Registrasi SIM Card Tidak Memaksa

Ilustrasi

Oleh : Johan Wahyudi

Foto, gambar, dan atau surat ini viral, khususnya di WAG. Meskipun sudah ditunjukkan regulasi dan bukti, toh mereka menolak bukti itu. Intinya, ada orang yang menolak kebijakan registrasi ulang kartu prabayar. Nggak apa-apa....

Beberapa tahun lalu, penolakan ini pernah terjadi saat semua PNS diminta membuat KPE atau Kartu Pegawai Elektronik. Disusul ketika ada program e-KTP yang awalnya juga ditolak. Sekarang menolak registrasi kartu prabayar. Alasannya sama, yakni takut rahasia pribadinya terbongkar. Rahasia apa?

Hacker tak butuh KTP, KK, atau SIM untuk membobol data pribadi seseorang. Mereka punya teknologi canggih untuk mencuri data pribadi calon korbannya. Mereka pun sulit terendus posisinya karena lokasi online dihapus.

Jika pemerintah justru dicurigai rakyatnya, pikiran itu sudah kebablasan. Pemerintah tak butuh repot kalau punya niat jahat. Tak butuh pula kesempatan demi Pilpres 2019. Semua data pribadi semua WNI ada kok di Kemdagri dan Pemda. Sekali komando, pasti bisa dilihat. Pertanyaannya satu saja: mana ada pemerintah berniat jahat terhadap rakyatnya?

Coba sesekali piknik ke luar negeri. Semua negara pasti memberlakukan ketentuan yang sama. Bahkan, kita sebagai turis sangat sulit mendapatkan kartu perdana ketika berada di negara asing. Pemerintah setempat jelas bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negaranya.

Regulasi ini tidak memaksa, tetapi menganjurkan dengan konsekuensi tertentu. Jadi, silakan saja tidak registrasi ulang, tetapi jangan salahkan siapapun jika tiba-tiba mulai Februari 2018 nomor hapenya tak bisa digunakan....

Sumber : Status Facebook Johan Wahyudi dengan judul Engga Maksa  Kok

Thursday, November 2, 2017 - 16:30
Kategori Rubrik: