Politik Manipulatif dari Yang Kalah

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Alhamdulillah, akhirnya partai oposisi mengakui kekalahan. Tapi ini terjadi di Australia, ketika LNP (Partai Liberal dan Nasional) mengalahkan Partai Buruh dalam Pemilu Australia beberapa hari lalu (18/5). Bill Shorten, pemimpin oposisi, mengaku kalah bahkan ketika proses hitung cepat belum selesai. 

Shorten mengaku kampanye lalu sangat sulit, dan kadang berlangsung keras. “Tetapi, karena sudah selesai, kami semua memiliki tanggung jawab untuk menghormati hasil pemilu, menghormati kemauan rakyat Australia untuk merajut negeri ini kembali,” ujar pemimpin kubu oposisi yang sudah dijalaninya lima setengah tahun. “Begitulah politik seharusnya, yaitu (yang dilakukan) adalah perang ide,” tutur Shorten.

 

Tak penting menanyakan apa agama Shorten. Karena untuk seorang politisi, yang harus ditanyakan adalah apa sumbangan terbaiknya bagi tumbuhnya demokratisasi. Karena menjadi tugas mereka yang memilih jalan politik, untuk menjaga marwah kepentingan kebersamaan, bukan kepentingannya sendiri. Karena untuk kelompok terakhir, politik menjadi begitu manipulatif bagi yang kalah.

Lihat apa yang terjadi pada Prabowo di Pilpres Indonesia. Daripada mengaku presiden yang didukung ulama, sementara ulamanya sendiri punya gagasan lain (mendirikan negara agama dengan menumpangi pilpres), akan lebih mulia bagi Prabowo jika meniru Shorten. Tapi ketika yang justeru dimainkan sebuah ketidakjujuran dalam berpolitik, ia menceburkan diri terlalu dalam ke lumpur. Sehingga pun kalau ada orang menjadi militan, fanatik mendukung, bahkan rela nyawa terbang karena meyakini itu jihad fisabilillah, masak awoh bener. Sungguh sebagai orang yang sudah rugi masih merugi pula. 

Meski pun kadang orang yang kita anggep tokoh di Indonesia bisa saja ngomong ngawur. Macam Din Syamsuddin yang kini berbendera MUI. People power, katanya, adalah hak konstitusional (meski kemudian ia bilang tak akan mengikuti cara itu). Omongan macam apa ini? People Power dalam istilah politik, tak bisa dilepaskan dari upaya ‘melawan pemerintahan yang (sudah ditetapkan secara) konstitusional’. Artinya, setiap upaya yang mendesak, atau tak percaya pada, pemerintahan yang sah adalah makar.

Semua aktivitas politik bernama people power, adalah in-konstitusional. Ia baru bisa menahbiskan hal itu konstitusional jika mampu mengalahkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan atas hal itu, ia kemudian membuat konstitusi atau pun landasan hukum baru, di mana pemerintahan yang sah (tapi telah digulingkannya) itu menjadi pihak yang in-kontitusional. 

Kebetulan omongannya sama persis dengan Amien Rais, yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah sebagaimana Din Syamsuddin. Kini Amien Rais menjuduli jualannya ‘gerakan nasional kedaulatan rakyat’. Hanya sebagai siyasah agar tak ditangkap polisi saja. Padahal, mestinya, provokasinya layak tangkap.

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Monday, May 20, 2019 - 22:45
Kategori Rubrik: