PR Jokowi di Periode Kedua

ilustrasi

Oleh : Ono Rusyono

Menghadiri acara bedah buku Jokowi Periode Kedua: Agenda dan Harapan ditulis oleh Dr. Ahmad Suaedy. Di PBNU Jakarta Pusat. Pada 18 Oktober 2019.
Saya diberikan hadiah buku beserta dua orang penanya lainnya. Alhamdulillah stumma Alhamdulillah..
Dalam bedah buku tersebut penulis tampaknya telah melakukan penelitian yang dalam tentang agenda dan harapan di periode kedua pasangan Jokowi dan Maruf Amin.

Yang menjadi fokus penjelasan penulis adalah tentang sustainabliti demokrasi di Indonesia. Penulis mengupayakan pentingnya bangsa dan negara Indonesia melakukan breackdown demokrasi yang diletakkan di atas pijakan baru. Hal ini penulis melihat, empat pilar kebangsaan, Bhineka tunggal Ika, UUD 1945, Pancasila, dan NKRI dinilai semakin menguat, tetapi kehidupan di dalam masyarakat terus mengalami perubahan ,sehingga diperlukan evaluasi demokrasi praksis yang baru. Dan di periode kedua pasangan Jokowi dan Maruf amin perlu dilitakkan disitu.

Terdapat tiga poin yang perlu dilakukan oleh kepemimpinan Jokowi dan Maruf amin Periode kedua yaitu kesetaraan, perlindungan, dan pelayanan.
Kesetaraan, perlindungan,dan pelayanan itu bagaiamana? telah dijelaskan di acara bedah buku dari pukul 14.00 s/d 17.00 WIB. saya akan mengurai sedikit apa yang telah dijelaskan.

Pertama yaitu tentang masalah yang dihadapi negara dan bangsa, terutama kesetaraan sosial, budaya, dan agama. Dimana pemerintah belum memperkuat kemandirian masyarakat. Keberadaan UU ormas masih mengkrangkeng atau mengontrol masyarakat yang genuin, serta ormas tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan seterusnya. Kedua, terjadi ketimpangan dan ketidakbmerataan pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah serta kurangnya pemerataan anggaran desa.

Atas masalah masalah di atas penulis kemudian memberikan solusi antara lain yang masih saya ingat adalah pertama, perlu di bentuk payung hukum atau regulasi tentang kesetaraan. Kedua, UU ormas perlu memberikan keterbukaan dalam mendukung masyarakat yang genuin. Ketiga, dibentuknya UU kemapanan kebudayaan untuk menaungi hegemoni ormas dan parpol.

Tentang UU Pesantren yang baru saja disahkan, sangat diperlukan untuk mendorong lahirnya kepemimpinan pesantren, terutama pada aspek yang lebih umum dan praksis.
Saya kira itu yang bisa saya tuliskan di sini.

Harapannya, periode kedua kepemimpinan Jokowi bisa menerima dan bisa mengimplementasikan segala masukan yang positif dari berbagai kelompok atau golongan masyarakat Indonesia. sesuai dengan cita cita Jokowi di periode kedua akan lebih fokus bekerja untuk meningkatkan SDM yang unggul dan maju. Saya pikir gagasan dan harapan ini merupakan gayung bersambut bagi negara, bangsa dan agama.

Sumber : Status Facebook Ono Rusyono

Sunday, October 20, 2019 - 14:00
Kategori Rubrik: