Ribut Soal KPK Sudah Sampai Titik Memuakkan

ilustrasi

Oleh : Sahat Siagian

Bambang Widjoyanto..., eks Ketua KPK..., memainkan narasi melankolik.

Para penyidik KPK terang-terangan bilang..., bahwa para koruptor bakal berutang-budi kepada Jokowi.

Komentar-komentar seperti itu malah mengaburkan masalah.

Mari kita urai....:

Dalam negara demokrasi..., membujur tiga cabang kekuasaan...: Eksekutif..., Legislatif..., dan Yudikatif.

Di cabang manakah KPK terdapat...?

Di dalam namanya..., “Pemberantasan”...., terdapatkan makna eksekusi.

Kewenangan yang dimilikinya...: penyelidikan..., penangkapan..., penetapan tersangka..., penyidikan..., dan penuntutan...; merupakan kewenangan eksekutif.

Jadi..., terang dan pasti..., KPK adalah Lembaga Eksekutif.

KPK melapor kepada siapa..., kepada Presiden.....?

Jawabannya...: Tidak.

Diawasi oleh siapa..., oleh Presiden....?

Jawabannya...: Tidak.

DPR....?

Jawabannya...:Tidak juga.

Terus..., makhluk macam apakah KPK ini..., sehingga tidak ada yang berwenang mengawasinya...?

Padahal seharusnya..., tidak ada kekuatan Eksekutif yang melenggang tanpa diawasi.

SBY saja pernah bilang..., "KPK power must not go uncheck."

Tidak boleh ada kekuasaan di negara demokrasi..., yang boleh jalan seenak udelnya...; tapi itu terjadi pada KPK.

Apakah Presiden berkemungkinan mengoreksi KPK...?

Ya.

Caranya....?

Bersama DPR mengubah Undang-Undang KPK.

That’s the only way..., tidak ada cara lain..., dan itulah yang dilakukan Presiden bersama DPR sekarang.

Tapi..., kita berupaya merantai tangan Presiden dengan sejuta teriakan.

Siapa kita sehingga berwenang menyimpulkan..., bahwa tidak ada yang salah dengan KPK....?

Perangkat apa yang kita miliki untuk menyatakan itu...?

Seberapa sahih data kita untuk berkesimpulan seperti itu...?

Tanpa bermaksud semelankolik Bambang Wijoyanto..., mari berandai-andai...:

Kalau seisi KPK bersekongkol untuk menceburkan kita ke kotak tersangka..., tanpa perlu diadili..., yang penting sejumlah hak kita hilang..., sehingga tidak bisa 'ngapa-ngapain'..., bagaimana cara kita melepaskan diri...?

Tidak ada..., kita berkemungkinan mengusung status “Tersangka” seumur hidup tanpa diadili..., dan beberapa hak kita sebagai warga sipil tanggal.

Silahkan mengadu ke komnas HAM..., atau ke Presiden..., atau ke DPR...; status “Tersangka” tidak pernah tanggal dari diri kita..., jika bukan Pengadilan yang mencopotnya.

Kita bisa apa....?

Jawabannya...: Tidak bisa apa-apa.

Kenapa....?

Jawabannya...: Karena ke Maha Kuasaan KPK.

KPK memegang fungsi polisi (menyelidik..., menangkap.., menyidik) dan sekaligus fungsi Jaksa (menyelidik.., menyidik..., dan menuntut)..., itu kekuasaan maha besar.

Selama belasan tahun kita biarkan dia merajalela.

Di dalam ranah Eksekutif..., dua kekuasaan itu dipisah.

Jaksa berkewenangan mengembalikan laporan polisi..., atau meniadakannya..., polisi tidak bisa 'ngapa-ngapain'.

KPK....?

Polisinya KPK..., Jaksanya juga KPK.

Waktu beleid pembentukan KPK yang ditandatangani Presiden Megawati...., semua orang bermimpi mendapatkan sebaris malaikat keadilan...; malaikat keadilan dari Hongkong...?

Departemen Perhubungan tak butuh badan pengawas..., karena sang Menteri bertanggungjawab dan melapor kepada Presiden.

Tapi..., kita dirikan KNKT untuk mengawasinya.

Kejaksaan tak perlu diawasi..., karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan Presiden.

Tapi..., kuatir kecolongan..., kita dirikan Komisi Kejaksaan.

Demikian juga dengan komisi-komisi lain..., yang sebetulnya tidak perlu...., karena itu tugas Kantor Presiden.

Presiden negeri ini saja memerintah dalam pengawasan DPR.

Tidak ada satu pun yang tidak diawasi di negeri ini..., kecuali KPK..., padahal KPK memiliki kewenangan maha besar.

Tanya kenapa...?

Itu kan komisi ad-hoc..., KPK independen.

Jadi..., kita 'haqul yakin' bahwa si superbody itu tak boleh diawasi...?

Kekuasaan yang bersifat independen tidak boleh diberikan kepada Badan Eksekutif..., itu demokrasi..., dan KPK adalah badan Eksekutif.

Dengan memberikan kekuasaan independen kepadanya..., kita sedang melahirkan seekor 'monster'.

Karena itu..., lucuti independensi KPK sekarang juga.

Itu perintah suci demokrasi..., kecuali kita ubah KPK sehingga cuma berkewenangan macam Komnas HAM..., Komnas Perempuan.., dan sederet kom-kom lainnya.

Berikutnya..., bubarkan Wadah Pegawai KPK.

Kalau sekadar wadah buat arisan..., menyumbang darah..., ataupun karaokean..., silahkan.

Tapi..., mengira punya hak untuk menolak pilihan DPR atas susunan komisioner KPK yang baru...; itu bukan lagi Malin Kundang..., tapi sapi tunjang..., tidak tahu diri.

Tahu penyebabnya...?

Ya ke Maha Kekuasaan KPK tadi.

Mereka pegawai tetap..., dan para komisioner dianggap sebagai tamu yang bakal pergi setelah 4 tahun..., sedangkan mereka abadi sampai bosan atau bahkan sampai mati..., jadi jelas mereka merasa lebih berkuasa daripada komisioners itu.

Mereka bukan negeri kecil di negeri maha besar ini.

Karena itu..., lucuti independesi KPK sekarang juga.

Itu perintah suci demokrasi.

Kita harusnya muak...: melihat ada Guru Besar menyuarakan pendapat yang berkhianat dari asas demokrasi..., melihat mahasiswa berjaket-kuning meneriakkan sesuatu yang justru membunuh demokrasi.

Kalau ada sebuah kekuasaan Eksekutif dimaui untuk tidak boleh diawasi.., negeri khilafah bukan lagi ancaman..., melainkan sudah jadi kenyataan.

Semoga kita semua tercerahkan.

Rahayu

Sumber : Status Facebook Sahat Siagian

Tuesday, September 17, 2019 - 07:30
Kategori Rubrik: