Presidential Threshold, Pilpres dan Pilkades

Oleh: Sunardian Wirodono

 
Menjelang pendaftaran capres-cawapres Agustus 2018, menguar keributan UU Pemilu berkait presidential threshold. Walhal kita tahu, ketetapan itu produk demokrasi melalui DPR, dan sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004. 

Ngapain saja selama 14 tahun ini? Dulu Demokrat menikmati haslnya, dengan dua kali SBY presiden, tapi kini Demokrat ikut-iku

tan mau menggugatnya, menjelang garis finish pendaftaran capres? Itu lelucon politik sesungguhnya. Tiba-tiba saja, semua pada ganjen banget. Apalagi menyeret-nyeret beberapa akademisi dan aktivis demokrasi (non parpol) meramaikan judicial review, yang tahun lalu pernah dilakukan dan ditolak MK?

 

 
Gugatan electoral itu lebih sebagai bentuk kegagalan parpol dan kepolitikannya. Soal ambang batas, jelas proses demokrasi yang terjadi di parlemen, kemudian disepakati pemerintah dan disahkan oleh MK. Presiden yang berkuasa, tinggal menjalankan. Jika ada gugatan ke MK, dan dimentahkan, mestinya balik ke DPR. Masuk dalam proses pembahasan revisi UU atau UU baru (tentu tak bisa berjalan kilat, kecuali kayak pembuatan UUMD3 oleh Koalisi Merah Putih yang majoritas dan sangat prabowoer itu).

Berbagai manuver parpol, soal mau bangun poros keumatan, poros kerakyatan, mungkin juga poros kebangsaan, terbukti sesuatu yang tak mudah. Padahal, dengan bekal perolehan suara di Pemilu 2014, konfigurasi capres-cawapres sebenarnya terbuka untuk 3 capres. Tetapi karena pragmatisme politik, dan sifat oportunis para oligarkis itu, membuat koalisi hanya berdasar kepentingan elitenya saja. 

Apa sih perbedaan platform Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra? Apa beda PPP, PKB, PBB, dan mungkin PAN? Hanya PDIP dan PKS yang punya latar ideologi kuat. Satu pada nasionalisme (Bung Karno) satunya lagi Islam Khilafiyah. Dengan komposisi itu, eratnya Gerindra & PKS menjelaskan soal koalisi pragmatis, bukan ideologis. Tapi kenapa susah banget antarpartai membangun koalisi? Karena parpol hanyalah usaha dagang. Sama sekali tak berkait kepentingan bangsa dan negara, sehingga dialognya sering wagu dan saru.

Dalam Pilpres 2014, Jokowi hanya didukung 38% suara perolehan parpol. Selebihnya ada pada Prabowo. Hasilnya, Jokowi memenangkan pilpres. Sekarang dengan Nasdem, PDIP, PPP, Golkar, dan Hanura (belum memasukkan PKB yang Cak Imin masih menggantung karena ngarep cawapres) Jokowi didukung 52,21%. 

Mengotak-atik angka Gerindra dan Demokrat, bisa dapat 22% kalau mau ngusung capres Prabowo dan cawapres AHY. Di luarnya PAN, PKS, PKB, bisa 23% suara, dengan capres Cak Imin cawapres Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian PKS. Atau misal PKS, PAN, Gerindra, mereka dapat 26,19%, capres Prabowo, cawapres Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian (lagi-lagi) PKS. Atau Demokrat, PKB, dan PBB dengan 20,69%, capres Cak Imin, cawapres AHY, Yusril Ihza jadi Menko apa, asal yang basah. 

Tapi tidak sesederhana itu bukan? Masih ada faktor lain. Soal kans, kemungkinan menang kalah. Dan itu sebenarnya, yang membuat mereka tak juga mudah dapat sponsor, baik dari konglomerat hitam atau putih, yang mau mendanai pencapresan mereka. Dari mana sih duit para capres sesungguhnya, jika tak bisa real menggerakkan minat rakyat pemilih? Emangnya Prabowo kaya? Cak Imin? Para elite PKS? Zulkifli Hasan? Mau nyalon atau nyalo sih?

Belum lagi kalau kita ngomong dengan rentetan capres kayak Gatot Nurmantyo, TGB, Amien Rais, Rhoma Irama, Rizal Ramli yang akan mengubah Indonesia dalam tiga hari. Bahkan mungkin Sri Bintang Pamungkas, Rizieq Shihab? Emangnya rakyat Indonesia hanya yang bodoh saja, yang menggunakan hak suara? Hanya yang mudah takut digertak sorga dan neraka saja yang ikut pemilu? Majoritas rakyat Indonesia, masih waras dan masih meyakini proses demokrasi berjalan baik dan benar. Tanpa pula harus memanjakan pandangan akademisi, dan pengamat, yang belum tentu tidak ngawur tapi partisan juga. Jadi, mari adil melihat masalah. Korupsi juga bisa terjadi dalam pikiran dan keberpihakan.

Heran saya, kenapa para akademisi tak melihat soal sikap dan sifat para elite politik, yang goblog nemen dalam soal negosiasi dan demokrasi ini? Dugaan saya, karena para akademisi bagian dari elite. Tidak melihat rakyat, apalagi berpihak pada rakyat. Alasan Denny Indrayana, presidential threshold yang tinggi menutup partisipasi rakyat, tidak meyakinkan. Dalam praktik politik pilkades (pemilihan kepala desa yang langsung oleh rakyat, sebagai cerminan praktik politik paling bawah), rakyat desa bisa menyelesaikan kasus calon tunggal dengan bumbung kosong. Tak ada masalah, jika memang terpaksa hanya ada satu calon. Mutuan mana, atau mana lebih logis, Denny Indrayana atau rakyat desa, yang justeru dipakai legitimasi Denny sebagai alasan? Demokrasi kok nggak bisa disiplin, dan ribut mulu.

Kritik saya kepada kaum akademisi, kalian bukannya bodoh, tetapi mengutip Jakob Oetama, orang Indonesia hanya kurang ketulusan. Saya tambahkan, juga kurang kebijaksanaannya. Mereka suka memaksakan kehendak dan pendapatnya, seolah sudah paling pinter. Paling pinter mungkin saja, tapi tidak bijaksana, dan apalagi tidak tulus (dalam tugas kemanusiaan dan keilmuwan), adalah kampret. Dan menurut grup kasidah perempuan Nasida Ria, kampret itu kalau makan nggak diabisin.

 
(Sumber: facebook Sunardian Wirodono)
Tuesday, June 19, 2018 - 11:15
Kategori Rubrik: