Politik Baliho dan TNI Terlibat

ilustrasi

Oleh : Erizeli Jely Bandaro

Jauh sebelum MRS datang dari Makkah, baliho tentang dirinya sudah ada. Di tempatkan hampir di semua sudut kota.
Bahkan di kawasan perumahan, baliho itu hanya sejengkal dari pos Polisi.
Semua diam.

Padahal semua tahu.
Jangankan pasang baliho besar, reklame nempel di gedung atau ruko punya sendiri saja, tak lama kemudian sudah ada petugas Pemda menanyakan izin reklame. Kalau tidak ada izin, reklame itu harus diturunkan. Mengapa...?
Karena reklame, billboard, baliho itu salah satu sumber PAD Pemda. Tetapi anehnya khusus untuk baliho MRS, Pemda tidak punya nyali bersikap tegas. Kalau diturunkan oleh satpol PP, tak lama akan dipasang lagi oleh FPI.

Sepertinya FPI/ MRS mempermainkan kekuasaan Pemda. Suatu pembangkangan sipil terjadi di depan aparat dan secara vulgar disaksikan oleh rekyat : Betapa pemerintah kalah oleh Ormas.
Saya tidak yakin FPI punya kekuatan begitu besar tanpa ada dukungan politik real.
Siapa itu...?
Ya Partai.
Setelah mereka desain, MRS dipulangkan ke tanah air. Mereka diam nonton apa yang akan terjadi kemudian. Tentu berharap sesuai dengan desain. Harapannya dalam waktu singkat, gerakan MRS akan jadi gelombang besar melanda semua kota di seantero Negeri. Namun yang tidak pernah mereka perhitungkan sama sekali adalah sikap TNI yang cepat sekali berbalik ke arah Jokowi.
Makanya mereka terkejut ketika TNI masuk arena politik.
Ya, TNI terlibat dalam menghadapi fenomena MRS / FPI.
Sikap TNI tegas demi UU dan konsitusi.
Dalam politik, bila presiden didukung militer maka dialah yang lead politik real.

Perhatikan sikap partai berikut ini...! Yang jelas mendukung MRS dan menolak keterlibatan TNI adalah PKS, Gerindra, Nasdem, PPP, PKB.

-PKS berkomentar: “Reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Tugas utamanya perang melawan musuh Negara yang mengancam kedaulatan, kelompok sparatis, dan kekuatan asing yang mengancam. Sehingga mohon jangan sampai sikap, kata, dan tindakannya terjebak politik praktis menyangkut dinamika politik di dalam masyarakat"

-Nasdem:
“Aspek keamanan lingkungan itu domain aparat keamanan, bukan pertahanan. Urusan kriminal, itu urusan polisi. Soal baliho, itu urusan Satpol PP. Jadi mestinya, dalam hal ini, Satpol PP yang melakukan itu."

-Gerindra:
“Rakyat Indonesia mencintai TNI. Kami tidak rela marwah TNI turun karena urusan baliho. Urusan baliho itu urusan Satpol PP. Kalaupun ada pelanggaran hukum, itu urusan kepolisian, bukan TNI. TNI adalah tentara rakyat. Mari bersama kita jaga NKRI untuk tetap Jaya”.

Nah yang mendukung sikap TNI adalah Golkar dan PDIP.

-Golkar berkomentar:
“Apa yang diutarakan Pangdam Jaya sudah sesuai dengan aturan UU yang berlaku. Mereka tuh melanjutkan apa yang Panglima TNI ucapkan sebelumnya. Jadi ini sudah searah, dan juga ini menegakkan aturan UU. Jadi tidak ada yang dilanggar, justru ini menegakkan.”

Sementara PDIP;
“Mendukung langkah TNI yang mencopot baliho Mohammad Rizieq Syihab. Dia menilai, TNI harus turun tangan ketika ada ancaman terhadap negara.”

Sementara PD bersikap dengan nada menyidir kepada pemerintah:
“Kerterlibatan TNI itu menandakan bahwa negara sudah tidak mampu memainkan perannya sehingga harus menurunkan TNI untuk mencopoti spanduk Habib Rizieq".
Apa yang menjadi sikap PD senada dengan Jusuf Kalla: “Kenapa ratusan ribu orang itu, kenapa dia tidak percayai DPR untuk berbicara...? Kenapa tidak dipercaya partai-partai khususnya partai Islam untuk mewakili masyarakat itu...?"

Dari politik Baliho ini kita dapat cermati untuk mengetahui peta politik terkini.

Pertama, bahwa fenomena MRS tidak datang dengan sendirinya. Ini by design. Engga mungkin dilakukan oleh FPI sendiri, tanpa bantuan mesin partai dan logistik kuat _(Pengusaha rente)_.
Mudah ditebak siapa di balik itu semua.
Bisa dilihat dari sikap mereka terhadap keterlibatan TNI menurunkan Baliho itu.
Proses dan dinamika politik yang terjadi tidak bisa lepas dari operasi intelijen yang rumit. Sehingga ada yang kena trap dan keselek bakiak. Ada juga yang tersenyum menikmati semua itu.

Kedua, yang menarik adalah sikap JK yang dengan cepat menyimpulkan bahwa kekuatan formal politik tidak capable dalam sistem demokrasi sehingga terjadinya fenomena MRS. Artinya rakyat tidak percaya lagi dengan kekuatan formal.
Rakyat butuh alternatif yang mereka percaya. Ini sinyal kepada partai beraliran islam bahwa dia punya posisi tawar untuk menentukan kontestan capres/cawapres 2024.
Menurut saya kesimpulan JK terlalu prematur. Dia harusnya tahu bahwa jumlah massa MRS tidak mencerminkan seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan real partai itu ada di akar rumput, dan itu tidak perlu gebyar bawa massa.
Itu akan dibuktikan dalam Pemilu.

Ketiga, keterlibatan TNI dan Polri dalam menyelesaikan fenomena MRS adalah politik negara. Presiden sebagai kepala Negara bersikap pada momen tepat, yaitu membela konstitusi, NKRI, Pancasila dan UUD 45.
Namun tidak dilakukan secara formal melalui Kepres tetapi melalui orang yang loyal kepada Presiden. Dan mereka seperti POLRI dan TNI dasarnya adalah UU.

Keempat, Dengan adanya fenomena MRS ini, proses rekonsiliasi diantara elite dapat berlangsung dengan tanpa ada bargaining apapun.
Semua berpatokan kepada konstitusi dan UU. Tidak ada lagi politik identitas.
Yang ada adalah Pancasila.

Tugas TNI dan Polri selanjutnya adalah membersihkan segala bentuk gerakan radikalisme politik identitas.
Yang jelas mimpi Anies jadi presiden pupus sudah. Indonesia akan baik baik saja. Siapapun nanti tahun 2024 yang jadi presiden, engga penting lagi. Karena dia menang bukan karena politik identitas tetapi Pancasila.

Sumber : Status Facebook Erizeli Jely Bandaro

Thursday, November 26, 2020 - 08:45
Kategori Rubrik: