Presiden Jokowi Dorong Swasta Terlibat Dalam Pembangunan, Pemerintah Tidak Bisa Sendiri

REDAKSIINDONESIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, untuk menggerakkan roda perekonomian nasional tidak bisa sepenuhnya hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi swasta perlu dilibatkan. Swasta perlu diikutkan dalam rangka partisipasi menggerakkan roda perekonomian, utamanya dalam prioritas kita dalam pembangunan infrastruktur.

“Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga dilakukan negara-negara yang lain di dunia dan mereka rata-rata berperan antara 22 persen, dan yang tertinggi sampai 40 persen,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah “Perusahaan Siap Investasi”, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7) sore.

Menurut Presiden, keterlibatan swasta perlu terus didorong karena swasta lebih fleksibel, swasta lebih lincah dan juga mereka berpeluang untuk menarik dana-dana dari luar negeri.  Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya mendorong swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur kita.

“Keterlibatan swasta perlu terus didorong karena swasta lebih fleksibel, swasta lebih lincah dan juga mereka berpeluang untuk menarik dana-dana dari luar negeri,” tutur Presiden.

Untuk menarik swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini, menurut Presiden, beberapa kebijakan telah dilakukan tetapi juga perlu disiapkan lagi beberapa skema kebijakan, sehingga mereka akan tertarik untuk masuk ke sektor-sektor yang siap diinvestasi mereka.

“Perlu dukungan iklim investasi berupa regulasi-regulasi, deregulasi, yang menjamin kepastian usaha, memberikan pelayanan yang baik yang bisa memberikan insentif -insentif yang baik,” papar Presiden.

Jika swasta tidak bisa masuk sepenuhnya, lanjut Presiden, bisa juga ditawarkan opsi berikutnya, yaitu PPP (Public Private Partnership), kerja sama BUMN, atau BUMD dengan swasta, dan PPP  dapat juga digunakan untuk infrastruktur yang kritikal bagi wilayah publik yang pada dasarnya sudah layak secara komersial, namun karena faktor penetapan tarif, dibutuhkan dukungan atau insentif untuk menjamin kelayakan investasi tersebut.

“Intinya, keterlibatan swasta harus terus didorong, agar pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dan pergerakan roda perekonomian nasional bisa lebih baik lagi,” tutur Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Kapolri Tito Karnavian, Menaker Hanif Dakhiri, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri  ESDM Sudirman Said.(setkab.go.id) **

Wednesday, July 20, 2016 - 10:15
Kategori Rubrik: