Produktivitas ASN

ilustrasi

Oleh : Teguh Arifiyadi

Salah satu alasan kenapa kinerja ASN dianggap belum optimal adalah karena jumlah ASN yang mengerjakan administrasi jauh lebih banyak ketimbang teknis/substanstif. Beberapa tulisan menyebut, dari 4.28 juta ASN, sekitar 40% ASN adalah tenaga administratif yang seperlimanya adalah ASN gaek berusia di atas kepala lima.
.
Kira-kira kenapa? Entah, saya juga tidak punya data atau hasil riset kenapa komposisinya demikian. Tapi Saya mau sedikit cerita tentang bagaimana sebuah kegiatan di lingkungan pemerintahan menghabiskan banyak tenaga administrasi.
.
Jadi, ceritanya saya mau membuat acara pelatihan teknis bagi penyidik siber di sebuah kota selama 5 jam di sebuah hotel. Dalam kegiatan tersebut, tugas saya hanya sebagai pengajar.
.
Tahukah Anda apa yang harus dipersiapkan tim administratif saya untuk mendukung kegiatan tersebut?
.
Untuk pertanggungjawaban keuangan saja, tim adminitrasi saya harus menyiapkan lebih dari 40 dokumen. Apa saja?
.
Ini saya sebutkan beberapa misalnya; Undangan Peserta Kegiatan, Surat Tugas panitia, Nominatif, SPD, Tanda Tiba, Tiket + Boarding Pass, Invoice Hotel, Lapgas, Foto Kegiatan, SPP + SPTJB, Nota Dinas, Kuitansi LS dan SP2D, Undangan Narasumber dan Moderator, Rundown Kegiatan, Surat Tugas Narasumber dan Moderator, Lampiran Surat Tugas, Nominatif, Kuitansi Pembayaran Narasumber, NPWP Narasumber, CV Narasumber, Daftar Hadir (absensi), SPP + SPTJB Narasumber, laporan kegiatan, foto, pertanggungjawaban belanja bahan (seminar kit), dll.

Itu baru dokumen, belum lagi tenaga administratif juga akan menjalankan tugas yang berkaitan dengan persiapan remeh temeh selama kegiatan seperti mempersiapkan susunan acara, tempat, sewa kendaraan, absensi dan pendaftaran peserta, penyiapan seminar kit, dll.
.
Saya akhirnya terpaksa mengerahkan sekurang-kurangnya 4-5 orang untuk menjadi tim pendukung administratif. Sangat tidak efektif memang! Tapi apa daya, seabrek pertanggungjawaban keuangan dan persiapan itu tidak mungkin dikerjakan oleh saya sendiri. 
.
Pak Jokowi di tahun 2016 pernah meradang dengan mengatakan; “Saya jengkel sekali dua tahun ini. 60-70 persen birokrasi kita itu energinya habis untuk urus SPJ (surat pertanggungjawaban). Habis (waktunya)!” Saya hanya nyengir kuda baca berita itu, karena saya belasan tahun jengkel duluan dengan keribetan administrasi di pemerintahan.
.
Keruwetan pertanggungjawaban keuangan dianggap sebagai bagian dari akuntabilitas, tanpa paham esensi akuntabilitas itu sendiri. Dokumen sebanyak itu padahal (mungkin) tujuannya hanya untuk memastikan kegiatan benar dilakukan dan uang negara dibayar sesuai standar yang berlaku.
.
Belum lagi, jika ada oknum pemeriksa internal dan eksternal berparadigma watchdog menjalankan tugas audit dengan kaku, bertele-tele, dan mencari salah sebanyak mungkin untuk hal-hal yang tidak substansial. Ujungnya, pelaksana kegiatan dipenuhi rasa was-was dan takut salah. Akibatnya mesin birokrasi dan layanan masyarakat turut melambat.
.
Terakhir, bolehlah pemerintah menyiapkan Omnibus Law (aturan sapu jagad) untuk memangkas semua hambatan yang ada di banyak UU, demi kemudahan lapangan kerja dan investasi. Tapi, jika di lini administrasi keuangan internal, tidak ada perubahan atau penyederhanaan, Itu sama saja pemerintah mengajak ASN gemuk untuk berlari cepat, sementara kaki dan tangannya masih terikat. Akhirnya yang terlihat hanya perutnya saja bergoyang kesana-kemari.

Sumber : Status facebook Teguh Arifiyadi

Monday, February 3, 2020 - 10:15
Kategori Rubrik: