PSBB Bukan Solusi

ilustrasi

Oleh : Joshua Giribaldi Liswantoro

Sejak masa transisi, ekonomi kita sudah mulai membaik, meski belum pulih. Kita sekarang sedang bertarung dengan negara lain dalam hal memperbaiki kondisi ekonomi. Jika kita kalah, dampaknya akan panjang.

DKI mengumumkan minggu depan akan memberlakukan lagi PSBB. Artinya ekonomi kita akan meredup lagi. Sebuah pilihan yang menurut saya buruk sekali.

Di masyarakat, pandangan terbelah. Ada yang mendukung, didominasi kaum menengah, ada yang menjerit.

Kaum menengah ini paling 'aman' secara finansial. Makanya paling ribut soal lockdown, pembatasan dan sejenisnya. Mereka bisa bertahan dengan tabungan, atau malah potensial gabut karena bisa WFH namun gaji utuh. Mereka tidak perduli kaum bawah yang duit hari ini untuk makan hari ini. Ini jutaan jumlahnya: buruh, SPG, tukang becak, pegawai warteg, dsb.

Yang kedua mumet adalah pengusaha dan para top management. Mereka berjibaku habis-habisan, rela tidak digaji berbulan-bulan, berusaha keras agar tidak ada PHK di tempat usahanya. Nangis darah... Tanya koh Ilvan Klistanto bagaimana ia berjibaku di dunia retail agar karyawannya tetap bisa makan. Jangan bahas online, bisa disantlap habis sama beliau. Penjualan online itu hanya 10-15% dari omset total. Dan begitu jalur distribusi dipotong, berapa banyak orang harus kehilangan pekerjaan?

Saya sepakat sama koh Irvan, kaum menengah ngehek adalah istilah yang tepat. Waton njeplak karena tidak tau masalah dan sangat egois memandang dari kacamata pribadinya doang.

Lalu bagaimana dengan kenaikan kasus Covid-19 di Jakarta?

Saya mengapresiasi pertimbangan kapasitas fasilitas medis sebagai ukuran penting dalam menghadapi Covid-19 ini. Penyebaran virus itu tidak bisa dihentikan, semua negara mengalami. Hanya soal waktu dimana kita semua akan terinfeksi virus tersebut, dan hanya manajemen waktu ini yang yang bisa kita kerjakan, yaitu memperlambat penyebarannya.

Bagaimana memperlambat? Social distancing, masker, meningkatkan imunitas pribadi, adalah jalannya.

Yang diperlukan adalah edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan ini. Bukan sekedar tegas menindak mereka yang melanggar, tapi EDUKASI secara menyeluruh. Saya tidak paham bagaimana tugu peti mati bisa disebut sebagai edukasi.

Saya bukan menentang tindakan tegas. Tindakan tegas adalah bagian dari edukasi.

Disini kegagalan pemda DKI. Gagal mengedukasi warganya. Dan untuk menutupi kegagalannya, pakai alasan tarik rem darurat memberlakukan lagi PSBB.

Biaya ekonominya terlalu besar. Dan yang terjadi justru penyakit lain, bukan sekedar Covid-19 tapi juga penyakit sosial lain, bisa jadi meningkat.

Mana bisa orang lapar sehat????

Sumber : Status Facebook Joshua Giribaldi Liswantoro

Sunday, September 13, 2020 - 09:30
Kategori Rubrik: