Politisasi Campak Menyasar Infrastruktur Papua

Ilustrasi

Oleh : Aldie El Kaezar

Kejadian Luar Biasa akibat Campak dan gizi buruk yg menimbulkan korban di Kabupaten Asmat, Papua, mengundang duka bagi bangsa ini. Berbaga kritik dilontarkan ke pemerintahan Jokowi yg dinilai lamban terhadap permasalahan di Papua. Bahkan kejadian ini dijadikan amunisi untuk menyerang program infrastruktur yg memang tengah gencar dilakukan di sana.

Kabupaten Asmat sebetulnya telah “bebas” dari wabah Campak pd 2006. Namun begitu, kegiatan pencegahan tidak berhenti diakukan. Tercatat pd tahun 2009, 2011 sampai 2016, kementerian kesehatan masih terus mengadakan imunisasi di kabupaten2 di Papua dan juga daerah lain di seluruh Indonesia.

Selain imunisasi, kualitas kesehatan lingkungan dan sarana prasarana (sarpras) kesehatan juga wajib ditingkatkan. Inilah sebetulnya yg menjadi kunci untuk pencegahan terulangnya kejadian/wabah penyakit di satu daerah. Apalagi di Kabupaten Asmat sendiri, kasus gizi buruk sudah terjadi sejak awal mula pemekaran daerah tersebut tahun 2003.

Seperti di banyak kasus lainnya, distribusi barang ke lokasi di Papua seringkali terhambat karena sulitnya medan. Sehingga bantuan kesehatan baik tenaga medis, obat-obatan atau makanan/minuman mengalami kesulitan mencapai lokasi. Padahal dalam waktu kritis semisal KLB kemarin, hitungan jam sangatlah berarti karena ini menyangkut nyawa.

Itu kenapa pembangunan infrastruktur menjadi kunci sebagai modal untuk menyelesaikan permasalahan umum di Papua. Termasuk masalah kesehatan. Bagaimana mau memberikan bantuan jika akses ke satu tempat masih susah? Bagaimana mau membangun sarpras jika biaya logistik selangit?

Tapi inisiatif dr pusat saja tidak cukup. Sejak era reformasi, kekuasaan sudah terdistribusi merata melalui otonomi daerah (otda). Tiap daerah kini memmpunyai wewenang untuk mengatur diri lebih leluasa. Termasuk diantaranya kuasa untuk membangun sarpras umum seperti jalan atau sarpras kesehatan.

Jadi jika ada pihak yg menanyakan kenapa di kabupaten Asmat cuma punya 1 RS dan 13 puskesmas untuk 90 ribu jiwa, maka yg sebetulnya wajib ditanya pertama kali adalah : “Pemdanya kemana saja?” Karena memang dalam hal ini mereka lah yg jadi ujung tombak di lapangan.

Tentu saja pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan begitu saja karena otda. Namun, mereka juga tidak bisa sesuka hati melakukan intervensi terhadap rencana pembangunan daerah. Pemda lah yg harus jeli membaca kebutuhan daerah mereka sendiri. Mereka yg harus mampu menentukan apa yg harus menjadi prioritas pembangunan.

Apalagi triliunan dana desa pun sudah digulirkan sebagai bantuan untuk mempercepat pembangunan daerah. Sayangnya, walaupun kemenkes sudah memberikan dorongan agar 10% dana desa bisa dimanfaatkan untuk bidang kesehatan melalui kepmen, namun menurut menkes banyak yg lebih menggunakan dana desa untuk membangun kantor.

Adanya otonomi daerah memang sangat baik untuk mendukung kemandirian dan memacu pembangunan, namun di sisi lain, ia memerlukan figur pemimpin visioner yg mampu membaca situasi dan masalah lokal untuk kemudian mencari solusinya. Sayangnya banyak kasus korupsi justru membelit kepala daerah. Alhasil, banyak pembangunan daerah seolah berjalan di tempat.

Trans Papua saja tidak cukup untuk membuka seluruh simpul isolasi di Papua. Dari jalur tersebut, masih diperlukan penghubung jalan daerah untuk bisa menghubungkan dengan satu desa atau daerah pedalaman lain. Dan ini menjadi tanggung jawab pemda, bukan yg lain.

***

Jadi kalau Jokowi terkesan "hanya" sibuk dengan Trans Papua, Freeport, pembangkit listrik, BBM, jembatan atau bandara, bukan berarti itu abai terhadap pembangunan yg lain. Tapi memang itulah wewenang pokok dr pemerintah pusat, mengurus hal yg sifatnya lebih umum.

Karena itu menjadi sangat absurd jika tudingan pencitraan di Papua seperti yg digaungkan oleh segelintir kalangan dikaitkan dengan insiden KLB Campak. Sesungguhnya inilah cermin dari ketidaktahuan diri dalam memahami masalah. Fatal.

Bahkan ada pihak yg menyebut bahwa Trans Papua sebagai proyek kapitalisme. Ini juga sebetulnya sebuah salah paham yg luar biasa sesat. Trans Papua itu jalan nasional, bukan jalan tol seperti halnya Trans Jawa. Pembiayaannya pun murni dari APBN. Jadi dimana letak kapitalismenya?

Justru Trans Papua adalah kunci pemerataan pembangunan di wilayah paling timur negeri ini. Kalau jalur ini bisa terhubung oleh banyak jalan daerah dan sarpras umum lainnya, maka masalah keterisolasian di bumi Cendrawasih bisa teratasi. Ini diharapkan mampu mengurangi dan bahkan menyelesaikan konflik multi dimensi yg masih sering terjadi di bumi Cendrawasih.

Referensi :
http://www.kemkes.go.id/development/site/depkes/index.php…
http://www.kemkes.go.id/development/site/depkes/index.php…
http://health.liputan6.com/…/korban-berjatuhan-dilema-darur…
http://www.sumut24.co/add-minimal-10-untuk-kesehatan-masya…/
https://katadata.co.id/…/menkes-sesalkan-dana-desa-banyak-t…
http://bisnis.liputan6.com/…/jalan-nasional-trans-papua-ram…

Sumber : Status Facebook Aldie El Kaezzar

Monday, January 15, 2018 - 17:45
Kategori Rubrik: