by

Pidato Presiden Jokowi Itu tentang Program Kerja

Visi adalah pandangan jauh ke depan atau cita-cita atau harapan yang ingin diraih dari individu, korporasi atau suatu bangsa. Dan visi negara Indonesia sejatinya telah disusun oleh founding fathers bangsa Indonesia 74 tahun yang lalu dan secara jelas hal itu telah tercantum pada sila-sila dalam Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita. Dan ini tidak bisa dirubah oleh siapapun.

Visi Indonesia yang tercantum dengan jelas pada butir-butir Pancasila adalah : 
1. Terciptanya manusia Indonesia yang agamis dan mengakui keesaan Tuhan.
2. Terciptanya manusia Indonesia yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang beradab.
3. Rakyat Indonesia yang bersatu, rukun dan toleran dalam bingkai NKRI.
4. Rakyat Indonesia yang berjiwa demokratis dengan pengaturan saluran demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa.
5. Negara yang berusaha keras memberikan kemakmuran kepada rakyat dan memberikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia.

Visi nomor 1 sampai 4 adalah pembentukan karakter kebangsaan yang Indonesiawi. Sedangkan visi kelima adalah tugas negara dan pemerintah untuk merealisasikannya.

Adapun secara garis besar PROGRAM KERJA Presiden Jokowi pada periode 2019 – 2024 yang dipaparkan adalah sebagai berikut :
1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitasnya.
2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Indonesia.
3. Upaya meningkatkan masuknya Investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja baru.
4. Reformasi birokrasi
5. Efektivitas penggunaan APBN

Kalau menilik satu persatu program kerja yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, sebetulnya tidak ada yang baru dan yang istimewa dari program kerja Presiden Jokowi pada 5 tahun ke depan. Karena 5 program kerja tersebut lebih merupakan tindak lanjut atau penajaman dari program kerja 5 tahun sebelumnya yang belum tuntas dikerjakan.

Kecuali program pembangunan infrastruktur, kunci utama dari 4 program kerja yang disampaikan oleh Presiden terletak pada pada perbaikan mentalitas penyelenggara administrasi pemerintahan dan negara . Dan dari sisi tersebut harus diakui merupakan pekerjaan yang belum tuntas diselesaikan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi pada periode 2014 – 2019.

Salah satu program yang kurang optimal dilakukan (kalau kita tidak mau menyebutkan sebagai suatu kegagalan) dari Pemerintahan Presiden Jokowi 2014 – 2019 adalah pelaksanaan program Revolusi Mental.

Indikator kegagalan program Revolusi Mental antara lain :
1. Program ini sama sekali tidak menyentuh masyarakat umum di luar aparatur pemerintah. Karena tidak menjangkau masyarakat luas, akibatnya masih banyak anggota masyarakat yang tidak toleran dan bahkan ada sekelompok orang ingin mengganti ideologi negara menjadi ideologi khilafah.

2. Program ini gagal diterapkan ke ASN dengan indikator sekitar 72% ASN tidak menginginkan Pemerintahan Jokowi berlanjut. Mindset kerja ringan tapi mendapat uang banyak yang resmi maupun tidak resmi masih menjadi keinginan sebagian besar ASN Indonesia. Perubahan mindset dengan terbentuknya etos kerja untuk mengabdi dan melayani belum dimiliki oleh sebagian ASN kita. Padahal hampir semua ASN sudah mendapatkan pelatihan revolusi mental.

Mengapa program Revolusi Mental gagal ? Menurut pengamatan saya karena : 
1. Presiden Jokowi telah salah menunjuk sosok yang tepat dalam menjalankan program vital itu. Puan Maharani yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program yang strategis tersebut.
2. Materi pelatihan Revolusi Mental terlalu teoritis dan tidak aplikatif.
3. Metode pelatihan Revolusi Mental yang diterapkan terlalu standar sehingga tidak mampu menjangkau crock brain peserta pelatihan.

Akibat kegagalan program Revolusi Mental berdampak pada masih banyaknya mental ASN dan pejabat publik yang koruptif sehingga penggunaan APBN menjadi tidak tepat sasaran. Disamping itu tidak terbentuk etos kerja dari ASN yang mengabdi dan melayani masyarakat secara tulus dan profesional. Akibat lainnya adalah masih banyaknya peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan pemerintah pusat. Karena ada indikasi kesengajaan dari pejabat daerah untuk mengambil keuntungan dari sulitnya peraturan perijinan. Jadi sangat tidak aneh kalau iklim investasi secara nasional belum tercipta ideal seperti keinginan Jokowi.

Saya berharap pada periode lima tahun ke depan Pemerintahan Presiden Jokowi lebih mampu melaksanakan semua program yang telah dicanangkan. Salah satu kuncinya adalah penunjukan pembantu Presiden yang kualified, sehingga mereka mampu menjabarkan program Presiden Jokowi secara detail dan tepat sasaran. 

Btw, bagaimana kelanjutan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Indonesia Kerja dan Kartu Indonesia Bebas Sembako Murah. Mengapa tidak disinggung semalam Bapak Presiden ?

Sudah capek main kartu ya Pak ?

Salam SATU Indonesia
15072019

 

(Sumber: Facebook Rudi S Kamri)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed