Quo Vadis Korban First Travel

Ilustrasi

Oleh : Fadly Abu Zayyan

Vonis maksimal terhadap pemilik First Travel menimbulkan kecemasan kepada para calon jamaah yang gagal berangkat. Padahal vonis tersebut cukup memenuhi rasa keadilan. Hal ini akibat hasil audit terbaru yang menyatakan total aset FT "hanya" senilai Rp. 25 Milyar. Asumsinya, jika aset tersebut dibagikan kepada 63 ribu lebih calon jamaah, maka tiap jamaah hanya mendapatkan porsi sekitar 400 ribu rupiah. Itupun jika nantinya dikembalikan kepada mereka.

Sementara dalam putusannya, hakim justru menyerahkan aset tersebut kepada negara. Berarti para korban gak dapat apa-apa dong? Kalau begitu negara harus bertanggung jawab memberangkatkan para korban. Anggap saja sebagai Bencana Nasional. Jadi negara harus membayar hampir 1 Trilliun Rupiah untuk memberangkatkan para korban. Wacana tanggung jawab pemerintah seperti ini juga pernah diusulkan oleh Eggi Sujana pada kasus serupa (Abu Tours).

Mengenai wacana Bencana Nasional dan ditanggung oleh negara, kalau boleh saya katakan: Bencana Nasional Gundulmu! Mereka yang berbuat, kok negara disuruh tanggung jawab?! Apalagi mengganti dana hampir 1 Trilliun Rupiah. Itu baru satu kasus, belum kasus serupa yang lain. Lha wong anggaran buat BPIP yang gak ada apa-apanya nilainya dibanding kasus ini aja nyinyirnya setengah mati? Padahal kontribusinya jelas untuk Bangsa dan Negara! Lantas, dimana letak keberpihakan negara kepada para korban?

Begini, menurut saya keputusan hakim yang menyerahkan aset FT kepada negara sudah tepat. Selanjutnya, negara harus membentuk Tim Investigasi untuk mengurai kasus ini. Yang harus dilakukan pertama kali adalah menelusuri apakah jumlah 63 ribu lebih korban FT adalah riil dan bukan sebagian diantaranya fiktif! Terus terang kejadian tercecernya e-KTP invalid beberapa saat lalu telah mengusik keingintahuan saya. Kenapa ada begitu banyak data atau identitas yang invalid? Karena data fiktif (baca:invalid) bisa saja digunakan untuk modus kejahatan. Termasuk kejahatan pencucian uang.

Jadi jika akhirnya nanti terbukti bahwa calon jamaah sebagian diantaranya adalah fiktif, minimal porsi pengembalian kepada para korban menjadi lebih besar. Lagipula saya juga tidak terlalu percaya, jika level cecunguk seperti Andika Surahman (bos FT) bersama istrinya menghabiskan hingga Rp. 900 M untuk sekedar foya-foya. Bagi saya, lebih masuk akal jika uang sebesar itu dihabiskan untuk membiayai mesin politik. Syukur-syukur negara juga mampu mengungkap siapa dalang yang telah memperalat mereka. Sang dalang inilah yang nantinya wajib bertanggung jawab dan membayar gantinya. Bukannya malah menuntut negara. Emang duite mbah mu!

*FAZ*

Sumber : Status Facebook Fadly Abu Zayyan

Saturday, June 2, 2018 - 14:15
Kategori Rubrik: