Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang

ilustrasi

Oleh : Teguh Arifiyadi

Kalau kita pernah ikut membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU di DPR, kita akan tahu bahwa ketika DIM dinyatakan selesai dibahas dan disetujui wakil dari pemerintah dan DPR, draft dari RUU tersebut tidak serta merta jadi, lalu bisa kita lihat, baca, apalagi dapatkan filenya.
.
Tim sekretariat dari DPR dan pemerintah membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan bisa lebih dari seminggu untuk merapikan drafting termasuk tata bahasanya. Proses merapihkan ini pekerjaan yang sangat hati-hati karena harus membaca ribuan DIM dengan teliti. Dalam proses merapikan ini tim sekretariat acapkali melibatkan ahli bahasa untuk melakukan periksa ulang kalimat per kalimat, kata per kata, dan huruf per huruf.
.
Entah untuk RUU CK ini. Apakah memang ada yg membuat salinan legal draftingnya secepat kilat setelah diketok kesepakatannya. Kalau belum, artinya ratusan dokumen yang kita unduh dan baca (bagi yang sudah baca) itu bukan dokumen resmi terakhir yang dibahas di DPR. Bisa jadi itu versi pembahasan-pembahasan sebelumnya yang sangat mungkin berbeda.
.
.
Pembahasan DIM antara pemerintah dan DPR itu tidak seperti perang antar kubu-kubuan secara politik. Meski misal, sebuah draft RUU disusun oleh tim pemerintah, dalam pembahasannya, bisa jadi ada partai pendukung pemerintah juga menolak atau merevisi pasal-pasal tertentu yang diusulkan pemerintah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga tidak jarang mendapat dukungan dari wakil partai-partai oposisi terhadap suatu isu dalam pasal-pasal di dalamnya. Intinya dinamis sekali!
.
Di beberapa penyusunan RUU, pembahasan DIM bahkan disiarkan langsung melalui TV parlemen. Jujur dan maaf, saya sendiri tidak pernah menonton siaran ini.

Pembahasan DIM antara pemerintah dan DPR itu bisa berlangsung berbulan-bulan dengan puluhan kali pertemuan. Mayoritas fraksi yang hadir memberikan pandangan dan pendapatnya pasal per pasal dalam kolom DIM. Fraksi-fraksi tersebut memberikan masukan dan usulan revisi-revisi yang sumbernya bisa dari tenaga ahli mereka, masukan dari LSM, serikat pekerja, akademisi, praktisi, atau pihak-pihak lain.
.
Semua tetek bengek penyusunan itu bisa kita baca dalam sebuah dokumen yang bernama Memorie van Toelichting (MVT). Isinya adalah dokumentasi pembahasan sebuah UU dari awal hingga akhir. (Update, dokumen pembahasan ini juga ada di situs resmi dpr).
.
Di MVT, kita bisa melihat pendapat wakil pemerintah dan pastinya juga kita bisa tahu fraksi mana yang setuju pasal apa dan fraksi mana yang menolak pasal apa sejak awal pembahasan sampai akhir.
.
.
Itu dulu lanturan saya sore ini.
.
.
Intinya, silahkan anda menyampaikan aspirasi dan ekspresi dengan segala cara yang tidak melanggar hukum, tapi, tetap wajib berhati-hati dengan gelombang opini tertentu yang membawa kepentingan berbalut narasi perjuangan dan pergerakan.
.
Sehat selalu poro sedulurku..

Sumber : Status facebook Teguh Arifiyadi

Wednesday, October 14, 2020 - 09:15
Kategori Rubrik: