Preman Vigilantis Bercadar / Berjubah, Sampah Era SBY

Oleh : Guntur Wahyu Nugroho

Mereka sekedar alat. Mengobrak-abrik, merusak, melukai, menganiaya, meneror dan mengintimadasi adalah cara yang harus mereka lakukan untuk eksis dan menghidupi diri mereka sendiri. Mereka sekedar alat dari oknum-oknum lintas kepentingan yang memanfaatkan mereka untuk memperoleh akses politik dan ekonomi yang lebih luas lagi. Mereka adalah sampah masyarakat. Sampah tersebut banyak diproduksi pada era SBY. SBY-lah yang paling bertanggung jawab terhadap menumpuknya sampah tersebut. Dan itu terjadi selama 10 tahun. Bayangkan, selama 10 tahun.

Tidak hanya ritual sedekah laut yang mereka ganggu. Coba simak sepak-terjang mereka. Acara bedah buku dan diskusi isu sensitif dibubarkan, tempat-tempat hiburan malam disatroni dan diobrak-abrik, yang dianggap sesat dipersekusi, ibadah dibubarkan dan tempat ibadah disegel atau ditutup. Benar mereka sampah namun sampah yang sangat sulit untuk dibuang atau didaur ulang. Yang pasti mereka memusuhi keberagaman dan toleransi. Ajaibnya, sangat jarang sampah-sampah itu masuk bui.

Preman Vigilantis yang gemar berbuat onar dan memakai cara-cara kekerasan dengan menutupi atau menyamarkan wajahnya adalah benar-benar sampah. Selain cuci piring terhadap pesta pora para bedebah selama 10 tahun, Jokowi masih harus menghadapi masalah sampah ini. Mengapa sampah ini masih bisa eksis dan bertahan sampai saat ini, tidak dengan mudah dibuang di TPA atau didaur ulang ? Sebab masih ada oknum-oknum lintas kepentingan yang membutuhkan sampah itu untuk menyamarkan maksudnya menegosiasikan kepentingan kekuasaan ekonomi-politiknya.

Tidak perlu argumentasi panjang lebar yang menyayangkan tindakan vigilantis preman bercadar yang merusak properti pendukung ritual sedekah laut. Tidak perlu berpolemik bahwa kegiatan itu sesat atau tidak sesat. Dan tidak perlu juga menyitir ayat-ayat suci maupun petuah-petuah bijak untuk mengingatkan yang dilakukan oleh sampah-sampah itu adalah salah.

Yang perlu kita lakukan adalah memastikan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan maupun penyidikan dan membawa sampah-sampah yang terlibat ke meja hijau. Level penanganan lewat dialog agamis maupun teologis tidak efektif dan buang-buang waktu. Bahasa satu-satunya yang dipahami oleh sampah-sampah itu adalah bahasa kekerasan. Maka, penanganan yang tepat adalah penegakan dan tindakan hukum. Sampah-sampah itu tidak bekerja sendiri secara spontan. Ada kekuatan-kekuatan lain yang memperoleh keuntungan ekonomi-politik saat menggerakkan mereka.

Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sampah-sampah itu terkoordinir dengan baik. Mereka terlibat dalam jaringan yang besar. Rekam jejak kinerja polisi dalam menghadapi gerombolan sampah ini bisa dibilang mengecewakan. Boleh jadi karena dalam beraksi sampah-sampah ini dibekali tips-tips praktis bagaimana supaya bisa terhindar dari jeratan hukum sehingga membuat polisi kewalahan. Maka, anda akan frustrasi apabila terus-menerus mengutuki mereka atau berharap mereka berubah dan sadar. Apalagi anda masih berpikir dalam koridor keagamaan bahwa mereka sedang meyakini memperjuangkan agama. Saran saya, buang jauh-jauh pemikiran itu. Anda tahu pasti bahwa agama hanya dijadikan kedok atau tameng. Yang perlu anda lakukan ialah secara kolektif dan terus-menerus mendesak Jokowi maupun aparat kepolisian untuk lebih serius menangani sampah-sampah ini serta menangkap orang-orang yang menggerakkan sampah-sampah ini.

Aparat kepolisian perlu kita dukung terutama ketika ada segerombolan kampret yang mencoba mengalihkan permasalah bahwa polisi adalah musuh "nganu". Kita juga perlu mendorong aparat kepolisian untuk melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah ada oknum-oknum kepolisian maupun oknum-oknum lainnya yang selama ini bermain-main dengan sampah itu. Sebab sudah saatnya eksistensi sampah-sampah ini diakhiri karena menjadi duri dalam daging pemerintahan jokowi, penegakan hukum, serta kebhinnekaan yang kita junjung tinggi.

Harapan indonesia bersih dari sampah-sampah semacam itu tentu jauh lebih besar kemungkinan terealisasi apabila Jokowi memimpin untuk periode kedua. Dan apabila kita tidak serius dan konsisten mendorong polisi membereskan pekerjaan rumahnya yang tidak juga selesai, perusakan properti sedekah laut tidak akan menjadi kasus yang terakhir. Akan muncul lebih banyak lagi kejadian-kejadian yang serupa tapi tak sama. Apalagi makin dekat waktu pilpres, suhu politik akan makin dengan mudah tereskalasi yang memang dimaksudkan untuk mengobarkan konflik horizontal. Menjadi tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk mengarahkan konflik horizontal menjadi konflik vertikal. Konflik horizontal jelas akan membesarkan daya dan kekuatan sampah-sampah itu beserta oknum-oknum yang memanfaatkannya. Sedangkan konflik vertikal akan melemahkan kekuatan-kekuatan mereka secara signifikan. Dan sekali lagi percayakan pada Jokowi bahwa ia akan mampu mengurai sampah-sampah itu pada akhirnya.

 

Sumber : facebook Guntur Wahyu N

Tuesday, October 16, 2018 - 13:15
Kategori Rubrik: