Kalau Jokowi ingin punya program reformasi birokrasi yang baik, maka ada beberapa hal berikut yang mungkin bisa dilakukan:
1. Pilih MenPAN/RB dan Mendagri dari kalangan profesional/birokrat yang punya visi dan berintegritas. JANGAN menempatkan utusan parpol, A BIG NO. Cari orang semilitan Pak Basuki atau Jonan, namun yang paham issue reformasi birokrasi. Jelas bukan orang partai, karena reformasi birokrasi itu antitesisnya kepentingan partai.
Pastikan juga Kepala BKN-nya punya visi reformasi birokrasi yang sama.
2. Salah satu mengapa reformasi birokrasi lambat berjalan, apalagi di pemerintah daerah, adalah karena penerapan e-Government yang lambat sekali. Ada daerah yang cepat seperti Surabaya, tapi banyak daerah lain sangat lambat.
Menurut saya, kekeliruan periode kemarin adalah ketika meminta KemenPAN/RB menjadi lead untuk e-Government, dan akhirnya jalan di tempat.
Alangkah baiknya kalau Presiden menerbitkan Kepres e-Government dengan meminta Kominfo sebagai leading sectornya, dan Kemendagri, KemenPAN/RB, BAPPENAS sebagai tim utama untuk analisis business process baik di K/L maupun di pemerintah daerah, dibantu oleh akademisi lintas kampus. Banyak anak muda yang punya keahlian dan mau membantu upaya ini.
3. Bangun ekosistem opensource untuk aplikasi e-Government.
Salah satu pemborosan yang masih sering terjadi adalah ketika lembaga dan pemerintah daerah menjadi korban aplikasi yang tidak bisa saling berkomunikasi, dan source code-nya terkunci. Entah berapa puluh trilyun uang negara menguap karena salah manajemen dalam mengelola perangkat lunak ini.
Sebenarnya Kominfo sudah mencoba untuk menginisasi ekosistem open source ini, namun tampaknya dampaknya masih kurang terasa, apalagi di level pemerintah daerah, masih sangat banyak yang sibuk reinventing the wheel yang ujungnya sangat tidak beraturannya aplikasi pendukung birokrasi di daerah.
Saya lihat ada beberapa software dari pusat yang bisa berjalan baik di daerah, misalnya untuk komunikasi dan surat menyurat, bab perijinan. Namun yang lebih krusial sebenarnya adalah sistem perencanan, penganggaran, penatausahaan, evaluasi dan monitoring. Hanya beberapa daerah yang cukup sukses, karena memang ada inisiatif daerah yang baik. Namun sisanya, masih sangat bermasalah.
Membangun ekosistem e-Government dengan semangat open source setidaknya bisa mengatasi problem reinventing the wheel, menghemat uang negara, dan berpotensi untuk memiliki anggaran lebih bagi penciptaan fitur yang lebih melayani masyarakat.
4. Penguatan Birokrasi Daerah
Sehancurnya kepala daerah yang terpilih karena hasil politik dagang sapi, daerah masih akan tertolong jika birokrasinya solid dan baik. Kalau Sekda dan kepala dinas menolak diperintah untuk korupsi, kepala daerah memangnya bisa apa? Kepala daerah korup biasanya memanfaatkan celah ketidaksolidan birokrasinya.
Itu sebabnya peran Kemendagri yang mengampu topik perencanaan dan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk berkolaborasi dengan KemenPAN/RB. Selama keduanya diisi orang politik, ya akan sangat sulit tercapai.
Mari kita lihat siapa yang didapuk sebagai komandan reformasi birokrasi di Kabinet Kerja jilid II nanti.
Sumber : Status Facebook Muhammad Jawy
Comment