Pilkada 2020 dan Porn Fugitive

ilustrasi

Oleh : Alexander Priyo Pratomo

Pernah melihat orang menghias kue pengantin mahal? Yang belum manten jangan iri ya?
Pernah bayangkan apa yang dilakukan sang penghias tersebut bila tangan yang sedang ia pakai untuk menghias tiba2 ditemploki nyamuk dan darahnya dihisap?
Apakah si penghias akan segera menepuk si nyamuk di tangannya dengan alasan "bawa DB atau malaria nih, kudu mati"?
Atau membiarkannya karena sedang fokus menghias sebab bila dia berhenti maka akan tidak sempurnalah hasil kerjanya?

Saya kasih clue, menghias kue pengantin dengan cairan gula/krem itu butuh kehati-hatian dan konsentrasi, bila tangan bergoyang sedikit maka akan buyar semua pekerjaannya.
Apalagi bila tangan tersebut dipukul.
Menghentikan penghiasan? Wah, ini akan repot karena keluaran dari alat penghias bisa beda ketebalannya bila tiba2 berhenti di tengah jalan.
Kecuali kita beli kue murah yang bentuknya ga jelas. Disebut kue bantal bentuknya kaya batu. Lain cerita itu lah.

Nah demikian kira-kira gambaran yang terjadi di negeri ini (atau Jakarta) sejak 10 November 2020.
Kita sama-sama tahu lah, pada tanggal itu ada seorang yang disambut bak raja dan pengikutnya merusak fasum di bandara Soetta bahkan terakhir melakukan pertemuan raya di bilangan Jakarta di tengah kondisi PSBB transisi akibat pandemi covid-19 ini.

Kita yang melihat kondisi itu pasti geram, marah, kecewa, terutama bila melihat tidak ada tindakan apa-apa dari pemerintah (baik pusat atau daerah yaitu Pemda DKI).
Kita merasa tidak adil, merasa pemerintah lemah dan sebagainya.
Saya pribadi pun merasa demikian sebelum 10 November 2020.
Namun saat melihat kondisi 10 November 2020, saya justru bertanya-tanya, ada apa sehingga Jokowi kok diam?

Semalam saya mendapatkan sebuah aufklarung/penceraha, yang akan saya sampaikan di sini.
Coba baca di link ini https://nasional.tempo.co/…/fpi-dan-rizieq-shihab-ikut-mend…

Apa sebab gerombolan ini meminta penundaan Pilkada 2020?

Saya akan jelaskan pelan-pelan, semoga tak bosan.

Kita sama sama tahu, dengan UU Otonomi Daerah sebagai salah satu produk Reformasi 1998, maka kekuasaan pemerintah pusat tidak lagi seperti jaman Orde Baru. Raja-raja kecil yang berkuasa justru ada di daerah. Segala hasil kekayaan daerah, termasuk peluang bisnis dan sebagainya diatur oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat tidak bisa apa-apa. Ini fakta bila sering datang ke daerah dan punya usaha di daerah. Yang tidak tahu silakan cari tahu.

Pada 2019 lalu saya sempat diminta membantu proses dibuatnya pabrik propelan (bahan bakar roket) yang selama ini kita impor. Ini penyebab kita tidak mandiri dalam produksi alutsista. Teknologi roket kita sudah canggih sejak 1962 tetapi sampai hari ini tidak pernah membuat roket dengan diameter lebih dari 10cm. Karena bahan bakarnya diimpor dan harus disetujui oleh sebuah lembaga internasional (mirip IAEA untuk tenaga atom). Impor bahan bakar roket ini dibatasi sehingga kita tidak pernah bisa bikin prototype roket berdiameter lebih besar dari 10cm. Ini fakta.

Saat ada yang memiliki teknologi tersebut dan patennya membuktikan kemampuan materialnya luar biasa, kendala terbesar adalah bagaimana membuat pabrik di daerah sumber bahan mentahnya, yaitu aspal Buton di Pulau Buton. Segala proses perijinan dan sebagainya cukup ribet. Si pemilik paten cerita ke saya bagaimana ia sudah keluarkan dana besar untuk urus ijin di daerah mulai Kabupaten sampai Propinsi, ujung-ujungnya izin tersebut kadaluarsa karena investor tak kunjung datang.
Padahal bila pabrik ini jadi, kita tak perlu impor mesiu, atau bahan bakar roket, bahkan kita tidak perlu bergantung membeli rudal dari negara maju karena rudal tersebut bisa terus diperbarui bahan bakarnya (yang daluarsa maksimum 5 tahun).

Nah, prosedur perijinan di daerah ini begitu memakan waktu dan tenaga terutama biaya. Ini sebab mengapa Indonesia 2020 ini mendapat peringkat 73 soal kemudahan investasi meskipun peringkat investasinya tinggi.
Slogan "kalau bisa susah kenapa harus mudah" ini selalu terngiang bila berurusan dengan daerah terkait perijinan.
Ini Fakta.

Untuk itulah maka Jokowi membuat Omnibus Law UU Cipta Kerja kemaren, satu dari 11 Omnibus Law yang akan dibuat. Tujuan utama dari UU Cipta Kerja itu adalah membuat investor mudah menanamkan modalnya di Indonesia untuk berbisnis dan menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia bertambah signifikan tiap tahun akibat pertumbuhan penduduk tinggi. Bila lapangan pekerjaan baru tidak disediakan, mereka akan menganggur. Ini harus diselesaikan.
Mengundang investor asing untuk membangun pabriknya di Indonesia adalah keniscayaan. UU Cipta Kerja mempersiapkan ini.

Kemudian untuk mensukseskannya, maka kepala daerah harus sepakat menjalankan UU tersebut. Bila kepala daerahnya dulu naik dengan fokus mencari keuntungan finansial, maka jangan salah bila perijinan bisnis akan dibuat susah dan diakomodir dg UU Otda di atas.
Untuk itulah Pilkada 2020 perlu tetap dilakukan agar terjadi penyegaran di jajaran kepala daerah terutama yang masa jabatannya telah habis atau banyak juga yang masuk penjara karena tertangkap KPK.

Kinerja parpol bersuara jelek di Pemilu 2019 seperti PD dan PKS membuat Pilkada 2020 ini jadi momok buat mereka.
Gimmick melakukan penolakan RUU Ciptakerja (walau sudah diproses bersama tanpa penolakan sejak awal) untuk memberikan kesan sebagai Parpol peduli rakyat dilakukan oleh PD dan PKS pada September 2020 lalu.
Namun bila Pilkada tetap jalan di 2020 ini maka jelas gimmick tadi tidak akan signifikan menaikkan pesona parpol tersebut karena waktunya sangat singkat. Pilkada perlu ditunda sementara UU CiptaKerja terus dikompori sebagai produk yang katanya menyengsarakan rakyat.

Jadi bila kita lihat kenapa september 2020 lalu ada berita di atas soal penundaan Pilkada 2020, tentu bukan hal yang kebetulan saudara-saudara.
Protes dilakukan dengan berbagai alasan, yang salah satunya adalah karena adanya Pandemi.
Namun Pemerintah tegas menyatakan Pilkada 2020 tetap mengikuti arahan kesehatan menghadapi Pandemi Covid-2019 ini.
Karena Pemerintah terutama Jokowi tahu bahwa cita-cita besar negeri ini tetap harus jalan walau ada Pandemi, karena bila tidak akan kehilangan momentumnya.

Berdasarkan hal tersebut maka akan dapat ditarik benang merah kenapa 10 November, 14 dan 15 November ada kerumunan dari gerombolan tersebut.
Mereka dengan mudah akan memakai alasan pemerintah yang tetap menyelenggarakan Pilkada di tengah Pandemi, untuk membenarkan tindakan mereka sambil berkata "kami ikut aturan kesehatan kok."

Seorang penulis Amerika bernama George Carlin menyatakan *"Never underestimate the power of stupid people in large groups."*
*Jangan pernah mengabaikan kekuatan orang bodoh dalam jumlah besar.*
*Apalagi bila orang bodoh itu diatur oleh dalang yang berpengalaman dalam merusak bangsa!!!*

Banyak analisis politik menyatakan bahwa dalang pulangnya seseorang yang disebut Porn Fugitive (PF) oleh media Australia itu adalah tokoh2 politik dan dinasti politik masa lalu yang punya kepentingan atas sepak terjang Jokowi.
Apakah tidak tampak hubungan bahwa gerombolan itu sengaja disewa untuk melakukan tindakan memancing pemerintah bertindak tegas yang kemudian dibawa ke arah persekusi bernuansa SARA?
Apalagi bila dipimpin oleh mastermind yang berpengalaman dalam mengobok-obok negeri ini dengan demo berjilid-jilid, atau kerusuhan 1998 atau segala kerusuhan bernuansa SARA lain yang pernah terjadi di negeri ini?

Pernah pergi ke daerah Jonggol, Parung, atau pinggiran Jakarta dan Jawa Barat lain baru baru ini?
Jumlah pengangguran akibat resesi pandemi ini meningkat, dan orang-orang lapar ini dapat disulut oleh api kemarahan dengan mudah bila diprovokasi oleh SARA.
Rumah orang tua saya di Cileungsi, dan tiap ke sana saya melihat spanduk-spanduk besar yang memuja orang tersebut.

Pengalaman berat kita adalah saat kita harus kehilangan Gus Dur dan Ahok dari tengah kancah politik.
Mereka lengser. Bukan karena sekedar habis masa jabatan.
Saya pakai kata lengser bukan sekedar bagi kondisi impeachment, seperti Aceng sang bupati Garut dulu, tapi lengser dalam arti besar bahwa mereka tak dapat lagi naik di dunia politik negeri ini, bahkan sampai akhir hidupnya Gus Dur misalnya.
Semua karena mereka tegas, mereka membela minoritas, namun kurang hati-hati dalam menghadapi gerombolan yang dapat membuat provokasi dan berita hoax di tengah rimba politik yang ganas di negeri ini.

Coba bandingkan dengan tukang kue tadi. Bila Jokowi sebagai tukang kue dengan semua cita-cita besarnya bersikap reaktif dengan memukul nyamuk di tangannya, apa yang akan terjadi? Bubar semua dan tak mustahil akan mengikuti jejak GD dan Ahok yang lengser selamanya di dunia politik.
Apakah itu yang menjadi keinginan kita?

Meminta Jokowi agar memerintahkan aparat tegas?
Kita lihat komentar Gerindra yang menyatakan kepulangan MRS adalah peran dari Prabowo dan Prabowo juga meminta dibebaskannya para tahanan yang menjadi pendukungnya kemarin. Juga beberapa aparat TNI yang kedapatan terang-terangan mendukung MRS, bukan hanya bintara tapi termasuk oknum bintang 2.
Semakin jelas bagaimana peta kekuatan yang bakal melawan balik bila Jokowi bertindak tak hati-hati.

Semua tidak ada yang kebetulan. Masuk di dunia politik di Indonesia bukan semudah bermain TikTok.
Tidak juga segampang tulisan beberapa orang yang mengaku pendukung Jokowi dan merasa kecewa.
Mereka menulis di kamar ber-AC, tapi tak pernah berada di lapangan bersama Jokowi saat berhadapan dengan para mafia negeri ini.
Pikiran mereka itukah yang kita percaya?

Pada 2014 saya pernah menulis (dan dikutip oleh KataData) bahwa sejak 2014 ada agama Salawi, apa-apa "Salah Jokowi".
Ini bukan merujuk pada para oposan Jokowi saja, atau yang biasa disebut Kampret dan sekarang jadi kadrun.
Tapi ini juga merujuk pada pendukung Jokowi yang menganggap Jokowi adalah obat dari segala kekacauan negeri ini.
Mereka merasa telah titipkan suara lantas bisa meminta Jokowi bergerak menurut kemauan mereka bagai boneka tongki.
Mereka tidak pernah paham kenapa Jokowi memakai kemeja kotak-kotak di deklarasi 2014 sementara JK, PS dan HR memakai kemeja putih.
Jokowi hidup di Solo, dari kecil dididik dalam nuansa Jawa yang sarat akan makna tak tertulis. Parable dan perumpamaan bahkan isyarat.
Kemeja kotak2 sendirian di tengah 3 orang berkemeja putih itu tanda bahwa ia bukan berasal dari golongan 3 orang tadi. Ia berasal dari rakyat yang walau dikepung oligarki tetap tunjukkan identitasnya.

Walau saya hanya 50% jawa namun karena nenek moyang saya dari ndalem kalitan Solo, setidaknya saya tahu mengapa Bapak saya kadang menggunakan perumpamaan bila mengajar anak-anaknya. Dan saya yakin demikian juga dengan Jokowi oleh orang tuanya.
Bagi mereka yang senang dengan ceplas ceplos maka sikap Jokowi ini akan sangat mengganggu.
Mereka ingin agar Jokowi bertindak tegas model Ahok, hajar sana sini. Merasa bahwa akan didukung oleh parpol pendukung, TNI/Polri dan rakyat.
Faktanya parpol pendukung juga banyak yang menusuk dari belakang.
Banyak oknum pejabat di aparat TNI/Polri yang bermain. Sementara rakyat? rakyat yang mana? Rakyat yang berani perang puputan? atau rakyat yang beraninya di medsos lalu diam saat harus berhadapan dengan dunia real seperti di Pilkada DKI 2017? Garang di medsos tapi saat hari pencoblosan banyak yang mundur karena kuatir dan segala macamnya?

Jokowi bukan obat segala penyakit, dia adalah pemimpin. Pemimpin bisa salah, itu benar.
Tapi pemimpin butuh kepercayaan dari yang dipimpin untuk dapat bekerja dengan jelas memenuhi semua janjinya.
Jokowi rutin puasa Senin Kamis, setidaknya menurut teman-teman saya yang pernah jadi Ajudan Presiden dan ada di lingkaran istana/jajaran kementerian.
Mustahil orang yang rajin puasa bertindak seenaknya.
Jokowi bukan tipe meledak-ledak.
Dia tipe penuh dengan parable khas Jawa Solo. Mengunjungi peternakan bebek, lalu angka 671, baru-baru ini adalah contoh bagaimana ia memberikan jawaban tak tertulis atas hal yang terjadi di lapangan.

Masakan orang yang ga takut membubarkan Petral (walau bukan pensiunan TNI), mengambil alih Freeport (walau bukan pahlawan anti komunis) takut pada seekor nyamuk?
Tentu tidak.
Diamnya dia bukan berarti dia takut.
Diamnya Jokowi tentu ada yang dikerjakannya dan ada yang dipertimbangkannya.
Siapa kita sehingga merasa lebih tahu apa yang sedang dia kerjakan? Sehingga kita merasa bisa seenaknya mengatur bahkan menghujat pemerintah tanpa tahu kondisi lapangan seperti apa?
Atau kita ini tipe orang yang senangnya mendorong seseorang maju sebagai pemimpin lalu menjerumuskan dia setelah maju untuk ikut apa saja sesuai kemauan kita?

Saya tidak memilih boneka, saya memilih seseorang yang Jujur dan amanah, serta mau bekerja keras tanpa takut apapun.
Jadi saya serahkan cara dia bekerja sesuai dengan apa yang ia pahami, selama target tercapai.

Sejak mahasiswa saya diajari untuk berdoa bagi negara, para pemimpin dan aparat negara di persekutuan.
Namun sejak 2014 lah saya berdoa khusus bagi negeri ini karena ada harapan pada Jokowi yang saya pilih. Di tulisan saya sebelumnya saya jelaskan betapa bangga saya menjadi WNI sejak Jokowi jadi presiden. Setiap kunjungan ke negara orang selalu mendapatkan pujian atas sosok Jokowi dan kinerjanya.

Belakangan saya ajak keluarga saya berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya dalam menghadapi Pandemi covid-19 dan terutama untuk Jokowi agar tetap kuat dan bertindak.
Nabi Sulaiman berkata di Amsal 29:18 "Bila tidak ada wahyu (visi), menjadi liarlah rakyat."
Bila tak ada cita-cita, tak ada teladan dari pemimpin negeri ini, maka kacaulah negeri ini.
Cita-cita Jokowi dengan Nawa Citanya dan teladannya sebagai warga negara, bapak bagi anak-anaknya, sangat diperlukan untuk menjaga negeri ini agar tetap kuat.
Sampai hari ini saya lihat dia masih ada dalam track tersebut.

Saya mengajak rekan yang seiman dengan saya untuk berdoa bagi Jokowi dan negara ini.
Semakin dalam kita berdoa niscaya akan semakin dibukakan betapa banyak musuh negeri ini baik di dalam maupun di luar negeri.
Bila tidak pernah berdoa bagi Jokowi dan jajarannya serta negeri ini, apakah kita layak menjadi pelempar batu?
Maju di dunia politik tak mau, saat ada yang maju dan amanah kok malah dihujat tanpa tahu bagaimana kondisi yang harus dihadapi orang itu?

Apalagi menggunakan kasus Gereja Yasmin sebagai senjata untuk menyatakan Jokowi tidak amanah setelah dipilih, sementara kita sendiri ke gereja saja ga pernah?
Atau saat ditanya "Saya ke gereja cuma anter suami/istri kok" atau "Saya cuma anter anak sekolah minggu aja kok", lantas merasa berhak bersuara soal Gereja Yasmin?
Inget teman, Gereja sejak awal sudah dipersekusi kok, bahkan sudah dinyatakan oleh Yesus sendiri bahwa pengikutNya akan alami hal itu.
Kok tidak terima? Kalau ga terima ya jangan percaya Yesus, simple.

Janganlah kita jadi badrun, domba gurun. yang tersesat tapi merasa tahu jalan.

Jokowi perlu kita, Jokowi diam bukan berarti dia ga peduli.
Ingat bahwa tukang kue mendiamkan nyamuk bukan karena takut nyamuk. Tapi karena dia punya tanggungjawab besar yang jauh lebih besar daripada sekedar nyamuk.

Sumber : Tempo 

Monday, November 16, 2020 - 11:15
Kategori Rubrik: