Revisi UU Justru Meneguhkan Independensi & Memperkuat KPK

Oleh: Ricky Apriansyah

 
Akhir-akhir ini begitu gencar penolakan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Masyarakat awam sebenarnya tidak begitu mengerti pasal mana yang direvisi, bagian apa yang akan berubah. Namun terbaca jelas penggiringan opini bahwa revisi UU KPK adalah upaya pelemahan KPK. Padahal tidak benar demikian.  
 
Untuk diketahui, UU KPK sudah berusia 17 tahun tanpa ada perubahan sama sekali. Sudah sewajarnya evaluasi dilakukan atas undang-undang. Adalah hak DPR untuk melakukan usulan atas rancangan undang-undang dan juga melakukan perubahan atas rancangan Undang-Undang. Kalau kini ada sekelompok orang yang ngotot menolak DPR menggunakan haknya termasuk merevisi UU KPK, justru patut dipertanyakan.
 
 
Sikap Presiden pun ditunggu-tunggu dalam polemik soal RUU KPK karena kewenangan terkait perubahan perundang-undangan merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah. Dan Presiden telah menyetujui untuk melakukan pembahasan RUU KPK. Ingat, baru setuju membahas, bukan berarti setuju untuk semua perubahan yang diusulkan DPR. 
 
Apakah setuju membahas revisi UU ini sama dengan melemahkan KPK? Ya jelas tidak. Presiden Jokowi memegang teguh nilai-nilai termasuk antikorupsi, itu tidak diragukan lagi. Justru Presiden setuju membahas kembali UU KPK yang diusulkan DPR karena melihat peluang adanya evaluasi untuk bisa memperbaiki regulasi. Tujuannya tak lain agar KPK semakin kuat, independen, dan berdampak sistemik. 
 
Independensi KPK benar-benar harus dijaga, agar pemberantasan korupsi di Indonesia terus berjalan. Agar pemerintahan bersih yang diidamkan masyarakat selama ini terwujud. Bagaimana caranya? Cara Presiden menjaga independensi KPK dalam revisi UU KPK salah satunya dengan mewujudkan adanya penyelidik dan penyidik independent di dalam KPK.
 
Selanjutnya, mengenai penyadapan. Penyadapan oleh KPK mestinya cukup diproses melalui mekanisme internal KPK saja. KPK sebagai Lembaga independen tidak perlu memperoleh izin pengadilan untuk melakukan penyadapan. 
 
Berikutnya, KPK-lah yang harus memimpin koordinasi penuntutan kasus korupsi, dan bukan institusi Kejaksaan. Dan yang terakhir, KPK tetap mengurus dan mengatur LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
 
Bila hal-hal di atas ada dalam UU KPK yang telah direvisi nantinya, maka KPK akan semakin independen dan kuat. Bukan makin lemah seperti penggiringan opini akhir-akhir ini. Sebagai warga negara yang baik, mari kita tetap kritis namun sekaligus cerdas. Jangan gampang tergiring oleh opini yang dibangun para pemilik kepentingan di ruang-ruang media dan media sosial. 
Kita sama-sama menjaga independensi KPK. 
 
Presiden setuju revisi UU KPK bukan untuk melemahkan namun sebaliknya. Mari biarkan KPK tetap independen, dan tidak dikuasai sekelompok orang yang menjadikan lembaga ini sebagai tameng membangun kerajaan di dalamnya, demi kepentingan pribadi.
 
(Sumber: Facebook Ricky Apriansyah)
Thursday, September 12, 2019 - 14:45
Kategori Rubrik: