Setelah tragedi itu, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar, hingga akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998. Kerusuhan yang bernuansa rasial sebenarnya sempat terjadi sehari setelah Tragedi Trisakti, yaitu pada 13-15 Mei 1998. Namun, kerusuhan itu tidak mengalihkan perhatian mahasiswa untuk tetap bergerak dan menuntut perubahan. Hingga kemudian, pada 18 Mei 1998 mahasiswa berhasil menguasai kompleks gedung MPR/DPR, dan beberapa hari kemudian menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa selama 32 tahun.
Meskipun Jokowi belum mampu menuntaskan kasus Tragedi Trisakti tetapi terdapat kemajuan dalam penangganan kasus tersebut, yaitu Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (kasus TSS) melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Pemerintah menginginkan adanya bentuk penyelesaian kasus HAM masa lalu tanpa menimbulkan masalah baru.
Sementara itu jika Prabowo terpilih menjadi presisen, peluangnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terutama tragedi TSS akan sulit dilakukan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat indikasi yang kuat keterlibatan Prabowo dalam kasus tersebut. Kerusuhan Mei 1998 justru berbalik menjadi sejumlah kasus kekerasan, penganiayaan, dan penembakan yang dilakukan oleh militer di mana empat mahasiswa Trisakti tewas ditembak tentara dengan peluru tajam di dalam kampus. Penembakan itu terjadi saat mahasiswa menggelar aksi untuk melengserkan diktator Presiden Soeharto. Saat itu Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo terkait dengan peristiwa kerusuhan itu, sehingga di pecat.
Bisa dibayangkan sulitnya mengharapkan seorang Prabowo yang terbukti dipecat karena kesalahan dalam peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Jadi tidaklah masuk akal jika seorang pelanggar HAM akan mampu menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini.**
Comment