Salah Paham Soal Larangan Cadar

Oleh: Saefudin Achmad

 

Setiap manusia punya hak asasi untuk memilih apapun yang dia suka. Namun hak asasi ini juga tak terbatas. Hak asasi itu tak terbatas ketika di ruang privat. Ketika sudah masuk ruang publik, hak asasi manusia mulai dibatasi oleh aturan umum yang sudah disepakati lewat sebuah konsensus.

Orang boleh mamakai apapun yang disuka, atau tidak memakai apapun. Ketika dia berada di ruang privat, hal ini sangat boleh dan itu merupakan hak asasi. Namun ketika sudah berada di ruang publik, orang tidak lagi punya kebebasan untuk memakai apapun yang disuka atau tidak memakai apapun.Untuk batasan-batasan ini, biasanya tergantung dengan aturan yang telah disepakati bersama.

 

Aturan-aturan yang berlaku di ruang publik, bukan berarti sebuah pemberangusan terhadap hak-hak asasi manusia. Aturan-aturan yang ditetapkan juga tidak boleh dianggap sebagai pembangkangan terhadap salah satu tafsir ajaran agama. 

Soal larangan cadar yang sedang diwacanakan oleh menteri agama sebenarnya sangat simpel dan sederhana. Tak perlu dianggap sebagai sesuatu yang wah, luar biasa, apalagi berbahaya. Ini adalah proyek kecil dan tugas menteri agama jauh lebih kompleks dari itu. Tapi bukan berarti proyek kecil itu diabaikan begitu saja.

Beragama adalah soal keyakinan yang terkadang tak memerlukan alasan-alasan logis dan rasional. Namun bukan berarti keyakinan itu mutlak dan tak boleh dibatasi karena hakikatnya keyakinan itu bukan pada ajaran agama yang sesungguhnya, melainkan keyakknan kepada tafsir agama. 

Orang yang bercadar adalah orang yang meyakini terhadap tafsiran agama yang mengatakan cadar itu sunnah bahkan wajib. Di sudut lain, orang yang menganggap cadar itu makruh bahkan berlebih-lebihan dalam beragama juga meyakini terhadap tafsiran agama yang mengatakan bahwa cadar itu makruh dan berlebih-lebihan.

Selama berada di ruang privat yang bebes dari aturan, orang yang meyakini bahwa cadar itu sunnah bahkan wajib bebas untuk mengekspresikan corak keberagamaannya yang berlandaskan tafsir agama yang diyakini. Pun begitu dengan orang yang meyakini bahwa cadar itu makruh dan berlebih-lebihan. Dia bebas mengekspresikan corak keberagamaannnya berlandaskan tafsir agama yang diyakini. 

Tapi ketika berada di ruang publik yang terikat dengan aturan umum, maka dua belah pihak yang kontra soal cadar kebebasan untuk mengekspresikan corak keberagamaamnya mulai dibatasi. Semua harus legowo dan bisa menghormati aturan yang berlaku umum, yang dibuat oleh negara. 

Jadi apa yang diwacanakan oleh menteri agama sebenarnya sangat simpel dan sederhana. Ini bukan soal sentimen negatif kepada kelompok yang memakai cadar. Sama sekali bukan. Ini soal aturan yang hanya berlaku di ruang publik, yang sama sekali tidak masuk ke ranah privat. Negara tidak boleh mencampuri urusan yang ranahnya privat.

Jika misalnya ada ASN yang tidak mengindahkan aturan ini bahkan menolak, artinya dia salah dalam menempatkan hak asasinya. Hak asasinya hanya bebas diekspresika di ranah privat, bukan ruang publik. Dia termasuk orang yang memaksa kehendak agar hak asasinya tidak dibatasi di ruang publik. Dia juga tidak menghormati aturan negara padahal seorang ASN wajib hukumnya mentaati peraturan. Ini dengan catatan suatu saat larangan cadar bagi ASN benar-benar sudah jadi peraturan.

Sangat simpel. Bahkan seorang KH. Ma'ruf Amin rela menanggalkan sarunganya saat bertugas demi menghormati aturan protokoler soal pakaian dinas yang berlaku. Beliau tidak protes apalagi mengatakan negara telah memberangus haknya sebagai seorang kyai untuk terus memakai sarung.

Penting saya utarakan. Kalau misalnya melepas cadar itu sebuah dosa, maka ASN yang melepas cadar karena aturan tetap tidak akan mendapat dosa. Karena dia melakukan pekerjaan melepas cadar karena faktor keterpaksaan. Tidak ada dosa untuk perbuatan buruk yang dilakukan karena terpaksa. Yang berdosa adalah pemerintah yang membuat aturan larangan cadar. Ini dengan catatan jika melepas cadar itu merupakan perbuatan dosa.

Maka dari itu, persoalan menjadi simpel.Jika memang mau tetap ngotot memakai cadar, silahkan keluar dari ASN. Tapi jika tidak mau keluar karena kondisi darurat (misalnya kalau tidak jadi ASN tak ada penghasilan) silahkan lepas cadar. Jika itu dosa, maka pemerintah yang akan menanggung dosanya. Santuy saja.

Sekali lagi saya tegaskan bahwa tulisan panjang ini berlaku dengan catatan larangan cadar sudah benar-benar menjadi aturan, bukan sebatas wacana. Selama masih menjadi wacana, tak perlu melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Pun begitu kalau sudah menjadi aturan. Apa yang diwacanakan oleh menag bukan kezaliman apalagi kejahatan HAM. So, jangan lebay! Apalagi bagi kalian yang bukan seorang ASN, karena aturan ini tidak ada hubungannya dengan kalian.

 

(Sumber: Facebook Saefudin Achmad)

Saturday, November 9, 2019 - 14:45
Kategori Rubrik: