Quo Vadis KPK

ilustrasi

Oleh : Fadly Abu Zayyan

"Bro! Mbok ya jangan cengengesan toh? Masalah KPK ini masalah serius. Menyangkut masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini." tegur seorang kawan setelah sebelumnya membaca status-status (guyon) saya tentang KPK. Terus terang saya belum tahu isu KPK ini ujungnya akan kemana. Apalagi hasilnya nanti. Termasuk dampak RUU KPK jika nantinya jadi disahkan. Meskipun ada beberapa poin yang ditolak oleh Presiden dan justru katanya, dengan ini akan memperkuat KPK. Jadi, saya memilih tidak berpihak kepada yang pro atau kontra komisioner terpilih. Juga yang pro atau kontra akan RUU KPK. Karena antara keduanya masih bias. Maksud saya pertanyaan gamblangnya, kegaduhan ini mengenai komisioner terpilih atau RUU KPK sih? Tapi kok bernuansa Jokowi versus KPK.

Masih ingat dengan keterbelahan pendukung saat Jokowi memutuskan memilih KH Ma'ruf Amin (KMA) menjadi pengganti Prof. Mahfud MD (MMD) sebagai Cawapres? Saat itu pendukung Jokowi juga terbelah. Bahkan menganggap Jokowi tidak ada bedanya dengan mereka yang menggunakan Politik Identitas. Harus diakui memang iya. Tapi dikemudian hari, justru terpilihnya KMA semakin menggelorakan semangat kaum santri dan pesantrennya untuk melawan gerakan Kelompok Radikal yang membonceng kubu lawan Jokowi dalam Kontestasi Pilpres. Ruang gerak mereka semakin sempit. Dan saat ini kita bisa merasakan hasilnya. Artinya, keputusan "kontroversial" yang diambil oleh Jokowi bisa dibenarkan ketika kita sudah melihat ujung (hasilnya). Bisa disimpulkan bahwa penanganan Radikalisme (saat ini) menjadi Prioritas di atas Penegakan Hukum yang lebih kuat yang harapannya melekat pada figur MMD. Tentu tanpa mengabaikan salah satunya.

Saat ini kita dihadapkan pada masalah yang sama, yaitu keterbelahan. Tudingan Talibanisasi terhadap KPK versus tuduhan pelemahan KPK oleh Presiden. Meskipun faktanya, baik proses pemilihan Komisioner maupun RUU, bolanya ada di tangan DPR. Namun disini seolah-olah Presiden yang bersalah. Bahkan majalah sekaliber Tempo sampai harus "down grade" menjadi sekelas Obor Rakyat karena ikut dalam hiruk pikuk "penghakiman" terhadap Presiden. Padahal kita semua belum tahu, apakah Komisioner yang baru lebih baik ataukah lebih buruk. Apakah RUU KPK nantinya memang akan melemahkan atau justru menguatkan.

Tapi kita terlanjur terbiasa menghakimi sebelum terjadi. Kecuali jika nanti, KPK "nuansa baru" ini memang melemahkan semangat Pemberantasan Korupsi, wajib hukumnya bagi semua elemen bangsa berteriak sekencang-kencangnya. Karena hakikatnya KPK dan Presiden adalah milik Rakyat. Bukan milik golongan tertentu. Entah itu Kelompok Ideologi ataupun Kelompok Oligarkhi. Dan mudah-mudahan kegaduhan ini, murni sebagai wujud kepedulian dan kecintaan terhadap negeri. Bukan perjuangan atas kepentingan golongannya sendiri.

Merdeka!

*Tulisan selanjutnya, saya akan membahas tentang kejanggalan-kejanggalan Kasus Korupsi yang ditangani KPK

*FAZ*

Sumber : Status Facebook Fadly Abu Zayyan

Wednesday, September 18, 2019 - 08:15
Kategori Rubrik: