Rudi "Peringatkan" Jokowi soal BPJS, Lupa Diri?

ilustrasi

Oleh : Setyaning Bayan

Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS membuat Walikota Surakarta Hadi Rudyatmo meradang. Dirinya berkomentar cukup keras kepada Presiden. Bahkan dalam berita yang dirilis CNN, tertulis judul Walkot Solo anggap Jokowi Menyengsarakan Rakyat. Komentar itu dilontarkan dilandaskan situasi yang tidak tepat saat ini. Padahal bila diteliti lebih jauh, yang mengalami kenaikan adalah untuk peserta kelas 1 dan 2.

Untuk kelas 3, tarif memang masih tetap. Kenaikan iuran BPJS ini merupakan pengajuan kembali paska dibatalkan oleh MA belum lama ini.

"Memang memberi keringanan bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Mereka dapat mengaktifkan kembali kepesertaan JKN-KIS dengan membayar tunggakan iuran 6 bulan meskipun tunggakan sebenarnya lebih dari itu. Pembayaran tunggakan yang dimaksud paling lambat diserahkan sebelum 2021" ungkap Walikota yang pernah mendampingi Jokowi jadi Walikota Surakarta 2004 - 20012 tersebut.

Selain itu, bagi Rudy beban Pemkot Surakarta makin berat dengan terbitnya Kepres karena bukan hanya harus menutup selisih PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) sebesar Rp 16.500 kondisi APBD sendiri tahun ini banyak terserap bagi penanganan Covid 19.

Nampaknya Rudy yang juga Ketua DPC ini lupa bahwa keputusan Jokowi menaikkan tarif tersebut tidak semua kelas. Seharusnya pria berkumis tebal tersebut bisa mempelajari terlebih dahulu klausul yang ada dalam Keppres. Apalagi disaat begini, komentar negatif pada pemerintah pusat langsung dimanfaatkan oleh media yang memang punya kepentingan clickbait. Salah satunya ya CNN yang memuat protes Rudy tersebut. Jelas-jelas dalam badan berita walikota menyebut Presiden, namun dicantumkan dalam judul dengan nama langsung (Jokowi).

Publik akan membaca berita CNN itu sebagai shareable meski isinya berbeda. Penyebutan nama dengan jabatan memiliki konteks berbeda. Ditambah yang menyatakan Walikota Surakarta yang notabene punya sejarah panjang dengan Presiden. Mulai dari perjalanan mereka berdua sebagai pasangan kepala daerah, satu partai hingga polemik putra presiden yang tidak mendapat rekomendasi DPC PDI Perjuangan.

Entah apa yang dimaui Rudy, yang jelas keberatan yang diajukannya sangat tidak berdasar. Sistem BPJS merupakan sistem perlindungan kesehatan dengan cara atau model gotong royong terbaik didunia. Meski masih ada kekurangan, namun memang istilah tanggung renteng sangat membantu utamanya bagi pengguna kelas 3.

Jangan-jangan kemarahan Rudy karena hingga saat ini bingung membujuk sang Wakil Walikota Ahmad Purnomo untuk mundur dari Calon Walikota tidak berhasil? Atau mencari pengganti juga tidak menemukan pengganti yang ideal? Atau ketika mencoba melakukan survey independen, ternyata yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dan jauh meninggalkan lawan-lawannya yakni Gibran Rakabu? Atau calon pengganti Ahmad Purnomo bukan orang-orang yang mampu memenuhi syarat apalagi seideologi dengan PDI Perjuangan?

Apakah bansos dari mbak Puan Maharani yang dibagikan ke warga Solo melalui Gibran menandakan hal itu ya? Kalau asumsi-asumsi diatas benar, ya wajar pak Rudy ngomel-ngomel. Apalagi ini momentumnya tepat.

Friday, May 15, 2020 - 11:45
Kategori Rubrik: