Problem Utama Ada Di Parpol

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Dulu grup lawak Srimulat bubar konon karena anggota DPR di Senayan jauh lebih lucu. Mungkin saja, mengingat Srimulat sendiri juga merosot kelucuannya. Dan selera humor masyarakat juga merosot.

Apalagi ketika datang formalisme agama, humor bukan hanya makin tak lucu, melainkan haram. Agama mengharamkan? Bukan. Tapi penganutnya sok imut, imannya mut-mutan, alias moody. Iman kok moody? Misal demen ngambil yang menguntungkan kepentingannya, membuang ayat yang merugikan kepentingannya.

 

 
 

Lucunya anggota DPR itu, gaji dan tunjangan besar (ke-empat di dunia), tapi kinerjanya tak jelas dan tak ada kontrol. Tingkat kepercayaan publik paling rendah, tapi senyampang itu merekalah paling diuntungkan oleh perubahan politik dari Orbauk ke Orde Oligarki Partai. Menurut KPK, mereka juga paling tak disiplin melaporkan kekayaan, merasa perlu diistimewakan dengan hak imunitasnya.

Itu memprihatinkan dalam bahasa SBY (yang tak kalah memprihatinkan karena baperan). Betapa tidak memprihatinkan, syarat menjadi anggota legislatif sering hanya karena punya duit banyak. Kualitas nggak penting. Makanya kadang ada yang pakai ijazah palsu. Rajin ngributin ijazah SMA Jokowi, tapi ada anggota DPR yang ditanya punya gelar SH. MH, darimana, malah ngancam mau lapor polisi.

Jadi anggota parlemen yang terhormat, memang bikin ngiler. Kasus pencalegan Oesman Sapta Odang contohnya. Aturan KPU jelas, ada UU dan dikuatkan MK. Untuk menjadi anggota DPD tak boleh dari partai politik. OSO adalah ketua parpol. Dia ngotot nggak mau nglepasin salah satunya. Kini kadernya terus mendemo KPU, agar nama OSO tak dicoret dari daftar caleg DPD. OSO minta Presiden dan DPR turun tangan (membantunya). Padahal KPU lembaga independen, bukan anak buah Presiden dan DPR. Puyeng ‘kan?

Partai politik di Indonesia, memang persoalan terbesar kita. Dengan sistem oligarkisnya, parpol menjadi sumber masalah kita. Sekitar 107 kepala daerah terkena OTT KPK, lebih karena sistem perekrutan eksekutif yang dikangkangi parpol. Bisnis politik mendorong terjadinya korupsi.

Sistem kepartaian mesti diubah. Perubahan demokrasi, tentu lewat demokrasi. Keberanian anak-anak muda PSI (Partai Solidaritas Indonesia) lebih memberi harapan daripada gerakan golput. Meski belum tentu kita bisa percaya seratus persen, tapi wacana harus dibangun, untuk menjadi kesadaran bersama. Wakil rakyat dalam level apapun, mestinya tak bisa lepas dari kepentingan dan kontrol rakyat. Rakyat mesti punya kekuasaan (dan kekuatan) kendali, agar parlemen tak dikuasai partai mulu.

Kedaulatan rakyat tentu saja kuncinya kualitas rakyat sebagai warga negara. Bukan justeru diajak menghindar, yang bisa mengakibatkan yang buruk menguasai parlemen. Masalahnya, rakyat selama ini tak dididik, baik oleh sistem maupun para agen perubahan. Proses demokratisasi sering hanya bunga-bunga proposal. Bukannya ngedukasi tumbuhnya civil society, tapi cuma ngajak golput dengan iming-iming nasbung. Itu juga hoax dalam versi lain.

(Sumber: Facebook Sunardian W)
Sunday, January 27, 2019 - 01:15
Kategori Rubrik: