Roy Suryo: DPP Tugaskan Saya Jadi Wakil Rakyat Lagi, Lucunya Demokrasi ala Bangsa Ini

Oleh : Susy Haryawan

Demokrasi, sejak sekolah dasar juga diajarkan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Lucu atau ironis, ketika salah satu petinggi partai, doktor, mantan menteri lagi bisa mengatakan, DPP Tugaskan Saya jadi Wakil Rakyat lagi. Artinya apa? Bahwa partai yang mengatur wakil di dewan itu, kesetiaan akan ke pada partai, dan rakyat bisa dinafikan sepanjang dekat dengan partai dan petingginya. Kog lucu partai Demokrat, yang berarti partai pendukung demokrasi malah mengkhianati esensi demokrasi itu sendiri. Kalau demikian, apa bedanya dengan zaman Orba yang jelas-jelas atur urutan sesuai dengan kepentingan partai, mau kucing atau kadal pun asal dipasang partai, rakyat tidak bisa apa-apa. akankah era kegelapan itu hadir lagi?

Ketika Roy sudah berkampanye dan bersiap kembali ke sana, pemilik mandat, DPD Yogyakarta, tempat di mana, ia dan yang hendak digantikannya itu dari sana, justru keberatan. Roy mendapatkan pemilih yang tidak sebanyak yang jadi, kemudian menuntut karena adanya temuan ini itu, dan usai, memang Roy tidak bisa kembali ke dewan. Saat ini kembali ada peluang karena Ambar yang sejatinya wakil rakyat itu sakit. DPP melihat kinerjanya terganggu lebih baik diganti dan menempatkan Roy kembali ke dewan.

Sejatinya tidak ada yang salah jika Roy mengatakan, karena Ambar sakit dan tidak bisa menjalankan tugas dewan, maka saya sebagai pilihan rakayt di dapil sana, secara konstitusi menjadi pengganti yang sah. UU memang mengatur itu dan tidak bisa dibantah. Anggota dewan yang sakit juga bisa diganti agar tidak mengganggu kinerja dewan (memang ada kerjaan?), bukna hanya bisa diganti, namun seyogyanya diganti agar tidak mengubah atau mengganggu kinerja dewan (lha tidak sakit juga tidak datang kog.) malah teriak-teriak seperti anak kecil yang memalukan. DPD Yogya juga memberikan kesaksian yang baik mengenai kinerja Ambar yang akan digantikan Roy, artinya pemilih sudah menyatakan wakilnya bekerja dengan baik dan ada hasilnya. Apakah DPP bisa menggantikan apa yang dirasakan rakyat yang diwakili? Kalau iya apa beda era ini dengan Orba? Sama bukan.

Wakil rakyat, tentunya yang mengutus adalah rakyat dan parpol hanya menjadi fasilitator dan organisator. Pemilih yang memberikan mandat kepada wakilnya, bukan parpol yng serta merta memberikan mandat demikian. Kalau demikian, buat apa pemilu segala, hanya menghambur-hamburkan uang saja kan?

Demokrasi akal-akalan ala Indonesia biasa sekali berbuat seperti ini. Di depan corong dan media mengatakan domokrasi, namun yang paling esensial di dalam demokrasi itu sendiri dikhianati dengan membeli suara, pendekatan kepada pimpinan dan pembesar partai, dan akhirnya tidak beda dengan zaman kegelapan Orba. Bagaimana kalau yang diwakili saja mengapreasi dengan baik, eh malah partai mengganti? Tidak heran kalau banyak anggapan anggota dewan itu wakil partai dan bukan wakil rakyat. Rakyat hanya dicomot sebagai dalih biar kelihatan sebagai negara demokratis. Tidak kaget kalau makin hari makin anti parpol. Jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi orang yang baik-bbaik bekerja demi hasrat jahat sendiri. Muka buruk cermin dibelah, salah sendiri, kinerja rendah, mengelabui dengan gagah perkasa, namun ketika ada suara untuk memperbaiki eh malah marah dan menuduh ini itu.

Parpol sering melakukan tindakan yang jauh dari esensi demokrasi, namun susah diajak berbicara sebagai kaum demokratis. Kekuasaan, kekerasan, dan pemaksaan kehendak menjadi dominan di mana-mana demokrasi akal-akalan ala Indonesia. Bolehlah kalau masih belajar, namun reformasi telah berjalan lebih dari 15 tahun, bukan lagi belajar namanya. Apa yang dihasilkan parpol selama ini kalau perilaku mereka masih seperti ini? maling berkeliaran dan bisa menyewa pengacara dan lolos, kembali mencari jabatan, maling lagi dan kembali lagi seperti itu. Kinerja amburadul namun malah membentuk panja ini itu yang jauh dari kepentingan untuk bangsa dan negara selain kepentingan hasrat maruk dan malas saja. Ada kejadian panggil mitra kerja, wawancara di media, kadang tidak nyambung juga. Korupsi alias maling sangat mendesak namun mengapa tidak ada reaksi spontan sebagaimana ide revisi UU pilkadasung terutama calon independen?
 

Narkoba telah masuk ke gedung dewan, dan pasti bupati telah tertangkap tangan, sama sekali diam dan merasa tidak bersalah, mengapa tidak secepat mereaksi seperti soal menjatuhkan presiden, meminta menteri dipecat, dan sebagainya. Sikap dan rasa mana yang penting dan mendesak masih tumpul, selain untuk uang dan kepentingan diri. Kematian parpol bukan karena calon independen, bukan karena rakyat bosan akan kualitas mereka, namun mereka yang menikmati arsenik yang membunuh mereka sendiri. Tidak mau berubah malah berteriak-teriak orang lain sebagai penyebab kematian mereka. Demokrat, sebagai partai yang lahir pasca reformasi, namun model dan cara pikirnya tidak beda dengan parpol zaman nenek moyang. Namanya saja demokrat, namun sikap dan pengelolaan ebih puritan aripada Golkar yang dilahirkan era kegelapan itu. Jangan salahkan lagi rakyat kalau demokrat makin terpuruk. Bagaimana para politikus penjilat dan pelaku kriminal dan maling malah bernaung dengan aman sejahtera di sana. Mengatakan paling demokratis namun anti kritik. Demokrat namun malah semena-mena akan pilihan rakyat. Salam** (ak)

Sumber tulisan :kompasiana.com

Sumber foto :wowkeren.com

 

Friday, March 18, 2016 - 11:30
Kategori Rubrik: