Saatnya PLN Mereformasi Diri

Oleh: Wahyu Sutono

 

Sungguhlah tak adil bila kita mengeluh dan nyinyir tiada batas saat listrik padam, terlebih ini bukan setiap hari dialami, sementara di daerah lain masih ada yang mendapat jatah listrik secara bergiliran per setengah hari, bahkan masih ada daerah pelosok yang belum pernah menikmati fasilitas listrik.

Tidak itu saja, bila membayangkan betapa beratnya para petugas di lapangan yang bekerja untuk merawat dan memperbaiki sarana dan prasarana yang terkait dengan kelistrikkan, bahkan hingga ada yang bertaruh dengan nyawa, khususnya untuk jaringan Sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi).

 

Namun demikian dengan kejadian langka ini, PLN sudah saatnya mereformasi diri. Karena memang tak sepatutnya terjadi padam listrik untuk waktu yang cukup lama dengan area yang luas. Dampak dari padamnya listrik tentu sangat besar, baik terhadap aktifitas usaha yang bisa menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah, mau pun dampak psikologis dan dampak sosial yang sangat luas.

Misalkan, traffic light yang tak berfungsi akan memacetkan beberapa ruas jalan, karena berebut saling duluan di berbagai perempatan jalan. Atau transportasi massal seperti MRT dan KRL yang tiba-tiba terhenti, hingga banyak yang terhambat perjalannya. Belum lagi jasa perbankan yang menjadi jantung sektor riil.

Di beberapa negara lain, bila hal ini terjadi, bisa jadi direktur utama dan menteri yang terkait akan langsung meminta maaf serta mengundurkan diri. Tapi tentulah tidak berlaku di Indonesia, walau Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga harus datang ke PT PLN (Persero) untuk menanyakan persoalan ini.

Tak heranlah bila Jokowi mengatakan bahwa dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi: "Dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, backup plan (rencana cadangan). Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik."

Jokowi pun menyinggung peristiwa pemadaman besar juga pernah terjadi pada 2002. Saat itu, wilayah yang terdampak juga serupa, yaitu di Jawa dan Bali: "Mestinya itu bisa jadi pelajaran. Jangan sampai kejadian yang pernah terjadi, kembali terjadi lagi."

PLN rasanya tak cukup hanya meminta maaf dan akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat di wilayah Pulau Jawa yang listriknya padam seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017. Tapi bila memungkinkan memberikan bonus hanya membayar seperempatnya saja untuk bulan dimana listrik mendapat gangguan.

PLN pun harus bisa segera menjelaskan secara terbuka penyebab gangguan tersebut apakah karena human error, atau sistemnya yang bermasalah, atau mungkin sistem yang terkena serangan hacking. Sebab serasa ada kejanggalan lantaran gangguan tak hanya terjadi di transmisi Ungaran Pemalang, tapi juga di pembangkitnya yaitu PLTU Suralaya yang terjadi secara simultan dan serentak.

Karenanya sudah saatnya Menteri BUMN, Menteri ESDM duduk bersama untuk kemudian membentuk Tim Kecil guna merumuskan manajemen baru PLN yang solid dan profesional dalam rangka mereformasi diri, agar kedepannya tidak terulang kejadian ini, selain meningkatkan kinerja di dalam tubuh PLN, sekalian membersihkan karyawan yang terindikasi terpapar paham radikalisme.

Jangan karena tidak ada kompetitor, PLN lalu nyaman dengan yang ada saat ini, padahal sebagai perusahaan besar dan memiliki pengalaman puluhan tahun, tak seharusnya hal ini terjadi. Oleh karena itu Presiden Jokowi pun yang sudah tak ada lagi beban politik, sudah selayaknya mengambil langkah progresif bukan hanya untuk PLN saja, tapi untuk proyek kelistrikkan secara menyeluruh.

Namun yang paling mendesak saat ini adalah segera membentuk Tim Investigasi antara Polri dan Kementerian ESDM, untuk menemukan kejanggalan atas padamnya listrik dan tak berfungsinya telekomunikasi. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, langsung minggu ini juga.

(Sumber: Facebook  Wahyu Sutono)

Wednesday, August 7, 2019 - 08:45
Kategori Rubrik: