Resesi Ekonomi Harus Kita Hadapi

ilustrasi

Oleh : Budhius Ma'ruff

Pemerintah mestinya tidak usah memaksakan diri untuk mengambil kebijakan2 zig-zag yg tidak fundamental, guna mencapai pertumbuhan ekonomi 0% atau di atasnya sedikit, pada akhir kuartal III, akhir September nanti.

Bekerjasama otimal mengurangi angka pertumbuhan pada kuartal II, negatif (-5,3%) menjadi mendekati negatif (-2,5%,) atau mendekati 0% pada awal Oktober 2020, itu sudah sangat bagus sebenarnya. Meski kemudian terlabel sebagai negara dalam resesi ekonomi, status atau label itu tidak akan berlangsung lama, jika fundamental ekonomi dan stabilitas sosial politik terkendali dengan baik.

Pemerintah harus menghitung variabel2 non ekonomi selama September ini, sambil terus memacu penyerapan dana APBN dan APBD di seluruh instansi dan daerah..

Menjadi kontra produktif jika demi memacu pertumbuhan ekonomi untuk terhindar dari resesi ekonomi, pemerintah mengabaikan kerawanan sosial yg terjadi di masyarakat, akibat dampak protokol kesehatan yg ketat.
Konflik sosial yg berkepanjangan di negara yg sangat heterogen seperti Indonesia, jauh lebih berbahaya ketimbang hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, dalam chapter 2 artikel ini, saya akan mengulas minimal 3 variabel utama, yg harus menjadi concern Presiden Jokowi dan jajarannya, guna terjaganya fundamental sosial ekonomi kita, hingga Desember 2020.

1.Variabel Persiapan Mendapatkan Vaksin

Semua kelesuan ekonomi yg ada saat ini, Kunci solusi utama nya adalah ketersediaan vaksin Covid-19.

WHO memperkirakan, paling cepat vaksin yg recommended akan siap didistribusikan pada pertengahan 2021 dan paling lama akhir 2021.

Berbagai negara kini sedang dalam tahap finishing untuk uji klinis nya pada sampel manusia.. China salah satu negara yg paling siap lebih awal uji klinis, sudah didekati pemerintah secara langsung. Kedatangan Erick Tohir langsung ke China baru' ini untuk bernegosiasi dengan pejabat kesehatan China adalah atas perintah langsung Presiden. Dari hasil kunjungan, pemerintah sudah bisa menyiapkan renacana anggarannya serta Mekanisme dalam pendistribusian vaksin kepada rakyat, baik untuk skala penyembuhan yg sedang tertular, maupun untuk skala imunisasi, bagi yg belum tertular.

Sementara di dalam negeri sendiri, beberapa strain dari vaksin Covid-19, juga sedang dikembangkan dan sudah masuk tahap akhir uji klinis. Vaksin Merah Putih yg kini sedang diuji dan diproses tsb, diharapkan bisa lebih tepat untuk karakter golongan darah penduduk Indonesia. Diperkirakan, vaksin Ini "ready" dan aman dipakai pada pertengahan 2021 nanti.

Fokus prioritas pemerintah pada penyediaan vaksin ini harus dikawal serius oleh Presiden.. Dengan pengawasan langsung Presiden, diharapkan rantai koordinasi kepentingan sektoral terkait penyediaan vaksin ini, berjalan baik dan tidak riuh dengan perdebatan yg tidak perlu.

2. Variabel Law Enforcement

Penegakkan hukum, saat ini adalah sisi lemah pemerintah, sejak periode ke 2 Presiden Jokowi menjabat.

Gerakan besar kelompok2 politisi jahat, baik yg terbuka maupun bergerilya di bawah tanah, seolah diabaikan oleh pemerintah..

Dengan dalih bohong, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, kebebasan berpendapat setiap individu dilindungi oleh konstitusi, para politisi jahat tsb terus berusaha tanpa henti membangun propaganda intoleransi, ditengah masyarakat. Mereka giat membangun narasi2 sesat mendiskreditkan pemerintah, dengan dalil2 yg lemah, dan bukti yg tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Tujuan akhir agenda para politisi jahat itu hanyalah satu, membangun gerakan masyarakat untuk anti pemerintah, memecah belah masyarakat, guna terbuka peluang untuk menjatuhkan Presiden di tengah jalan.

Isu2 kemiskinan, ekonomi suram, utang luar negeri yg makin menggunung, oligarki kekuasaan, dinasti politik, dan propaganda intoleransi semakin vulgar mereka mainkan.

Saya menduga, resesi ekonomi yg akan dihadapi pemerintah pada awal Oktober nanti, akan dijadikan senjata utama oleh mereka, untuk makin menyudutkan pemerintah. Berbagai simulasi keonaran terkait isu tsb, tentu kini sedang diolah dan dikaji oleh kelompok anjay itu, guna digulirkan di waktu yg tepat.

Sebagai isu pemanasan, kelompok politisi anjay itu akan membakar emosi masyarakat kembali, saat peringatan peristiwa G 30 S PKI, akhir September nanti.

Presiden Jokowi entah mengapa, mengabaikan semua kegiatan2 inkonstitusional tsb. Presiden lupa, ditengah rasa frustasi sebagian masyarakat akibat makin merosotnya pendapatan mereka akibat protokol kesehatan yg ketat, mereka akan mudah terhasut untuk terciptanya konflik sosial dan horizontal antar masyarakat.

Semua ini makin berkembang karena pemerintah dan aparat nya membiarkan kelompok ini begitu saja. MUI yg dulunya adalah lembaga penyejuk umat dikala kegalauan, justru kini tak ubahnya menjadi lembaga provokator umat. Politisasi agama untuk meraih kekuasaan secara jahat, seolah dientengkan begitu saja oleh Presiden.

ASN2 yg mestinya menjadi garda terdepan aparat negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan, kini malah banyak yg ikut memanaskan suasana menuju konflik sosial.

Pak Presiden Yang Saya Muliakan...

Hal ini tidak boleh lagi dibiarkan. Bapak sudah menerima mandat mayoritas rakyat, dan Bapak sudah disumpah jabatan dihadapan rakyat, akan menjalankan tugas nya sebaik2nya untuk menjaga konstitusi, dan memelihara Persatuan dan Kesatuan anak bangsa.

Bapak memiliki privilige yg tanpa batas dengan kelengkapan aparatur negara nya, menjaga harmonisasi dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Tindak tegas mereka secara terukur jika ada temuan yg mengancam kepentingan nasional kita.

Negara demokrasi bukanlah ekspresi tanpa batas dalam menyampaikan suara. Tetap ada norma dan ketentuan yg harus ditaati dalam melaksanakan hak bersuara tsb.

Norma2 itu sudah banyak dilanggar oleh banyak proksi ulama dan politik busuk. Dimana adanya Negara???

Amerika saja, yg dianggap Mbah nya negara demokrasi, memiliki perangkat FBI dalam Law Enforcement nya, untuk menindak warganegara nya yg mengancam kepentingan nasional dalam menyalurkan hak kebebasan berbicara nya. Mengapa Indonesia yg juga negara Demokrasi, tumpul aparatnya, terhadap pihak2 yg berpotensi besar mengancam kepentingan nasional kita??? Jalankan konstitusi Pak Presiden, demi kepentingan mayoritas rakyat.

3. Variabel Refocusing Bantuan Sosial

Variabel ini juga penting untuk diperhatikan. Sudah lebih 200 Triliun Rupiah yg sudah digelontorkan pemerintah, untuk menjaga daya beli masyarakat tidak terlalu dalam merosotnya, dalam pelbagai kebijakan bansos dan bantuan produktif Presiden.

Hemat saya, ke depannya strateg itui perlu dirubah. Kenapa? Karena bantuan2 yg dijalankan saat ini, bersifat subsidi ouput. Sementara problem saat ini adalah terbatasnya daya beli karena berkurang atau hilangnya pendapatan rakyat. Mestinya subsidi yg diberikan pemerintah adalah subsidi input.

Subsidi ouput dan subsidi input ini, terjemahan simpel nya adalah, berilah rakyat itu kail dan umpan, bukan memberi subsidi berupa ikan, yg tinggal makan saja.

Subsidi ouput adalah dengan memberi ikan, yg.mana "suistanability" nya rendah. Ketika ikannya habis, rakyat akan kelaparan lagi. Sedangkan jika subsidi input atau kail yg diberi, maka suistanability nya bisa panjang. Rakyat akan dapat menghasilkan sendiri dari kail tsb, ikan2 selanjutnya untuk bertahan hidup, hingga pendapatan tetap nya disituasi bebas pandemi kembali tercipta..

Rangsang dan pacu para pemikir Ekonomi yg banyak disekitar Presiden, untuk menghasilkan program bantuan yg bersifat subsidi input tsb.

Buka kesempatan kepada khalayak, untuk juga dapat berpartisipasi memberikan Konsep2 program yang dibutuhkan Itu.

Jika memang ada, dikaji secara seksama efektifitasnya, dihitung secara cermat ketepatan sasarannya, dan dibuat sistem agar program alternatif tsb akuntabel dan transparan..

Jika ke 3 variabel di atas dipertimbangkan, maka saya optimis, kita akan selamat dari terjangan resesi,. kita selamat dari kegaduhan para disaster yg berkeinginan kuat menjatuhkan Presiden di tengah jalan..

Demikian dari saya,
Go Indonesia, Go Pancasila, Go NKRI.
No Khilafah
#NoAnjay

Sumber : Status Facebook Budhius Ma'ruff

Monday, September 7, 2020 - 09:30
Kategori Rubrik: