REDAKSIINDONESIA-Presiden Jokowi berencana akan menarik Komjen Pol (Purn) Gories Mere dan Diaz Hendropriyono sebagai pejabat teras Istana Negara. Gories akan mengisi posisi Staf Khusus Bidang Intelijen dan Keamanan sementara Diaz mengisi posisi Staf Khusus Bidang Sosial.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari curigai penunjukan itu memperlihatkan Jokowi sudah tak percaya lagi pada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang kini disandang Sutiyoso.
“Tanya ke presiden, apa jangan-jangan enggak percaya pada KaBIN, kan enggak boleh. Atau ada hambatan komunikasi kan enggak boleh juga. Saya enggak tahu maksud presiden angkat Goris dan Diaz,” kata Kharis saat dihubungi, Senin (11/7).
Politikus PKS tersebut mengaku bahwa dirinya kaget terkait keputusan Jokowi tersebut. Hal tersebut lantaran tak dikonsultasikan pada komisi I DPR.
“Kami akan tanya ke Kabin, emang ada hambatan apa sehingga dibentuk staf khusus intelijen untuk jembatani masalah intelijen,” tuturnya.
Namun dia mengakui bahwa kondisi intelijen saat ini minim koordinasi. Dia mencontohkan pada kasus bom bunuh diri di Solo.
“Mereka tidak solid dengan saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab. Nanti ujung-ujungnya Polres disalahkan padahal mereka enggak memiliki kemampuan atasi teror. Yang punya kemampuan itu ya Densus dan BNPT, punya program dan pelatihan, terlatih dan punya anggaran yang besar,” ungkapnya.
Sementara itu pengamat intelijen menyatakan tidak ada masalah dengan rencara Presiden. “Menurut saya bila stafsus itu memang dapat memudahkan Presiden dalam selesaikan tugas tidak masalah,” kata pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.
Meski begitu, wanita yang akrab dipanggil Nuning ini berharap agar peran stafsus tidak tumpang tindih dengan institusi resmi bidang terkait seperti Badan Intelijen Negara, BIK, BAIS maupun Kementerian Sosial. “Komunikasi antara institusi terkait dengan stafsus bidang yang sama harus berjalan harmonis dan simultan,” ujarnya.
Dia menyatakan, Presiden kemungkinan memang sedang membutuhkan stafsus pada bidang intelijen. “Terutama dalam tangani gangguan keamanan yang dapat mengisi peran tangani terorisme,” ucap mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat ini.
(Sumber: Tribun/Beritateratas/Beritasatu)
Comment