Revolusi Penegakan Hukum, Bukan Revolusi Akhlak

ilustrasi

Oleh : Alim

Dalam relasi/interaksi individual dan sosial, koridor paling dasar adalah hukum. Hukum itu jelas, hitam putih dan berlaku tunggal untuk semua orang, apapun latar belakang status sosial dan budayanya. Kalau nggak begitu berarti bukan hukum yang baik.

Di atas itu ada koridor akhlak. Akhlak itu luhur tapi tidak jelas standarnya, relatif, cair dan bisa berbeda di satu kultur dengan kultur lain. Jadi memang tidak bisa dijadikan landasan untuk interaksi individual dan sosial yang baku. Kuntowijoyo mencontohkan relativitas akhlak dengan relasi buruh dan pengusaha. Akhlak baik menurut pengusaha adalah bekerja keras, upah murah; akhlak baik menurut buruh adalah gaji layak. Maka relasi pengusaha-buruh harus berlandas hukum, jelas hak kewajibannya

 

Nah, sekarang ini semua mau dibolak balik nggak karuan. Tidak mau menjadikan hukum sebagai landasan bersama yang baku. Hukum disesuaikan siapa yang akan dikenai bahkan seberapa banyak massa pendukungnya --makin banyak massanya makin tidak tersentuh hukum.

Sebaliknya, pengen menjadikan akhlak sebagai standar baku, sehingga perlu ada revolusi akhlak yang tentu standar akhlak yang dipakai adalah menurut konsepsi yang merencanakan revolusi itu. Kalau nggak sesuai keinginan, dianggap perlu direvolusi.

Akhirnya, hukum sak karepe dekne, akhlak juga sak karepe dekne. Pancen urip kuwi dadi sak karepe dekne.

Sumber : Status Facebook Alim

Saturday, November 21, 2020 - 14:45
Kategori Rubrik: