Pilkada Solo Sudah Mulai Coblosan?

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto

Saya kok jadi tertarik ngebahas lagi terkait Gibran yang ikut kontestasi pilkada Solo. Ada dua hal atau mungkin tiga sebab mengapa saya menulis ini. Pertama, dibandingkan dengan AHY saat maju Pilgub DKI; Kedua, soal dinasti politik itu tidak beretika, dan tambahan; Ketiga, kalangan akademik sudah memulai "pemungutan suara".

Saat AHY muncul dalam bursa Pilgub DKI, issue yang berhembus paling kencang ketika itu bukan soal dinasti politik. Malah sepertinya tidak ada pembahasan ke arah situ. Intinya, dihembuskan praduga atau asumsi bahwa dulu AHY maju pada ramai dinasti politik, tapi sekarang kok seperti gak boleh bahas Gibran dengan dinasti politik? Gitu ya kurang lebihnya.

Saya kembali mencari berita di tahun 2016 dengan kata kunci "Apa Alasan AHY Maju Pilgub DKI?" Meski sebenarnya saya masih ingat menyapanya, tapi tetap saya cari referensinya. Pada salah satu media disebutkan demikian: "Agus pun baru diberi tahu bakal diusung sebagai calon gubernur pada menit-menit terakhir. "Kalau itu panggilan bangsa dan negara, siap untuk maju dari segala risiko," ucap Syarief menirukan jawaban Agus". Dikutip Kompas, Jumat (23/9/2016)

Sangat jelas ya. AHY diminta oleh SBY, ayahnya sendiri, untuk ikut dalam kontestasi pilkada DKI. Konsekuensinya AHY wajib mengundurkan diri dari TNI AD. Nah, yang dikritik oleh netizen kala itu adalah soal "paksaan" SBY kepada puteranya yang saat itu memiliki karir bagus. Sangat disayangkan harus mundur dari TNI dan dipaksa ikut kontestasi. itu yang diramaikan netizen, jadi bukan soal dinasti politik.

Kemudian terkait dinasti politik meski tidak melanggar aturan perundang-undangan, namun dianggap melanggar etika berpolitik. Dikhawatirkan terjadinya abuse of power berupa pengerahan suara yang dilakukan bapak atau suami yang masih menjabat kekuasaan. Ini juga dikhawatirkan berpengaruh kepada psikologi politik pemilih.

Sudah pernah terjadi? Mungkin sudah. Sudah pernah dilaporkan dan seperti apa hasilnya? Karena, dalam pengujian sebuah produk hukum haruslah melalui kasus riil serta bagaimana penanganan kasusnya. Bukan dari "katanya" atau malah bersumber dari asumsi dan pemikiran sendiri yang selalu curiga kepada hukum dan aparatnya. Tentu ini tuduhan serius jika dikatakan seperti itu (meski belum terjadi di kasus Gibran).

Jika semua hanya berdasar asumsi dan rasa curiga, maka apapun bisa berpotensi menyebabkan pelanggaran asas demokrasi. Misal Si Kaya membeli suara atau money politic. Si Incumbent menggalang suara birokrat. Si Preman bisa mengerahkan anak buahnya untuk menakut-nakuti pemilih secara fisik, dsb. Semua bisa berpotensi melakukan pelanggaran.

Jika demikian, maka tidak usah ada pemilu langsung saja. Kembalikan pada sistem lama ke lembaga DPR/DPRD. Dijamin tidak ada kongkalikong dan berjalan dengan baik? Silahkan saja berkonsensus yang mana baiknya (kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah hasil kesepakatan). Itu lah gunanya ada aturan untuk meminimalisir perkara hukum yang terjadi. Jika memang ada pelanggaran ya diproses hukum.

Pernah mendengar adanya advantage? Bahkan dalam dunia olah raga (tenis) pun ada istilah itu. Artinya keuntungan. Jika bicara keadilan ya jelas tidak adil. Dalam pilkada ada calon yang sudah populer dan ada yang new comer. Anak dosen katanya dapat jatah satu kursi sebagai mahasiswa tanpa test. Begitu juga bisa dapat jatah kerja di kampus karena status anak dosen.

Adil dan beretika? Tentu tidak. Tapi apa melanggar aturan? Juga tidak. Kalau bicara etika dan moral, banyak sekali yang tidak beretika dan tidak bermoral di setiap sendiri kehidupan yang kita jalani. Soalnya adalah, kadang kita merasa lebih dan paling beretika ataupun lebih bermoral ketimbang yang lain. Hingga yang ada hanya saling klaim. Bangunlah sebuah kesimpulan dengan fakta, bukan asumsi.

Terakhir, ada disebutkan bahwa jadi anda jangan mau dibodohi oleh argumen bahwa tidak ada dinasti karena dinasti itu hanya kalau ditunjuk bukan dipilih. Kalimat ini secara jelas menyatakan bahwa jika ada orang yang mengatakan dinasti dengan pengertian itu, maka artinya orang tersebut sedang melakukan proses pembodohan (termasuk saya.

Dan yang mengatakan sebaliknya (kebetulan seorang akademisi) adalah dia yang benar atau tidak bodoh. Ini mirip kasus Ahok ya? Hanya saja tidak melibatkan ulama dan ustadz. Andai saja saya seorang ustadz atau ulama, maka sudah saya provokasi orang-orang sebagai pelecehan ulama. Siap aksi bela agama. . Sejak ia membodoh-bodohi orang tersebut, maka tanpa ia sadari pengumpulan suara sudah dimulai.

Telah terjadi penggiringan suara. Yang tadinya suka kepada Gibran makan menjadi berpaling. Yang tadinya biasa saja maka akan mulai membenci. Yang sudah sangat membenci teriak kegirangan. Si Akademisi masih menghindar dan mengatakan dia tidak punya kepentingan dan dia tidak tendensius. Saya hanya tersenyum karena kenaifannya. Saya tidak tahu apakah ia belajar komunikasi massa atau tidak.

Sesungguhnya pilkada itu adalah kepentingan dan kebutuhan warga di suatu daerah tersebut. Meski ia anak presiden namun jika tidak melanggar aturan dan memang diinginkan warga untuk maju, maka sebagai orang luar yang tidak berkepentingan bisa apa? Silahkan saja menganggap moral tidak baik dan jangan dipilih.

Atau silahkan buat naskah akademik dan usulkan bagaimana pemilu yang demokratis dan aman. Itu saya kira lebih fair dan sesuai dengan kompetensi sebagai akademisi. Ketimbang memprovokasi kalau orang-orang sedang dibodohi. Sekali lagi pernyataan itu sungguh menggelikan bagi saya. Karena tugasnya sendiri kan selalu "menguliahi" mahasiswa (menguliahi = membodohi, kamus slengean). (Awib)

Wednesday, July 29, 2020 - 09:15
Kategori Rubrik: