Proxy War

ilustrasi

Oleh : Sulfas Erts Anto

NU a Civil Society Against Pressure Group_

Amerika tak berdaya dan tertegun, Indonesia punya kekuatan civil society seperti NU sehingga proyek Intelijennya yang sangat rapi dan sangat rahasia harus kandas ketika berhadapan dengan NU. Proyek penguasaan Indonesia melalui kekuatan propaganda dan kudeta menggunakan kelompok oposisi dan gerakan khilafah selalu kandas dihadapkan kekuatan civil society yang dimiliki Indonesia, yaitu NU. Ini sungguh di luar dugaan karena kegagalan proyek mereka bukan hanya sekali namun berulang kali. Misi mereka not accomplished tidak seperti kesuksesan yang mereka dapatkan dalam menghancurkan Lybia dan Suriah.

*Apa pasal Amerika bernafsu menggulingkan Jokowi?*

_Karena Jokowi ingin mewujudkan Nawacita, yaitu mengambil alih kepemilikan asing atas sumber daya alam Indonesia._

Langkah Jokowi mewujudkan Nawacita tersebut di antaranya mengakhiri Kontrak Kerja Freeport dan dan patuh kepada UU Minerba. Mengambil alih sumber migas blok Rokan dan Blok Mahakam.

Dalam menghadapi pemimpin negara yang tidak memihak, Amerika menggunakan Pressure group dalam mempertahankan dan menjaga TNC (Trans National Corporation)-nya.

Untuk menekan Jokowi, Jokowi dihadapkan dengan serangan politik kelompok Pressure Group. Pesan yang ingin disampaikan Amerika melalui Pressure Group ini jelas, _"Jangan utak atik kepentingan kami jika tak mau jatuh"_

*Siapa Pressure Group ?*

Pressure group terdiri dari pengusaha serakah, mantan pejabat bahkan mantan presiden yang ingin melanggengkan oligarki, dan elit politik sakit hati. Mereka secara bersama-sama menyokong gerakan jalanan menurunkan Jokowi setidaknya mengacaukan stabilitas keamanan sehingga fokus Pemerintahan Jokowi pecah.

Tak hanya itu, Amerika juga menggertak Jokowi dengan mengerahkan kekuatan militer;

_*Pertama*_, Pada bulan Februari 2016, Kapal selam AS berkekuatan nuklir mendekati perairan Indonesia. Ini bukan hanya manuver gertakan, melainkan tindakan provokasi yang sangat berbahaya.

Jokowi menjawab gertakan itu dengan memerintahkan TNI AL agar tanpa ragu menjaga teritori Indonesia. Tim reaksi cepat Western Fleet Quick Response (WFQR) TNI AL dipiloti Kapten Laut (P) S Hayat dan Lettu Laut (P) Asgar Serli bergerak cepat menuju wilayah perairan Nongsa, Batam. Pusat Penerbangan TNI AL yang bermarkas di Tanjungpinang dalam Standar operasi siaga tempur untuk menjaga teritory Indonesia.

Berita ini tidak begitu di perhatikan oleh Publik. Padahal saat itu prajurit TNI berhadapan dengan Angkatan laut AS yang menggunakan Kapal selam modern untuk mendekati perairan Indonesia.
Saya yakin apalah arti kekuatan Helikopter Helikopter BO 105 nomor lambung NV-408, di bandingkan dengan kekuatan angkatan laut AS.
Tapi prajurit TNI tanpa sedikitpun ragu terus menshadow kapal selam itu untuk segera menjauh dari perairan Indonesia.

_*Kedua*_, Pada tahun 2017 saat hari Pilkada DKI, Kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson memasuki wilayah Indonesia dengan alasan mengawal kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia. Kunjungan dengan kawalan berkekuatan besar ini secara tidak langsung AS menerapkan smart power terhadap Indonesia dengan pesan:

Kamu jangan coba coba melawan saya“*_

Pada bulan itu memang sedang dilakukan perundingan dengan Freeport. Jokowi menghadapi tekanan itu dengan tenang. Dalam pertemuan dengan Jokowi, Mike tidak menyinggung soal Freeport. Provokasi AS di perairan Indonesia dan adanya pressure group sebagai proxy AS yang membuat stabilitas politik dalam negeri terganggu, menguatkan argumen para elite politik dan Jenderal bahwa berhadapan dengan kepentingan AS di Indonesia sangat berbahaya.

Jokowi tak bergeming, di penghujung tahun kekuasaan Jokowi, pada Tahun 2019 Blok Mahakam, Blok Rokan dan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia selesai. Sikap Jokowi sudah jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Prinsip pertama, Pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Prinsip kedua, Kewajiban divestasi hingga 51 persen. Prinsip ini dipegang dengan konsisten oleh Pak Jokowi.

Prabowo tentu faham, Indonesia dalam ancaman jika tetap ngotot melawan kepentingan Amerika. Prabowo yang bersiap menjadi kompetitor Jokowi pada 2019 sempat mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati kepentingan AS. Bahkan Prabowo sampai mengingatkan pemerintah Jokowi bahwa Amerika Serikat pernah membantu bangsa Indonesia pada beberapa hal. Tentu ini berkaitan dengan kekisruhan perundingan dengan Freeport.

Bukan hanya AS yang dibuat Jokowi tidak berdaya. China juga merasakan sikap keras Jokowi. Dalam pertemuan APEC di Beijing, Jokowi dengan tegas akan memberikan ruang ALKI kepada AS bahkan Jokowi menolak dengan keras klaim Cina atas laut Cina Selatan & menggantinya dengan Natuna Utara!!!

Ini yang membuat pemerintah Cina geram, tapi apa daya yang dihadapi adalah Jokowi si manusia keras kepala yang sangat mencintai negerinya.

Setelah pertemuan APEC di Beijing Jokowi akan membangun pelabuhan check point di Nusa Tenggara Barat (NTB) & Sulawesi. Waktu itu baik China & AS setuju untuk mengakhiri konflik laut cina selatan. Atas kesepakatan itu China merasa aman dengan program OBOR untuk menghubungkan China ASEAN. Pembangunan kereta logistik digelar dari Guangxie melalui Vietnam, Thailand, Malaysia Singapore dan rencana dengan jembatan laut Malaka akan terhubung dengan Indonesia ( Dumai ).

Saat sekarang jalur kereta sudah sampai di Malaysia.
Dan sedang membangun tunnel ke Singapore.
Sementara AS sedang memperkuat investasi explorasi gas di blok santa fee dan masela ( laut Arafuru- Maluku ) dan Mahakam, kalimantan timur.

Jokowi tidak menanggapi proposal jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Dumai dengan Malaka, padahal proyek itu sudah dapat izin prinsip dari pemerintah SBY.

Bagaimana dengan AS?
Blok Mahakam di take over oleh Pertamina awal Tahun 2019 dan Blok marsela di bangun di darat dan sekarang justru Jokowi akan membangun pangkalan militer di Kepulauan Arafuru.
AS tambah pusing.

OBOR ( One Belt One Road ) tidak akan dapat peluang menyentuh Malaka sebelum Sumatera terkoneksi dengan toll laut maupun toll darat. Jokowi tidak mau mengorbankan Geostrategisnya untuk kepentingan asing.

Akhirnya China dan Amerika sama-sama membutuhkan Indonesia untuk melindungi geostrategic dan geopolitiknya masing- masing.

TNI kita hebat tapi harus didukung oleh Civil Society yang bersatu dan kompak. Jika TNI bertanggungjawab menghadapi musuh negara dalam serangan militer, maka kekuatan sipil harus kompak melawan gerakan intelijen yang masuk melalui gerakan-gerakan sipil. Gerakan sipil (Proxy musuh) harus dihadapi oleh kekuatan sipil (NU benteng NKRI).

#NAWACITA
#NKRI
#TNI
#NU

https://t.me/GARDAMUDANAWACITA

Sumber : Status Facebook Sulfas Erts Anto

Wednesday, October 28, 2020 - 12:30
Kategori Rubrik: