Praktis, DPR Tidak Mampu Mengesahkan RUU

Ilustrasi

 

Oleh: Hanny Setiawan

Di zaman keterbukaan seperti sekarang, rakyat bisa ikut melihat dan mengawal pemerintah dan wakil rakyat. Siapa yang benar-benar bekerja dan mana yang tidak. Setelah geger MKD dimenangkan Setyo Novanto (karena tidak ada vonis), terkuaklah realitas pahit bahwa DPR hanya mengesahkan 1 RUU (di bawah ruang kerja komisi X1) selama masa sidang pertama dan kedua periode 2015-2016. Dan kalau ditelusuri, sama sekali tidak ada RUU yang disahkan di tahun 2015.

Bisa dikatakan bahwa, DPR RI seperti berfungsi dan lumpuh (hanya satu RUU). Dan dari semua kasus yang ada, mulai dari kisruh Budi Gunawan sampai Setyo Novanto, DPR sekarang masih berfungsi sebagai parpol oposisi daripada wakil rakyat. Legislatif rasa eksekutif, itulah mayoritas wakil rakyat yang ada sekarang. Saya katakan mayoritas, karena saya yakin masih ada wakil-wakil rakyat yang punya kesadaran dan berusaha berbuat baik di Senayan, tapi tergilas dari kegilaan mayoritas. Entah mengapa kebuntuan DPR ini tidak banyak di ulas oleh pendukung Prabowo ataupun Jokowi, mayoritas lebih senang membicarakan kerja Jokowi, dan sekarang Gibran bersama Kaesang pun ikut menjadi media darling.

Relawan-relawan di WikiDpr.org (fb.com/WikiDPR) patut diapresiasi dengan ketekunan untuk mengawal DPR sehingga rakyat tetap bisa mengikutinya. Jika tidak, kita hanya akan disuguhi berita-berita Jokowi. Ini waktunya pasukan media juga menuliskan lebih banyak kerja legislatif dan jangan lupa yudikatif.

Indonesia Baru sudah dimulai dengan Jokowi menggerakkan eksekutif. Biarpun belum sempurna, tapi arah ke pembaharuan sudah terlihat. Legislatif, dan Yudikatif sebagai dua pilar trias politica sudah waktunya mulai digoncang. 3 tahun ke depan sampai 2018, Indonesia akan dipenuhi #AyoKerja, tapi 2019 Indonesia harus disiapkan sehingga Senayan diisi orang-orang yang mampu bekerja.

 

Sumber: Kompasiana

 

Monday, January 4, 2016 - 22:30
Kategori Rubrik: