Petrus, Operasi Gelap Orba

Maret 1982 di hadapan Rapim ABRI, Soeharto menginstruksikan ABRI dan kepolisian mengambil langkah tegas untuk menurunkan angka kriminalitas. Hal yang sama disampaikan Soeharto saat pidato kenegaraan 16 Agustus 1982. Pangkopkamtip Soedomo menyambut permintaan Soeharto dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta.

Sejak itulah dikenal istilah 'Petrus' atau penembak misterius. Pada masa itu tiap orang yang diduga melakukan tindak kriminal akan dibunuh dengan cara ditembak dan itu dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan.

 

 

Salah satu korban ‘Petrus’ yang selamat adalah Repo P Mila. Pria kelahiran 1934 ini menjadi incaran karena rekam jejaknya sebagai penjudi. Repo tinggal di Desa Supiturang Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Ia dijemput paksa oleh beberapa orang saat tengah malam. Dari rumahnya ia dibawa ke Jembatan Gladak Perak, lokasi yang biasa dipakai untuk eksekusi ‘Petrus’. Lokasi yang sama, juga dipakai sebagai lokasi pembunuhan warga yang diduga anggota dan simpatisan komunis pasca peristiwa September 1965.

Komnas HAM mempelajari proses pembunuhan hingga alat yang digunakan dalam eksekusi. Mayat korban biasanya dibuang ke lokasi terpencil. Sebagian lagi sengaja diletakkan di tempat umum agar memberi dampak psikologis kepada masyarakat.

Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, para pelaku 'Petrus' terdiri dari aparat militer dan sipil. Aparat militer seperti Koramil, Kodim, Kodam/Laksusda dan Garnizun yang berada dalam instruksi dan koordinasi Pangkopkamtib. Lembaga itu berada di bawah naungan komando dan pengendalian presiden. Sedangkan aparat sipil yang diduga terlibat adalah Ketua RT, RW dan lurah dengan memberikan daftar nama target kepada aparat militer.

Tahun 2008 Tim Komnas HAM menginvestigasi ulang kasus ‘Petrus’ melanjutkan investigasi yang pernah dilakukan sebelumnya, baik oleh lembaga di dalam maupun luar negeri. 160 saksi mata maupun keluarga korban diwawancarai. Komnas HAM menyimpulkan penembakan misterius adalah kejahatan negara dengan korban mencapai 7-8 ribu jiwa. Sebagian besar korban tak teridentifikasi dan dikuburkan dengan status Mr. X.

Angka korban yang disebut Komnas HAM bukanlah angka yang bombastis. Pada Oktober 1983 Amnesty International telah melaporkan 1400 orang tewas dan ada 4000 orang yang menjadi target di seluruh Indonesia.

Pada Desember 1983 Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia (LPHAM) melayangkan protes kepada Presiden Soeharto. LPHAM menemukan fakta bahwa aparat keamanan terlibat operasi ‘Petrus’.

Tapi Soedomo membantah keterlibatan aparat negara. Di depan Komnas HAM ia bersikeras bahwa ‘Petrus’ adalah perang antar kelompok kriminal. Peristiwa Tanjung Priok yang dibahas menjadi alasan mengapa aparat melakukan penembakan. Saat itu aparat yang bertugas adalah mereka yang baru lulus dari Akademi Kepolisian, itulah mengapa tembakan yang seharusnya mengarah ke kaki justru meleset ke kepala.

Berbeda dengan penjelasan Soedomo, Soeharto dalam buku autobiografinya berjudul Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, tertulis “Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja itu untuk shock therapy, terapi goncangan supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bertindak dan mengatasi.” Dalam buku itu Soeharto tak menyebut perihal perang antar geng.

Korban selamat lainnya adalah Bathi Mulyono. Ia beberapa kali ditahan karena tersangkut kasus pembunuhan. Reputasinya sebagai preman jalanan membawa ia bersinggungan dengan dunia politik. Tahun 1980-an, dirinya membantu pemerintah menggiring sejumlah kelompok jalanan dan kriminal untuk mendukung Golkar.

Tugasnya adalah koordinator Pengamanan dan Pengawalan Golkar di wilayah Jawa Tengah. Ia juga mengarahkan serikat buruh untuk dijadikan underbow Golkar. Saat itu serikat buruh hanya diberi opsi bergabung dengan Golkar atau pekerjaan dirampas, dibina atau dibinasakan.

Menjelang Pemilu 1982, Bathi dipilih sebagai Biro Informasi dan Evaluasi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar di Semarang. Selain bekerja mendukung Golkar, ia juga menjadi pimpinan di organasasi Fajar Menyingsing yang juga underbow Golkar. Sebuah organisasi yang beranggotakan 6.000 narapidana.

18 Maret 1982 Golkar berkampanye di Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Tiba-tiba sekelompok orang beratribut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerang arena kampanye dan merusak atribut yang ada di situ.

Menurut Bathi, orang-orang yang beratribut PPP itu tak lain adalah dirinya bersama para kader Golkar. Targetnya mendeskriditkan PPP lantaran Golkar tak pernah menang di Jakarta.

Peristiwa kerusuhan saat Golkar kampanye disebut sebagai operasi bawah tanah. Mereka bergerak atas izin Ali Moertopo selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Setelah apa yang dilakukannya untuk Golkar dan rezim Orde Baru, Bathi dikhianti. Di pertengahan 1983 ia mengaku dikejar-kejar 'Petrus'. Saat sedang di dalam mobilnya ia dibidik orang tak dikenal. Bhati langsung turun dan membalasnya, terjadilah baku tembak di Jalan Kawi, Semarang.

Merasa dikejar 'Petrus', Bhati mendatangi Ali Moertopo menuntut penjelasan. Ia mengatakan mengapa justru peluru yang diarahkan ke tubuhnya dan bukan Penghargaan Bintang Maha Putra?

Bhati, Repo P Mila dan korban 'Petrus' lainnya adalah bukti bagaimana rezim Orde Baru menjalankan praktek pembunuhan ilegal terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku kriminal. Di sisi lain Orba juga memanfaatkan kelompok kriminal tersebut untuk membela kekuasaannya.

Kami mendokumentasikan kisah dibalik operasi penembak misterius dalam program Bab yang Hilang episode ‘Petrus’ Tak Lagi Misterius bekerja sama dengan televisi swasta.

 

(Sumber: Wacth Dog Documentary)

Saturday, March 23, 2019 - 17:00
Kategori Rubrik: