Dan Alfian lupa, kalau di DKI, dukungan publik ke Pemprov DKI kurang dari 60%, sehingga ada potensi cukup banyak publik oposan yang mudah diajak untuk ikut mengkritisi RAPBD. Di Surabaya, pemerintahan Bu Risma itu mendapat dukungan nyaris 90%. Bukan berarti kalau dapat dukungan sangat tinggi, kemudian publik tidak boleh kritis. Namun sikap kritis, harus dilandasi atas pemahaman yang baik tentang membaca dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dan sepertinya Alfian, yang masih baru, belum menguasainya dengan baik. Dan ia blunder disana, karena tidak semudah itu bisa mendapatkan “penyimpangan” di pemerintahan Bu Risma yang dikenal memiliki tata kelola yang sangat baik.
Saya berpendapat, ketidaksetujuan seberat apapun, tetap harus disampaikan tanpa meninggalkan etika. Pelanggaran etika sangat mudah diingat oleh publik, dan kejadian Alfian di Surabaya sebaiknya menjadi pelajaran politisi lain untuk tidak waton suloyo ketika mengkritisi sesuatu.
Utamakan kualitas pendapat, ketimbang kuantitas suara.
Sumber : Status Facebook Muhammad Jawy
Comment