Radikal dan Penghasut, Din Syamsudin Harus Mundur dari Wali Amanat ITB

ilustrasi

Oleh : Sahir Nopi

Dinilai sebagai pribadi yang berpikiran radikal dan penghasut, Din Syamsudin harus mundur sebagai salah satu anggota Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (ITB). Desakan itu diajukan oleh ribuan alumni ITB yang merasa perilaku Din Syamsudin sudah menyalahi Statusta ITB dan Peraturan MWA tentang Penetapan Tri Darma dan Otonomi Pengelolaan ITB seperti diamanatkan dalam PP 65 Tahun 2013.

Meski berasal dari sebuah ormas keagamaan besar di Indonesia bahkan masih berada di MUI, namun sepak terjang Din Syamsudin justru lebih ke politik praktis. Entah apa yang ada dibenaknya, namun bila kita lihat track recordnya 1,5 tahun belakangan malah makin tidak keruan.

Seperti data yang disodorkan oleh 1.335 alumni ke Mendikbud yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme dari angkatan 1957 hingga 2014. Din tidak menjaga hubungan internal dan eksternal ITB yang harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan. 

pernyataan Din pada 29 Juni 2019. Din menyebut adanya rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. "Pernyataan konfrontatif ini dilontarkannya pada saat yang bersangkutan sendiri belum sampai dua bulan menyandang statusnya sebagai anggota MWA ITB," seperti yang tertuang dalam surat tersebut.

Pria yang sudah 20 tahun duduk sebagai pengurus MUI pusat ini juga membuat pernyataan tanpa dasar. Pernyataan Din dalam webinar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute di Youtube pada 1 Juni 2020 bertajuk Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19. Alumni menilai, dalam paparannya, Din telah melontarkan prasangka buruk terhadap pemerintah, menuduh pemerintah Indonesia otoriter dan represif, menuduh Presiden Joko Widodo membangun sistem kediktatoran konstitusional.

Sebagai seorang profesor, pengurus MUI, mantan PP Muhammadiyah bahkan anggota Majelis Wali Amanat ITB, semestinya dapat meredakan syak wasangka yang berkembang liar di masyarakat. Bukan malah memberi bumbu dan asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Kondisi kegentingan Covid bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, dan menyajikan data yang valid agar publik menjadi cerdas bukan membuat sesat.

Kondisi itu diperparah dengan konsistensi Din yang selalu mengambil sikap konfrontatif terhadap pemerintah. Mereka melihat Din justru berharap terjadi konflik dengan pemerintah, tak segan selalu menyerang pemerintahan Jokowi dengan tuduhan-tuduhan negatif yang dianggap tak cukup memiliki validitas. Din juga dianggap memiliki tendensi untuk mudah melontarkan pernyataan agitatif kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, cenderung berkarakter radikal, dan ditengarai memiliki antipati tertentu terhadap figur Presiden Jokowi.

Mendikbud perlu segera mengambil tindakan tegas dan merespon surat dari para alumni. Apalagi saat ini ITB sedang berupaya membenahi diri, menata kelembagaan yang bebas dari pengaruh radikalisme dan intoleransi. Jangan sampai pandangan publik pada ITB berkembang makin liar dengan membiarkan Din Syamsudin tetap menjadi Wali Amanat ITB.

 

Sunday, June 28, 2020 - 21:00
Kategori Rubrik: