Revisi UU KPK: Melihat Sisi Lain KPK

Oleh: Aldie Al Kaezzar

 

Memang kalau dilihat, banyak sekali usaha pemotongan wewenang KPK yg diajukan di draf RUU DPR. Mulai dr soal pemeriksaan LHKPN sampai pembatasan waktu penyadapan selama max 3 bulan. Ini jelas poin yg harus ditolak.

Tp revisi UU KPK ga cuma bicara soal itu, ada beberapa poin baru yg bisa dipertimbangkan. Di antaranya pembentukan Dewan Pengawas dan jg soal SP3 namun tentu tidak dalam 1 tahun, ini justru menghambat.

 

KPK adalah lembaga super power, punya kuasa besar. Tapi siapa yg mengawasi? KPK beralasa ada penasehat, komisi etik, BPK dan DPR.

Memang benar ada penasehat dan komisi etik, tp itu dipilih oleh internal KPK sendiri. Sama halnya ketika mereka protes soal kuasa pemeriksaan LHKPN, prinsip ini seharusnya berlaku untuk KPK sendiri.

Bagaimana LHKPN mau beres kalau pemeriksaannya diserahkan ke instansi itu sendiri? Ini kaya bikin soal sendiri, jawab sendiri, periksa sendiri. Bagaimana mau transparan dan akuntabel? Harus ada lembaga lain yg punya hak itu, dan KPK adalah lembaga yg tepat.

Tapi prinsip ini jg harus mau diterapkan oleh KPK sendiri. Bagaimana hasil cek dan pengawasan bisa transparan dan akuntabel kalau pengawas KPK ditunjuk oleh internal sendiri? Harus ada lembaga lain di luar mereka. Dan itu adalah Dewan Pengawas.

Kenapa? Agar kerja KPK bisa lebih fokus, efektif dan efisien.

Apakah selama ini kerja KPK sudah 100% baik tanpa cacat? Saya sendiri berani kasih nilai 8 untuk KPK. Tapi artinya masih ada nilai 9 dan 10 yg masih bisa dikejar. Perlu perbaikan.

Coba kita lihat contoh kasus Pelindo RJ Lino. Sudah 4 tahun penetapan TSK oleh KPK sejak 2015 tp sampai sekarang kelanjutan kasusnya masih tidak jelas. Ybs tidak ditahan, tidak jg masuk pengadilan. 

Tapi itu artinya selama ini ia harus terus menyandang status TSK dengan segudang image buruknya dan pemotongan hak tanpa bisa membela diri karena memang belum masuk sidang.

KPK beralasan bahwa penanganan kasus ini harus sangat hati2. Tp berita per Feb 2018 menyebut bahwa KPK masih perlu mengumpulkan bukti. Kalau masih perlu bukti lalu kenapa penerapan TSK sudah dilakukan sejak 2015? Bukankah artinya KPK sudah ada cukup bukti?

Kita pun masih ingat jelas bagaimana kasus penetapan TSK Budi Gunawan sewaktu ditetapkan sebagai calon Kapolri. Pada akhirnya BG melawan dan pra peradilan memutus bebas BG.

Lalu bagaimana status kasusnya? Berhenti? Masih jalan? Sementara jika mengacu pada UU lama, KPK tidak bisa menghentikan perkara. Jadi?

Yang seperti ini harus jadi catatan. Kita semua sangat berharap ke KPK, tp KPK jg harus mampu terbuka dengan segala kerendahan hati bahwa bahwa mereka bukanlah malaikat. Tidak suci, bisa melakukan khilaf atau alpa.

Perlu diketahui, dari data yg dikumpulkan ICW tiap tahun soal tren pemberantasan korupsi, KPK selalu menjadi yg "terbawah" jika menyoal jumlah kerugian total negara. Paling tidak, di 3 tahun terakhir dari 2016 - 2018.

Tahun 2016, 
Kejaksaan : 307 kasus, kerugian 949M
Kepolisian : 216 kasus, kerugian 490M, suap 1.9M
KPK : 35 Kasus, kerugian 164M, suap 29.1M

Tahun 2017
Kejaksaan : 315 kasus, kerugian 4.4T, suap 21.8M
Kepolisian : 140 kasus, kerugian 1.6T, suap 975Jt
KPK : 44 Kasus, kerugian 209.7M, suap 188.3M

Tahun 2018
Kejaksaan : 235 kasus, kerugian 4.8T, suap 732Jt
Kepolisian : 162 kasus, kerugian 425M, suap 906Jt
KPK : 57 Kasus, kerugian 385M, suap 132M

Tentu saja tidak adil jika kita hanya melihat jumlah total kerugian negara karena peran KPK dalam pencegahan dan penyelamatkan negara dr potensi kerugian harus dihargai.

Tapi, dengan wewenang yg sangat besar dan luas dalam pemberantasan korupsi, seperti apa tolak ukur kita melihat kinerja KPK? Sudah sesuaikah antara kekuasaan yg dimiliki dengan hasil yg didapat?

Tahun 2016, KPK diberitakan menahan Irman Gusman atas dugaan kasus suap kouta impor senilai 100 jt. Tahun ini kita masih ingat KPK menahan Romy atas dugaan kasus suap jabatan senilai 300 jt.

Untuk apa KPK "pusing" dengan kasus "receh" semisal ini? Memang bagaimanapun itu korupsi, tp kan ada lembaga lain seperti Polri dan Kejaksaan. Kenapa malah KPK mengurusi "remah-remah rengginang"? 

Awalnya KPK dibentuk karena 2 lembaga yg ada, Polri dan Kejaksaan, dianggap gagal dalam pemberantasan korupsi. Banyak kasus besar terbengkalai. Lalu apa yg dicari dr kasus semisal di atas?

Memang, jika KPK fokus ke kasus besar dan pencegahan, nilai tangkapan bisa semakin turun. Tapi ga masalah. Toh dengan pola kerja saat ini yg masih "kejar recehan" pun tetap saja kalah jauh.

Saya lebih suka melihat laporan 2020 KPK dengan 0 kasus tapi di 2021 bisa muncul dengan 2 kasus senilai 3T misalnya. Atau cuma 3 kasus, tp semua menyangkut mafia peradilan di Kejaksaan yg artinya jadi bagian dr reformasi dan perbaikan tubuh Kejaksaan.

Kembali lagi, kita semua ingin KPK semakin kuat. Namun di saat Polri dan Kejaksaan terus berbenah, sudah sejauh mana KPK sendiri memperbaiki diri? Apakah KPK yg seperti "ini" yg kita harapkan? Sudahkah KPK memang bekerja fokus, efektif dan efisien?

Kita berharap banyak pada KPK. Tp kita harus sadari bahwa tidak ada sesuatu yg terlahir langsung sempurna. Tidak akan pernah ada.

Windows, Apple, Facebook, Google, Android, semua melahirkan produk yg terus berevolusi, tidak statis, tidak konstan. Mereka sadar bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan untuk memperkuat diri.

Justru mereka yg terlambat berubah malah menghilang ditelan peradaban. Lihat bagaimana nasib Friendster atau Yahoo saat ini. Tidakkah kita belajar?

 

(Sumber: Facebook Aldie Al Kaezzar)

Friday, September 13, 2019 - 14:15
Kategori Rubrik: