Rekam Jejak Koalisi Gerindra di DKI

Oleh : Erizeli Jely Bandaro

Jakarta adalah barometer Indonesia. Di Jakarta pula sebagian besar urang beredar. Dilihat dari segi jumlah penduduk, Jakarta merupakan kota terbear di Indonesia. Untuk urusan APBD, kota Jakarta juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Bahkan bila dibandingkan dengan APBD kota-kota lainnya di Indonesia, perbandingannya bagaikan bumi dan langit. APBD kota Jakarta untuk tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar 70,19 triliun rupiah. Sementara APBD kota-kota lainnya di Indonesia belum ada satupun yang mencapai angka 10 triliun rupiah. Jakarta adalah miniatur Indonesia. Hampir semua etnis dan suku ada. Bahwa kalau Anies-Sandi gagal melaksanakan programnya maka reputasi partai koalisi akan jatuh. Apalagi kalau tidak lebih baik dari Ahok. Jadi kemenangan Anies-Sandi berkah dan sekaligus jebakan maut bagi koalisi Gerindra.

Kemarin ada berita yang significant membuktikan bahwa program Anies-Sandi gagal total. Apa itu ? Pertama pembangunan light rail transit (LRT) fase II dan Rumah Susun DP 0 %. Pertama, LRT Fase II adalah taruhan untuk membuktikan Anies-sandi lebih baik dari Ahok. Karena Ahok sudah berhasil membangun LRT Phase 1. Hanya 8 bulan Ahok berkuasa, LRT sudah dikerjakan. Nah Anies-Sandi, gagal. Proyek itu di coret oleh DPRD dalam APBD. Karena APBD yang dicantumkan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah ( PMD) kepada PT. Jakro menyalahi aturan. Mengapa menyalahi aturan? Karena alokasi PMD sesuai PERDA hanya Rp 10 T. Jakro sudah mendapat dana PMD sebesar Rp. 9,5 T. Jadi hanya sisa Rp. 500 miliar. Mana cukup bangun LRT dan phase 2.

Kedua, Rusun DP 0 % merupakan program unggulan Anies-Sandi yang menjadikannya terpilih sebagai pemenang Pilgub. Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta mencoret anggaran pembangunan tiga unit rusun pada APBD DKI 2018. Tiga rusun tersebut adalah Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat. Karena tidak sesuai dengan aturan. Kini anggaran itu dialihkan untuk pembebasan lahan. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin APBD disusun ternyata tidak sesuai dengan rencana dan payung hukumnya. Ini membuktikan bahwa Gubernur tidak memahami persoalan Anggaran. Anda bisa bayangkan bila APDB yang merupakan milik rakyat gagal di delivery. Itu artinya mereka makan gaji buta.

Betambah rumit lagi adalah usulan dari M Taufik wakil ketua DPRD malah ngotot membentuk Pansus terhadap Proyek LRT alasannya untuk mengawasi anggaran. Kan Aneh. Mekanisme pengawasan Dewan itu sudah ada dalam dalam hubungan kerja antara SKPD dengan komisi di DPRD. Tidak perlu lagi ada pansus. Dan DPRD tidak ada niat untuk merevisi Perda soal kenaikan anggaran PMD bagi PT. Jakro. Keliatannya DPRD dan Gubernur lebih tertarik proyek di luar BUMD agar mudah dibancaki. Jakarta semakin mundur dan pembangunan semakin kehilangan passion seperti dulu ketika Ahok berkuasa. Gerindra dan PKS gagal memenuhi janjinya kepada rakyat DKI. Apakah ini akan diteruskan kepada rakyat Indonesia? Tentukan sikap anda.!

 

Sumber : facebook Erizeli Jely Bandaro

Saturday, September 22, 2018 - 16:15
Kategori Rubrik: