Presiden Petahana Tak Wajib Cuti, Paham?

Oleh: Wahyu Sutono

 

Beberapa waktu ini pihak oposisi dan para pendukungnya terus mendesak Presiden Joko Widodo agar cuti selama ikut kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2019.

Bila mengacu pada Undang Undang nomor 7, tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, Pasal 571 huruf a, maka presiden petahana tak wajib mundur atau cuti.

 

 

Hal ini dipertegas amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbanigsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota.

Rapat terkait cuti kampanye petahana tersebut diselenggarakan pada Senin 25 Februari 2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu 13 Maret 2019.

Perlu dipahami pula bila presiden cuti atau mundur, sangat mungkin dapat berdampak kurang baik pada stabilitas politik, terlebih dengan situasi yang saat ini memanas.

Adapun beredarnya pesan yang mengatakan presiden wajib cuti dengan mengutip Pasal 6, Undang Undang nomor 42, tahun 2008, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sudah hangus dan tidak dapat digunakan.

 

(Sumber: Facebook Wahyu Sutono)

Friday, March 15, 2019 - 08:00
Kategori Rubrik: