Saat Anies Baswedan Gengsi Teruskan Program Gubernur Lama

Oleh: Damar Wicaksono

Pemerintah pusat sudah siap mengerjakan normalisasi sungai Ciliwung sejauh 19km. Melanjutkan zaman Jokowi-Ahok yang sudah jalan 60%. Pemprov tinggal bantu pembebasan warga bantaran yang ilegal. APBD ngga usah dipake untuk pengerjaan, urusan pusat. Enak tho?

Pilihannya warga bantaran memang pindah atau dipindahkan. Mereka tak berhak tinggal di bantaran. Rezim Jokowi-Ahok menempatkan mereka di rusun. Sebagian pulang kampung

Tapi gubernur baru memilih menunda pembebasan lahan di APBD 2018. Karena dia masih berkutat dengan kata2 NORMALISASI dan NATURALISASI. Dan janji tak akan menggusur.

Akibat
Banjir Februari lalu melanda warga bantaran Ciliwung yang sebenrnya sudah harus pindah pada Oktober-November tapi ditunda

Sebab
Gengsi meneruskan program yang baik dari rezim sebelumnya

PKL menguasai banyak trotoar di ibukota. Menurut aturan, mereka ilegal.

Khusus yang menguasai trotoar yang baru dibenahi oleh Ahok di Jatibaru, adalah PKL2 baru. Yang sebelum 2015 sudah ditempatkan di Blok G oleh Jokowi. Sedangkan di 2015-2017 dilakukan penindakan. Sempat bersih

Lalu PKL2 itu berkerumun lagi skitar 3 atau 4 bulan sebelum gubernur baru dilantik. Pilihannya adalah 2, memindahkan mereka yang ber-KTP DKI ke pasar2 yang ada di bawah Pemprov atau diusir. Gubernur baru malah memilih menutup jalan raya Jatibaru

Setelah penutupan, banyak keluhan dari PKL2 ilegal itu, sebagian dari mereka tak mendapat tenda. Trus dari 400an tenda itu, sebagian jd milik siapa? Wallahualam

Mungkin karena janji politik

Trnyata juga, Polda Metro tak diajak bicara dalam penutupan jalan strategis ini. Akibatnya, beberapa ruas jalan lain di kawasan itu macet. Salah satunya adalah kemacetan makin parah di sekitar Blok A dan B, yang biasanya sudah parah.

Ombudsman turun tangan. Hasil rekomendasinya adalah meminta jalan Jatibaru segera dibuka. Dengan konsekuensi trtentu (trmasuk diskors jabatan gubernurnya) jika dalam 60 hari belum dilakukan.

**

Saya menyesal pernah mengkritik Presiden Jokowi karena memecatnya sebagai menteri.

Pelajaran berharga bagi generasi muda remaja kelahiran 1980an yang akan segera masuk percaturan politik dan jabatan publik. Kompetensi itu trmasuk diantaranya keberanian untuk mengeksekusi kebijakan. Kalo dia trlalu trbelenggu janji politik yang jauh dari kemaslahatan, dia inkompeten.

Pemimpin harus berani emngambil kebijakan yang tidak populer tapi sesuai aturan. Walo akibatnya, sebagian konstituennya bahkan tidak senang

Karena memimpin itu seni. Bukan untuk menyenangkan SEMUA orang

Sumber : facebook Damar Wicaksono

Thursday, April 26, 2018 - 15:30
Kategori Rubrik: