Rame-rame Masyarakat Tolak #2019GantiPresiden, Apa Sebabnya?

Aksi sebagai bentuk protes terhadap lahirnya gerakan-gerakan tagar (#) di media sosial jelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Baik tagar #2019gantipresiden ataupun #2019tetapjokowi kini marak dilakukan banyak elemen masyarakat, mulai dari Mahasiswa hingga berbagai ormas maupun masyarakat sendiri.

"Hal ini yang perlu kita waspadai dan antisipasi bahwa selama ini acara gerakan ganti presiden di beberapa provinsi berakhir dengan kericuhan," kata beberapa masyarakat menyikapi aksi tersebut.

 

 

Oleh : Sadhu

Aksi deklarasi #2019gantipresiden di berbagai wilayah menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Selain tak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP), aksi ini juga diprotes berbagai kalangan masyarakat yang mengkhawatirkan terganggunya kondusifitas yang ada di kota-kota tersebut.

Salah satu pihak yang mengecam adanya deklarasi ini berasal dari ormas Pemuda Pancasila cabang Surabaya. Mereka menyurati Kapolda Jatim untuk menunjukkan keberatannya terhadap gelaran aksi yang dirasa menodai sila ke-3 dari Pancasila. "Apabila tetap berjalan kami akan menurunkan massa Pemuda Pancasila sekota Surabaya untuk membubarkan acara tersebut," tulis ketua PP Surabaya, Haries Purwoko dalam surat tersebut.

Pembubaran serta tak diizinkannya kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa wilayah oleh pihak kepolisian lantaran dibatasi pasal 6 Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

“Di antaranya tidak mengganggu ketertiban publik kemudian mengindahkan etika dan moral. Artinya, tidak boleh menghujat kemudian harus menghargai hak asasi dan kebebasan orang lain,” ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/8/2018).

Kemudian, kata Tito, dalam pasal 6 juga mengharuskan pelaksanaan aksi harus menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sanksinya di pasal 15 UU 95/1998. Yang melanggar pasal 6 itu dapat dibubarkan. Jadi kemerdekaan menyampaikan pendapat atau unjuk rasa, demo tidak bersifat absolute semau-maunya,” jelas Tito.

Terlebih, lanjut Tito, Indonesia tengah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games.

“Kita mempertaruhkan nama bangsa maka demi kepentingan publik bangsa dan negara,” ujarnya.

Lantaran itu, Tito mengimbau kepada masyarakat khususnya di Jakarta dan Palembang menahan diri untuk tidak melaksanakan aksi-aksi unjuk rasa demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Ini harapan kita,” demikian Tito.

 

 

Saturday, September 1, 2018 - 01:30
Kategori Rubrik: