Saat Mardhani Tolak Revisi UU KPK, Kita Tahu Harus Dukung Siapa

ilustrasi

Oleh : Musrifah Ringgo

Polemik revisi UU KPK kian meruncing. Ada perubahan posisi dalam peta pro dan kontra apakah UU KPK direvisi atau tidak. Bila selama ini para pendukung revisi KPK adalah anggota DPR dan oposisi Jokowi, yang kontra adalah aktivis anti korupsi dan pemerintah. Kini peta politik dalam soal revisi UU KPK berubah. Parpol pendukung Jokowi mendukung revisi UU KPK sementara PKS berada disebaliknya. Nah yang terpecah merupakan para aktivis anti korupsi. Ada yang mendukung dan menolak revisi UU KPK.

Nah seharusnya bagi masyarakat sih mudah saja melihat apa yang seharusnya kita dukung. Mengapa PKS getol menyuarakan revisi UU KPK namun kali ini menolaknya? Tentu kita tahu PKS partai seperti apa utamanya menyikapi segala kebijakan Jokowi. 

Kita tahu juga track record mereka getol menyuarakan revisi UU KPK ya karena dendam (mantan) Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak tersangkut impor daging. Sejak saat itu Fachri Hamzah, Mardhani Ali Sera dan PKS getol menyuarakan revisi UU KPK. Utamanya adalah pasal tentang penyadapan. Mereka sangat dendam akibat penyadapan itu LHI tak berkutik didepan sidang dan harus menjalani hukuman. Citra PKS pun yang mengklaim sebagai bersih runtuh. Upaya membangun citra makin runyam saat kader mereka Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara tersandung kasus korupsi. Alasan inilah yang membuat mereka getol merevisi UU KPK bahkan pernah meminta KPK dibubarkan dengan alasan yang konyol dan tak masuk akal.

 

Maka dari itu jika sekarang ada anggota DPR mengusulkan perubahan UU KPK serta Presiden sudah mengeluarkan Ampres harusnya PKS berdiri paling depan mendukung. Bukan malah menentang apa yang mereka perjuangkan selama ini. Sikap PKS juga sudah semestinya menjadi cerminan para aktivis anti korupsi, dimana mereka harusnya berdiri. Bahkan saat sidang paripurna Jum'at, usulan agenda masa sidang berikutnya termasuk pembahasan revisi UU KPK lolos tanpa interupsi sama sekali. Lho, kenapa Fraksi PKS diam? Bukan menghadang disana? Ada apa?

Jika Jokowi sendiri sebelum ini belum mau merevisi KPK bukan berarti tidak tahu titik lemah KPK, bukan juga saat ini ada koruptor yang mendekat dan mempengaruhi atau bahkan ada keluarga beliau yang tersandera korupsi. Sama sekali bukan. Jokowi sangat faham, inilah momentum tepat mendorong revisi UU KPK. Selain karena Jokowi telah terpilih sebagai Presiden, sebagian anggota DPR bakal ganti, juga sudah mulai terindikasi beberapa karyawan KPK yang berpaham radikal. Bahkan beberapa buzzer medsos menyebut mereka "taliban" seperti Denny Siregar dan putri Gus Dur, Anita Wahid.

Menarik kita ikuti dan kawal beberapa poin revisi substansial yang bakal makin menguatkan KPK. Percayalah KPK bukan malah melempem, namun bakal makin bertaji. Bahkans ejak pimpinan KPK dipilih oleh DPR, salah satu komisioner KPK Saut Situmorang meradang dan menyatakan mengundurkan diri. Sikapnya merespon Irjen Firli yang terpilih menjadi Ketua KPK yang baru. Irjen Firli sendiri pernah menjabat sebagai Direktur di KPK dan track recordnya bisa dipertanggungjawabkan. Jika sudah begini kita makin tahu dan terbuka sebenarnya siapa yang berniat melemahkan bahkan membunuh KPK. Kita berharap karyawan KPK yang berfaham intoleran dan radikal sebaiknya out. Biarkan KPK bersih dari faham-faham yang tidak sesuai Pancasila sehingga malah mengganggu perjalanan KPK dimasa mendatang.

Saturday, September 14, 2019 - 13:00
Kategori Rubrik: