Sama Rasa Ndasmu

ilustrasi

Oleh : Sahat Sigian

Hari Rabu, 17 April, 2 jam setelah data QC mencapai 75%, saya turunkan tulisan bertajuk "Penurunan Angka Golput Menyelamatkan Jokowi". Di bagian ujung saya bubuhkan pertanyaan: perlukah kita menghukum Sumbar, Sumsel, Aceh, NTB, Jabar, dll? Tulisan tersebut dishare ratusan orang, beredar secara cepat.

Kamis pagi, Irwan Prayitno, gubernur Sumbar, mengeluarkan pernyataan agar Pemerintah Terpilih tidak menganaktirikan kawasan yang tidak memilihnya. Ratusan memes berhamburan, berupaya meyakinkan publik bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia, mencintai rakyatnya--baik yang memilihnya atau tidak.

Saya cegukan beberapa kali, ketularan Sandi.

Tentu saja APBD masing-masing daerah harus dikabulkan sesuai PAD bersangkutan. Tidak ada pengecualian untuk ini. Kawasan yang memilih atau menolak Jokowi pasti mendapatkannya.

Tapi inisiatif pemerintah pusat di luar APBD, misalnya untuk Toll, jalan raya utama, proyek-proyek percontohan, dan lain-lain?

Read my lips: NO. Big-big No.

Kenapa Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Tapanuli Utara, Bali, Papua, yang dengan militan mendukung Jokowi, mendapat perlakuan sama dengan Sumbar dan Jabar?

Dana Pemerintah Pusat yang bersifat ekspansif sangat terbatas. Itu pun masih harus ditambal dengan utang. Lha kok dibagi rata dengan mereka yang nyata-nyata menolak Jokowi?

Bukan kali ini Jokowi kalah di kawasan tersebut. Di Sumbar malah lebih horror: suara buat Jokowi nyaris turun separuh. Padahal perhatian yang diberikan Jokowi terhitung gila-gilaan, jauh berbeda dengan perhatian ke Taput, yang sejak 2014 mencetak angka selalu di atas 90%.

Di mana letak keadilan?

Apa gunanya daerah jokowers berinvestasi mati-matian buat Jokowi jika ternyata return-nya sama saja dengan yang didapat kawasan para pembenci?

Bagaimana Anda mau menjelaskan penolakan orang Padang terhadap seseorang yang nyaris absolut mencintai Padang?

Tidakkah secara sederhana kita bisa simpulkan bahwa orang Sumbar, orang Lombok, orang Palembang, orang Aceh, menolak inisiatif pembangunan dari Pemerintah Pusat di daerahnya?

Kalau sudah ditolak, kenapa masih harus dipaksa untuk menerimanya 5 tahun ke depan? Ini saatnya mengaplikasikan ucapan seorang guru: jangan berikan permata kepada para babi.

Tapanuli Utara dan NTT harus didahulukan. Tak cuma bersetia, mereka selama ini tertinggal. Dulu pernah deras berbunyi gagasan membentuk propinsi Taput. Tapi Akbar Tanjung, sebagai ketua DPR, menghentikan untuk sementara waktu gagasan pemekaran wilayah. Propinsi Taput kandas.

Kenapa Taput mau berdiri? Karena menurut mereka kue pembangunan dari Sumut tidak sampai ke daerah mereka. Dan sekarang kita lihat, daerah-daerah di Sumut di luar Taput menolak Jokowi. Pengunduran diri Bupati Mandailing adalah salah satu contoh terkemuka. Taput harus diperlakukan setara dengan Tapsel--yang selama ini lebih makmur tapi menolak Jokowi?

Hukum alam harus dihormati. Cinta kadangkala berwujud cubitan, atau kebasan batang lidi di tungkaimu.

Sumber : Status Facebook Sahat Siagian

Wednesday, April 24, 2019 - 09:45
Kategori Rubrik: