Pilkada Di Masa Pandemi

Ilustrasi
Oleh : Abdul Hamid Fatahillah
Pasien COVID-19 tidak kehilangan hak pilih. Artinya ybs tetap berhak memilih, dan untuk menyalurkan hak pilihnya difasilitasi oleh PPS. Jadi, saya kurang sependapat dengan narasi pasien COVID-19 masih tetap dipaksa untuk memilih, dan narasi-narasi turunannya yang bagi saya mengerikan. Lebih tepatnya, pasien COVID-19 masih punya hak pilih, kalau ybs mau pakai ya difasilitasi sesuai protokolnya, kalau ybs tidak berkenan ya tidak boleh dipaksa untuk memilih.
Nah, mekanisme fasilitasi ini yang menurut saya agak mengganjal, karena PPS yang jemput bola ke tempat pasien. Terlalu berisiko bagi PPS-nya, dan tidak efisien. Melatih PPS untuk melakukan protokol pencegahan infeksi, cara pakai dan lepas APD, itu nggak mudah. Belum biaya penyediaan APD yang memang tidak murah. Mengirim PPS untuk mengunjungi pasien yang diisolasi, baik di RS, fasilitas karantina, atau di kediaman pribadi, juga bertentangan dengan tujuan isolasi.
Saya setuju dengan pendapat dr. Tonang, lebih praktis jika untuk pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, untuk menyalurkan hak pilihnya, PPS bekerjasama dengan perawat RS dan proses pemilihan ini disaksikan dari TPS melalui video. Jadi PPS tinggal naruh alat-alat pemilu di RS, biar perawat RS yang masang di ruang isolasi pasien dan mengatur teknisnya, nanti setelah selesai didisinfeksi dan diserahterimakan lagi ke PPS. Jadi tidak menambah jumlah orang yang berada di sekitar pasien. Untuk pasien yang isolasi mandiri di rumah atau fasilitas karantina, langkah-langkah serupa dapat dilakukan bekerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
Sebenarnya kalau belum mepet banget, bisa dibuat sistem pemilihan secara online. Kalau begini, selain lebih enak untuk pasien COVID-19 agar dapat menyalurkan hak pilihnya, juga bisa mengurangi risiko kerumunan di TPS juga karena bisa nyoblos dari rumah masing-masing. Nah, karena ini tidak disiapkan dan tetap menggunakan cara konvensional, untuk pasien COVID-19 yang mau memilih bisa pakai cara yang diusulkan dr. Tonang. Untuk yang memilih di TPS, ini PPS-nya harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan pemilihnya juga harus taat. Kalau menurut saya, bisa dibagi jadwal, misal jam sekian yang datang ke TPS ini pemilih terdaftar nomor sekian, biar nggak ngerumun banget. Ini bisa kerjasama dengan RT/RW setempat.
Sikap saya pribadi, karena tempat saya ada Pilkada juga, saya sebisa mungkin mengamankan diri saya dan orang-orang di sekitar saya. Sebisa mungkin datang ke TPS pas tidak terlalu ramai. Hand sanitizer selalu saya bawa dan pakai seperlunya, syukur-syukur kalau di TPS ada tempat cuci tangan pakai sabun. Masker medis sudah punya, dan kalau misal di TPS ramai, saya juga bawa KN95. Kalau saya rasa situasinya terlalu berisiko untuk saya, tidak bisa saya utak-atik lagi dengan langkah-langkah pencegahan infeksi, saya tidak gunakan hak pilih saya. As simple as that.
Sebenernya kalau mau idealis, saya cukup teriak-teriak pemerintah tidak peduli nyawa rakyat, minta Pilkada dibatalkan. Secara pribadi saya berpendapat memang di masa pandemi ini, paling aman Pilkada ditunda. Namun, karena pemerintah sudah memutuskan sejak lama bahwa Pilkada tetap lanjut, saya rasa perkara 'lanjut atau stop' sudah selesai. Dengan keadaan yang ada sekarang, what's next? Saya rasa sudah saya tulis panjang yang saya pikirkan.
 
Sumber : Status Facebook Abdul Hamid Fatahillah
 
 
Saturday, December 5, 2020 - 12:45
Kategori Rubrik: