama ini getol mengusulkan revisi hanya karena dendam. Ya dia dendam karena (mantan) Presiden partainya, Lutfi Hasan Ishak dicokok oleh KPK. Meski ada upaya melindungi pengambilan paksa LHI, PKS gagal menjaga citranya. Akibatnya parpol itu makin turun perolehan suaranya. Ada beberapa hal yang memang menjadi perdebatan dalam usulan revisi.

Dan Fachri Hamzah merupakan salah satu pihak yang getol menghilangkan pasal penyadapan. Padahal dalam salah satu rumusan (berdasarkan bocoran), penyadapan tetap bisa dilakukan oleh KPK. Klausul itu akan tetap dipertahankan. Bagaimana bila Komisi III DPR menolak? Masih ada pleno pengesahan. Jika ditingkat komisi gagal, koalisi pendukung Jokowi yang menguasai mayoritas DPR akan menjaga klausul itu tetap ada.

Kemudian terkait Dewan Pengawas, ini sebetulnya bukan hal baru. Selama ini sudah ada penasehat yang sejatinya posisinya kurang kuat pada kiprah KPK itu sendiri. Dewan Pengawas ini malah makin memperkuat karena akan menjadi semacam pihak yang benar-benar memantau kinerja KPK harus sesuai dengan UU.

Agak ironi jika publik menganggap Dewan Pengawas bakal mengintervensi kasus-kasus KPK. Lihat saja 5 tahun terakhir, Jokowi tidak ikut campur tangan dalam tugas atau kinerja KPK. Entah pejabat, ketua parpol koalisi bahkan menteri Jokowi sendiri pernah dicokok KPK dan presiden tanpa beban mempersilahkan KPK mengusut hingga tuntas. Belum lagi pembahasan revisi UU KPK akan dilakukan oleh anggota DPR baru yang bisa jadi masih bersih dari berbagai kepentingan. Ini momentum yang tepat mendorong pembenahan KPK agar makin bertaring. Meski banyak pihak menilai kinerja KPK masih baik, namun butuh penyempurnaan.

Jangankan meributkan soal kinerja KPK, kerja Pansel pimpinan KPK saja Jokowi tidak pernah mau campur tangan. Buktinya pilihan 9 srikandi Pansel 3 tahun lalu mampu bekerja dengan baik. Pun Johan Budi yang jadi juru bicara Presiden tidak lolos dalam seleksi pimpinan KPK. Hal ini menandakan bahwa positioning Presiden jelas berada dimana. Jokowi tidak pernah takut untuk melakukan perubahan mendasar asal kinerja sebuah institusi makin optimal. Tidak ada alasan atau keraguan Jokowi saat menyetujui usulan revisi UU KPK didasari melemahkan lembaga anti rasuah itu. Jokowi tidak pernah punya beban untuk makin menguatkan KPK. Bukan hanya karena keluarganya tidak masuk dalam politik praktis namun juga Indonesia masih membutuhkan KPK yang makin kuat bukan sebaliknya

Thursday, September 12, 2019 - 23:00
Kategori Rubrik: