Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Kemiskinan Imajinasi Politik Parpol Islam

Oleh : Muhammad AS Hikam

Dalam membangun suatu sistem politik demokrasi diperlukan bukan saja kekuatan secara fisik tetapi juga kekuatan dalam imajinasi, atau yg disebut imajinasi politik (political imagination). Kekuatan suatu imajinasi politik ikut berkontribusi kepada munculnya daya tarik, greget (ghirah), serta kreativitas dari parpol, para pemimpin dan pendukungnya, dan tentu saja bagi publik secara umum, bahkan meluas kepada bangsa. Para pemimpin unggulan dalam sejarah politik suatu bangsa biasanya berangkat dengan modal kekuatan fisik yg acapkali tak begitu besar, tetapi mereka berhasil mlakukan perubahan-2 besar karena mereka memiliki imajinasi yang kuat dan inspiratif.

Di negeri kita model pemimpin imajinatif tidak kurang, sebut saja para pendiri bangsa seperti Proklamator BK dan Mohammad Hatta, St Sjahrir, Tan Malaka, Sudirman, dlll. Mereka bukan tokoh-tokoh yang punya modal fisik (kekayaan, parpol besar, dukungan internasional) yg besar, namun berhasil menorehkan warisan besar (legacy) yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Khususnya dlm ummat Islam, sebagai bagian integral dalam NKRI, pun memiliki tokoh-2 besar yang memiliki imajinasi politik luar biasa, seperti HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Wahid Hasyim, dll yg menjadi referensi bagi para pemimpin generasi setelah mereka.

Jika kita forward ke masa pasca-reformasi, khususnya mencermati parpol dan elite parpol Islam, saya mengatakan bahwa imajinasi politik mereka makin kering dan, karenanya, tidak lagi mampu meproduksi gagasan dan langkah-2 strategis yg unggulan dalam menghadapi dinamika politik nasional. Kaum Muslimin di negeri ini pernah menyaksikan sosok-sosok yg memiliki imajinasi politik yg diakui dunia dan menjadi pelopor gerakan pro-demokrasi melawan rezim Orba, seperti alm Gus Dur. Di era pasca-reformasi, ketika parpol Islam ikut menikmati kekuasaan secara lebih bebas dan mandiri, yg terjadi justru letargi dalam pemikiran, gagasan besar, dan imajinasi politik para elitenya.

Pilkada DKI 2017 bisa menjadi salah satu indikasi terjadinya kemiskinan imajinasi politik parpol Islam dan elitenya. Di ibukota Republik ini ada 4 parpol yg bisa disebut mewakili konstituen Muslim di Jakarta, yakni PPP, PKB, PAN dan PKS. Jakarta juga dikenal sebagai kota metropolitan yg memiliki basis massa Islam sangat besar, demikian pula kiprah organisasi masyarakat sipil (OMS) berbasis Islam yg sangat aktif.

Namun demikian, fakta politik menunjukkan bahwa kekuatan parpol Islam dalam menentukan paslon Pilkada bisa dikatakan lemah. PKS, parpol Islam yg paling berhasil dalam pengkaderan dan memiliki sistem manajemen politik paling baik pun dibuat "tak berkutik." Sebab partner koalisinya, Gerindra, menjadikan Sandiaga Uno (SU), sebagai cawagub mendampingi Anies Baswedan (AB) yang non-partisan. Apalagi PPP, PKB, dan PAN. Mereka cukup puas dalam posisi "mengamini" paslon yg ditentukan PD, Agus Harimurti (AH)-Sylviana Murni (SM).

Hemat saya kegagalan 4 parpol berbasis konstituen Islam ini bukan hanya karena merka tidak memiliki kekuatan basis massa atau kursi di DPRD. Tetapi lebih karena para elit parpol tsb tidak memilki imajinasi politik yg mampu membuat mereka menerobos sekat-2 partikularisme dan menawarkan gagasan-2 yang inklusif sehingga menarik utk di 'jual' kepada rakyat Jakarta yg jelas memiliki perspektif politik yg inklusif dan bukan sektarian. PKS, yg notabene memiliki kapasitas manajemen dan kaderisasi paling baik pun, masih tetap belum mampu meretas sekat-2 tsb. Parpol Islam di DKI masih belum 'move on' dan tetap menggunakan formula-2 jadul partikularisme.

PKB sebagai parpol yg lahir dari gagasan besar GD dengan ciri anti-sektarian dan kebangsaan, malah terjebak dlm pragmatisme. Sama juga halnya dengan PAN yg sebelumnya diberitakan akan mengusung Rizal Ramli (RR), tokoh inklusif dan merakyat serta berkarakter pengubah permainan (game changer) itu. Elite PAN tampaknya juga tidak berdaya menghadapi tekanan pragmatisme. Aapalagi sejak awal partai ini sudah diingatkan oleh sesepuhnya, Amien Rais (AR) agar tidak mendukung petahana! Sementara itu, PPP, saya kira memang tetap menjadi partai Islam konservatif, sehingga tak bisa diharapkan untuk meninggalkan 'pakem' lamanya.

Sejarah adalah sebuah gerak dialektik menuju ke depan. Kendati aktor-2 sejarah berkesempatan ikut membuat sejarah, tetapi hanya mereka yang memiliki imajinasi kreatif dan berorientasi ke depan saja yg survive dan berjaya. Jika kondisi parpol Islam masih seperti saat ini sebagaiman terlihat di DKI, maka saya khawatir apakah di masa depan kekuatan Islam ini akan mampu menjadi salah satu penentu perpolitikan bangsa atau hanya menjadi pelengkap saja. Wallahua'lam!**

Sumber : facebook Muhammad AS Hikam

Tuesday, September 27, 2016 - 08:30
Kategori Rubrik: