Politik Santun TGB

Oleh : Riza Iqbal

Pernyataan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yg mendukung Jokowi di Pilpres 2019, menimbulkan banyak spekulasi. Sebagian pendukungnya menganggap sebagai pengkhianatan, para pembencinya menganggap ini adalah manuver cari selamat, ada juga yg menganggap sebagai sikap oportunis seorang politisi tapi ada juga yg memberi penilaian positif bahwa TGB berusaha jujur menentukan sikap setelah melihat hasil kerja Pemerintahan Jokowi di daerahnya.

Bagi kelompok oposisi, pernyataan TGB ini menjadi tamparan keras karena selama ini TGB dijadikan sebagai salah satu tokoh perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi. Namun bila disimak lebih dalam, pernyataan TGB ini bisa dijadikan pendidikan berpolitik santun kepada masyarakat bahwa, menjadi oposisi tidak harus menentang semua kebijakan pemerintah, apalagi jika kebijakan tersebut menghasilkan kebaikan bagi masyarakat daerah.

Selama ini oposisi diartikan sebagai kelompok politik yang harus melawan dan menentang semua kebijakan pemerintah sampai2 Kepala Daerah terpilih yg diusung kelompok oposisi harus mengikuti keinginan partai pendukung. Kepala Daerah dijadikan corong partai yg tujuannya menjadikan daerah tersebut sebagai kantong suara partai untuk kontestasi politik skala nasional.

Padahal sesuai UU No 23/2014 Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan Presiden (Pemerintah Pusat), artinya Gubernur sebagai Kepala Daerah harus mendukung, menyelaraskan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat didaerahnya. Program dan kebijakan pemerintah daerah harus selaras dengan pemerintah pusat.

Sangat setuju dgn pendapat Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yg mengatakan, "Salah satu tugas pokok gubernur itu adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang harus mensukseskan setiap program pembangunan yang digelontorkan pusat ke daerah. Sebaliknya, keberhasilan seorang gubernur tidak hanya keberhasilan dirinya selaku kepala daerah, tetapi juga merupakan keberhasilan pemerintah pusat di daerah"

Pernyataan dan pengakuan TGB serta Iwan Prayitno terhadap hasil kerja Jokowi bukan merupakan pengkhianatan terhadap partai dan masyarakat pendukungnya tapi jangan juga langsung menilai pernyataan tersebut sebagai upaya menjilat penguasa. Terlalu besar pertaruhan politik yg mereka lakukan jika hanya sekedar ingin mencari muka. Mereka diusung partai oposisi dan menjadi kepala daerah di wilayah yg mayoritas warganya bukan pendukung Jokowi.

Pernyataan tersebut adalah penilaian Gubernur yg merasakan dan mengetahui bagaimana kebijakan program Jokowi sebagai Presiden mampu memperbaiki keadaan masyarakat setempat dan membawa perubahan didaerahnya. Jadi wajar jika mereka mengapresiasi hasil kerja Jokowi tersebut.

Hal yg sama namun agak sedikit berbeda pernah dilakukan Ahok. Sebagai kader partai Gerindra, beliau menunjukan loyalitasnya. Menjelang Pilpres 2014, Ahok tegas menyatakan akan mendukung dan memilih Prabowo.

Ketika Jokowi menang dan terpilih menjadi Presiden, Ahok yg saat itu naik jabatan menjadi Gubernur, mampu melepaskan diri dari tugasnya sebagai kader Partai. Jabatan Gubernur yg diembannya dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di DKI Jakarta. Karena kemampuan itulah kita tidak pernah menilai dan mencurigai Ahok sebagai penjilat penguasa.

Ketiga Gubernur tersebut adalah kepala daerah yg mampu memahami apa tugas dan fungsinya. Meski diusung oleh kelompok oposisi, mereka bisa menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan juga sebagai pelaksana kebijakan program2 pemerintah pusat didaerahnya. Bukan petugas partai yg hanya mengakomodasi keinginan partai atau kelompok pendukungnya.

Kita harus apresiasi sikap ketegasan tersebut. Ahok, Irwan Prayitno dan Zainul Majdi mampu memisahkan antara loyalitas terhadap partai dengan tugas sebagai Gubernur. Dan hampir rata2, setiap daerah yg dipimpin oleh tokoh yg memiliki sikap tersebut mampu memajukan daerahnya dibanding kepala daerah yang masih merasa dirinya sebagai wakil partai.

Jangan kita berputar dalam asumsi pribadi terhadap pernyataan TGB tersebut. Asumsi yg bisa menimbulkan banyak spekulasi namun melupakan tujuan utama yaitu, mempertahankan dan melanjutkan kepemimpinan Jokowi untuk mensukseskan pembangunan merata disetiap daerah diseluruh Indonesia.

Indonesia butuh gubernur2 seperti TGB, Irwan Prayitno, Ahok serta kepala-daerah2 yg bisa menselaraskan keinginan Jokowi untuk membangun wilayah diseluruh negeri. Jokowi tidak mungkin bisa bekerja sendirian diwilayah luas ini.

Jadi daripada melakukan hal tidak produktif, dukung saja kepala daerah yg memang peduli dengan rakyat dan mau membangun daerahnya. Bukan yg menjual nama rakyat saat kampanye namun berpaling setelah terpilih. Berkuasa layaknya raja, rakus layaknya tikus saat melihat anggaran daerah yg tersedia.

- Tyva -

Sumber : facebook Riza Iqbal

Tuesday, July 10, 2018 - 14:15
Kategori Rubrik: