Prabowo Dan Kasus Pelanggaran HAM yang Mengganjalnya

Ilustrasi
Oleh : Jessika
 
Pilpres tinggal menghitung bulan, tanggal 17 April 2019 tepat hari pencoblosan untuk memilih presiden-wakil presiden dan calon legislative.
 
Kandidat calon presiden terus bergerilya untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya dengan menawarkan visi misi dan program kerjanya, tak ketinggalan Prabowo Subianto. Sebagai penantang petahana, Prabowo Subianto terus berupaya keras menyakinkan masyarakat untuk mendukungnya. Bukan upaya yang mudah di lakukan karena kubu  Jokowi sebagai petahana bisa dengan gampang menunjukkan prestasi  yang diraih selama menjabat sebagai presiden sejak di lantik tahun 2014 lalu.
 
Salah satu hal yang disorot mampu dilakukan oleh calon presiden dan pasangannya adalah tentang kasus Hak Asasi Manusia (HAM).  Seperti diketahui sejumlah kasus pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi siapa saja presiden terpilih di Indonesia.  Salah satunya penuntasan kasus pelanggaran HAM pada  Kerushan Mei  1998 atau Tragedi Trisakti 1998. Peristiwa Trisakti yang menandai reformasi di Indonesia terjadi pada waktu pemerintahan Presiden Soeharto   menjadi simbol dan penanda perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru.  Peristiwa tersebut mendorong mahasiswa melakukan perlawanan hingga pada akhirnya Presiden Soeharto turun tahta  setelah 32 tahun berkuasa.
Setelah tragedi itu, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar, hingga akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998. Kerusuhan yang bernuansa rasial sebenarnya sempat terjadi sehari setelah Tragedi Trisakti, yaitu pada 13-15 Mei 1998. Namun, kerusuhan itu tidak mengalihkan perhatian mahasiswa untuk tetap bergerak dan menuntut perubahan. Hingga kemudian, pada 18 Mei 1998 mahasiswa berhasil menguasai kompleks gedung MPR/DPR, dan beberapa hari kemudian menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa selama 32 tahun.
 
Meskipun Jokowi belum mampu menuntaskan kasus Tragedi Trisakti tetapi terdapat kemajuan dalam penangganan kasus tersebut, yaitu  Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (kasus TSS) melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Pemerintah menginginkan adanya bentuk penyelesaian kasus HAM masa lalu tanpa menimbulkan masalah baru.
 
Sementara itu jika Prabowo terpilih menjadi presisen, peluangnya  untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terutama tragedi TSS akan sulit dilakukan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa  terdapat indikasi yang kuat keterlibatan Prabowo dalam kasus tersebut. Kerusuhan Mei 1998 justru berbalik menjadi sejumlah kasus kekerasan, penganiayaan, dan penembakan yang dilakukan oleh militer di mana empat mahasiswa Trisakti tewas ditembak tentara dengan peluru tajam di dalam kampus. Penembakan itu terjadi saat mahasiswa menggelar aksi untuk melengserkan diktator Presiden Soeharto. Saat itu Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo  terkait dengan peristiwa kerusuhan itu, sehingga di pecat.
 
Bisa dibayangkan sulitnya mengharapkan seorang Prabowo yang terbukti dipecat karena kesalahan dalam peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Jadi tidaklah masuk akal jika seorang pelanggar HAM akan mampu menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini.**
Tuesday, December 11, 2018 - 15:15
Kategori Rubrik: