Resesi Ekonomi di Depan Mata?

ilustrasi

Oleh : Budhius Ma'ruff

Review Singkat Situasi Terkini |

Hari ini, tepat 1 September 2020. Bulan September, merupakan bulan penentuan apakah Indonesia akan memasuki wilayah suram resesi ekonomi atau berhasil terhindar dari resesi...

Presiden dan seluruh stakeholder di pemerintahan, terus berpikir dan bekerja keras agar kita berhasil keluar dari situasi tersebut. Banyak apresiasi dari masyarakat, di sisi lain uga tak kalah banyak cibiran yg dialamatkan ke pemerintah.. Yang mencibir, sudah dipastikan mereka memang para Anjay.. 

Kembali ke persoalan September...
Mayoritas ahli ekonomi makro memprediksi, kecenderungan Indonesia masuk ke zona resesi, pada awal Oktober nanti, nilainya di atas 90%. Asumsi2 yg dikemukakan ekonom atas prediksi mereka, dapat dimaklumi.

Dua kuartal berturut-turut sebelumnya, pertumbuhan ekonomi kita berada di bawah 0% alias negatif. Jika akhir kuartal ke III, yang jatuh akhir September nanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif, maka secara teori, otomatis Indonesia masuk zona resesi ekonomi. Menata ulang ekonomi dalam zona resesi ekonomi, tidak dapat dipungkiri jauh lebih sulit dibanding hanya krisis ekonomi biasa.

Pelbagai kesuraman dari dampak resesi ekonomi pada kehidupan kita nanti, marak disampaikan di ruang publik media sosial..
Suasana yg digambarkan cukup mencekam, dan ngeri-ngeri sedap.

Prediksi dan analisis tsb tidak bisa diabaikan begitu saja memang. "Trickle down effect" nya dimulai dari makin lesu nya daya beli masyarakat..

Rentetannya bakal memuncak, pada PHK massal dibanyak kantor dan Industri. Karyawan yang hanya terikat kontrak pendek di perusahaannya, adalah sasaran pertama yg tergilas lebih awal. Pekerja pabrik ada di kategori ini juga. Menyusul karyawan tetap di sejumlah perusahaan, yang pendapatan mereka anjlok berbulan-bulan, jadi sasaran berikutnya gelombang PHK. Jutaan orang di republik ini, terancam jadi pengangguran. Ini jelas sangat berbahaya.

Pelaku UMKM yg waktu krisis moneter 98 mampu menjadi penyelamat, justru kini adalah kelompok yg paling rentan terdampak. Omset mereka tersungkur. Antara biaya operasional usaha mereka dengan kebutuhan konsumsi RT mereka, saling berkejaran. Ujungnya sebagian besar nanti bakal pailit alias bangkrut.

Pengangguran massal akan menjadi fenomena di tengah pandemi ganas seperti Covid-19 ini. Belum ada teori ekonomi berikut metode penanganan, yg sudah teruji secara empiris selama ini. Absurd secara teori dan metodologi penanganannya. Berbagai solusi yg dilakukan pemerintah manapun, kini hanya sebuah "trial and error". Semua negara, mengalami situasi seperti ini sekarang..

Presiden Jokowi Sudah Bekerja Keras? |

Jawabannya, iyaa betul.. Presiden Jokowi sudah berpikir dan bekerja keras sejak Maret 2020, saat kasus Covid-19 pertama kali ditemukan. Hingga hari ini pun, beliau berjibaku mengomandoi seluruh perangkat nya, untuk menyembuhkan warga yg tertular, dan mengurangi potensi penularan makin meluas.

Begitu juga, Presiden gencar membuat terobosan2 dalam meredam kelesuan ekonomi nasional, akibat pelaksanaan protokol kesehatan yg ketat di tengah masyarakat.

Namun itu saja belum cukup. Belum cukup dalam menjaga kesinambungan kebijakan pemerintah yg terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Penanggulangan Pandemi. Dalam tinjauan saya pribadi, terdapat beberapa catatan, yang perlu dievaluasi segera.

Pertama, soal penanganan krisis kesehatannya. Data lonjakan tertular hingga hari ini, masih tetap tinggi. Ketegasan pemerintah pusat kepada para kepala daerah dalam menjalankan ketaatan protokol kesehatan, sangat lemah. Kepala Daerah masih sering bertindak sesuai selera masing2 dalam membuat kebijakan protokol kesehatan. Dan sialnya, tidak ada intervensi secara tegas dari pemerintah pusat untuk menganulir keputusan2 Kepala Daerah yg tidak sinkron dgn pemerintah pusat.

Contoh, kebijakan Gubernur DKI yg banyak ngawurnya itu. Disatu sisi ada kebijakan Gubernur, agar warga masyarakat menghindari kerumunan dan keramaian. Namun disisi lain, Gubernur justru memberi izin kepada kelompok politik sang Gubernur, untuk menggelar acara keramaian, seperti Deklarasi KAMI baru-baru ini. Masker memang dipakai, namun jaga jaraknya sama sekali diterabas..

Harusnya, Presiden.lewat pembantu nya, entah itu Menkopolhukam, Kapolri, atau Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19, menganulir izin yg diberikan Gubernur untuk acara keramaian seperti itu. Faktanya, pemerintah pusat seolah tak berani menegor Gubernur tsb.

Sikap "cemen" pemerintah pusat seperti ini, jelas memuakkan. Ditengah kondisi "emergency call" negara seperti skrg ini, pemerintah pusat Harusnya tanpa kompromi menindak Kepala Daerah yg tidak taat.

DKI Jakarta kini akhirnya kembali ke zona merah. Bisa jadi, salah satu penyebab nya adalah karena ketidaktegasan Presiden memainkan peran nya sbg Kepala Negara. Ini harus segera dikoreksi total oleh Presiden Jokowi.

Bansos Tidak Efektif Terkait PEN |

Total anggaran penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional adalah sebesar Rp.695,2 T. Hingga minggu kedua Agustus 2020 baru terserap 25% dari sebelumnya hanya 20%.

Kecilnya daya serap atau realisasi anggaran tsb adalah karena kegamangan hampir semua instansi pemerintah, dalam menyalurkan nya ke masyarakat. Sebab, selain belum memiliki program2 terencana dan terukur efektivitas program nya, juga karena tumpah tindihnya database kependudukan yg dimiliki pemerintah saat ini.

Akibatnya, program2 bansos yg sudah digulirkan ke masyarakat terdampak ekonomi, tidak berefek signifikan dalam memacu daya beli. Bansos yang masuk dalam kategori perlindungan sosial tsb, tak ubahnya seperti memberi obat penurun panas, kepada pasien penderita sakit tipus. Panas nya diredakan, namun kuman tipus dibadan penderita, tidak ditanggulangi. Akibatnya kebijakan bansos yang sudah memakan ratusan Triliun tsb, seperti orang mengisi ember bocor.. Makin diisi dan dikucurkan airnya ke dalam ember, namun ember nya tidak akan penuh sebagaimana mestinya.

Persoalan daya beli yg menurun, tidak akan terselesaikan dengan aneka bansos.yg diberikan pemerintah. Apalagi jika bansos tsb diberikan bukan dalam bentuk uang tunai. Melainkan dalam bentuk paket2 bingkisan sembako.

Begitu juga dengan stimulus ekonomi yg diberikan pemerintah dalam bentuk bantuan modal ke jutaan UMKM. Dana PEN puluhan Triliun itu dalam praktek nya nanti, tidak akan mampu mendongkrak perputaran ekonomi dalam bentuk meningkatkan omset penjualan.

Omset meningkat, akan menumbuhkan pendapatan. Pendapatan meningkat, otomatis daya beli meningkat. Itulah teorinya.. Namun apakah betul persoalan pelaku UMKM saat ini adalah masalah modal kerja? Yaa jelas bukan itu persoalan UMKM kita saat ini.

Persoalan kekurangan modal terjadi dalam sebuah bisnis atau usaha, jika situasi market dalam keadaan normal. Demand terhadap produk tinggi, namun dari sisi Supply, pelaku UMKM tdk bisa memenuhi nya, karena kekurangan modal. Disinilah kebutuhan suntikkan modal relevan diberikan pemerintah.

Oleh sebab itu, jika bantuan modal yg sudah disalurkan pemerintah kepada jutaan pelaku UMKM dimaksudkan adalah untuk menggeliatnya gerak Ekonomi di tengah masyarakat, maka jelas itu tidaklah relevan. Program stimulus ekonomi yg seperti itu, tidak akan berkorelasi positif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditargetkan mencapai angka 0% atau lebih pada akhir September nanti.

Pak Presiden Jokowi yang saya Muliakan..

Persoalan UMKM serta usaha perdagangan dan ritel saat ini adalah persoalan sepinya pembeli. Sepinya pembeli berimplikasi pada penurunan omset harian dan bulanan.

Penurunan.omset akan memangkas margin profit dari perniagaan UMKM. Jika margin merosot, sementara pengeluaran biaya konstan, maka sudah dipastikan buku harian nya merah secara akuntansi. Nah jika ini berjalan lebih dari 4 bulan, maka sebesar apapun bantuan modal yg dikucurkan kepada pelaku UMKM, hasilnya akan seperti mengisi ember bocor itu tadi..

Yang harus diatasi Pak Presiden adalah daya beli masyarakat nya. Bukan dengan memberikan bantuan modal kerja lagi..

Kebijakan tsb hemat saya menjadi tidak tepat sasaran.. Beri lah kail, jangan ikan yg diberikan.

Saya menyadari, pembantu-pembantu brilian disekitar Pak Presiden, adalah orang-orang terpilih dibidang nya. Namun ini situasi sgt darurat, dan belum ada juklak empirik yang bisa dijadikan acuan sbg pedoman short Cut policy nya, guna mengatasi merosotnya pendapatan masyarakat akibat pandemi..

Teori-teori lama dalam penanganan darurat ekonomi saat ini, sepertinya tidak lagi relevan untuk terus dilaksanakan. Social Savety Net atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) di era Presiden Habibie dan Bantuan Langsung Tunai di era Presiden SBY dulu, kini tdk lagi efektif untuk diulang dalam mengatasi ancaman resesi atau penanggulangan resesi nanti.

Gagasan dan konsep2 kreatif yg genial merupakan solusi alternatif yg Pak Presiden butuhkan saat ini. Desak para pemikir Ekonomi yg ada disekeliling Bapak, untuk mencari gagasan yg lebih produktif ke masyarakat.

Disisi yg lain buka akses kepada masyarakat secara terbuka dan langsung dibawah kontrol Pak Presiden, untuk menerima usulan2 program solusi dari warga masyarakat.

Tetapkan kriteria usulannya itu. Misalnya, usulan warga masyarakat, haruslah terkonsep secara sistematis, dalam bentuk proposal pendek, padat, dan mampu menjelaskan alur logika solusi nya dgn baik.

Proposal usulan tsb harus memuat antara lain soal tepat sasarannya, transparan, akuntabel, sederhana, dan jelas kemanfaatan raihan pendapatan nya, yg akan diperoleh warga masyarakat si penerima bantuan.

Jika Pak Presiden Jokowi membuka ruang untuk hal ini, maka saya bisa jadi, akan menjadi orang pertama yang akan mengajukan solusi alternatif tsb. Saya siap mempresentasikannya secara gamblang dihadapan Bapak dan para staf yang cerdik cendekia itu..

Berikan kesempatan yg sama kepada siapapun anak bangsa, untuk menyumbangkan buah olah pikir nya yg produktif dan konstruktif, untuk.kepentingan nasional kita.

Menutup diri datang nya usulan kebijakan, dalam menghadapi krisis multidimensi ini hemat saya, kini saatnya dirubah..

Bukankah Pak Presiden yg mendesak semua stakeholder untuk bekerja "extra ordinary" dalam menangani dampak pandemi ini?

Saya menafsirkan, bahwa usulan ini adalah juga bagian dari cara kerja "extra ordinary" tsb..

Sumber : Status Facebook Budhius Ma''ruff

Wednesday, September 2, 2020 - 09:30
Kategori Rubrik: