Pesta Tlah Usai

Oleh: Erizeli Bandaro

 

Beberapa waktu lalu teman saya seorang konsultan mengatakan bahwa sekarang Pemerintah sedang melakukan pembersihan di bisnis Oil and Gas. Kalau awal Jokowi berkuasa, yang disentuhnya adalah Tata Niaga BBM. Itu direformasi dengan dibubarkannya Petral dan berganti dengan Indonesia Supply Chain. Sejak tahun lalu Pemerintah melakukan pembersihan atas unit business yang mengakibatkan Pertamina tidak efisien. Satu contoh, ada terminal Gas dibangun oleh Swasta atas dasar perjanjian kerjasama dengan Swasta. Skemanya take or pay contract. Dalam kontrak ini pertamina wajib menggunakan terminal Gas yang dibangun swasta. Sekilas tidak ada resiko. Karena Pertamina bayar sesuai dengan pemakaian terminal itu. Pertamina tidak menanggung resiko atas investasi itu. Pay on demand.

Tetapi dalam kontrak itu ada kewajiban minimum yang harus dibayar Pertamina. Jadi andaikan Pertamina menggunakan hanya 10% terminal dan batas minimal USD 60%. Maka Pertamina harus bayar 60%. Kalau lebih dari 60% ya tidak ada masalah. Pemilik terminal untung besar. Dalam skema ini, yang hebatnya faktor cost of fund dan operation cost sudah di mark up sedemikian rupa sehingga ketemu kapasitas minimal yang harus dibayar Pertamina. Investor dijamin untung besar. Sekian tahun kontrak dia bisa lunasi hutang bank. Sementara Pertamina terjebak untuk terus memakai termainal itu agar investor bisa kaya raya tanpa resiko apapun.

 

 

Apa yang saya uraikan diatas, itu salah satu contoh bagaimana bisnis rente berkembang di hulu maupun di hilir bisnis Pertamina. Contoh lainnya seperti kasus seputar HW berkaitan dengan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang berdampak Pertamina kebobolan Rp. 22 triliun. Masih banyak lagi. Bisnis rente di linkungan Pertmina itu selama ini memang menciptakan mitra kaya raya dan para manager bergelimang uang. Jokowi membersihkan Pertamina tidak dengan pendekatan politik atau Kepres seperti Tata Niaga BBM tetapi melalui aksi korporat. Artinya Direksi Pertamina diperintahkan melakukan restruktur bisnis dengan memangkas semua bisnis rente yang ada. Apakah mudah ? tidak juga.

Contoh bisnis terminal seperti cerita diatas, tidak mudah dibatalkan kontraknya. Mengapa ? bukan rahasia umum bila investor mitra Pertamina itu terhubung dengan elite Politik. Makanya direksi pertamina gonta ganti. Itu menunjukan perseteruan secara politik menguasai bisnis rente itu memang ada. Jokowi berusaha dengan segala macam cara untuk menjadikan Pertamina bersih. Namun politik tidak seperti membalik telapak tangan. Butuh kecerdasan dan kesabaran tinggi bagi Jokowi menghadapinya. Seperti kasus Freeport akhirnya Jokowi bisa memaksa Freeprot tunduk kepada UU MInerba dan menempatkan BUMN Leading dalam kemitraan itu.

Upaya membentuk Holding MIGAS adalah satu cara agar Pertamina dikelola secara profesional Apalagi setelah Holding terbentuk dan restruktur bisnis terlaksana, Pertamina akan Go Publik. Ini akan semakin membuat Pertamina transfarance dan patuh kepada standard good governance. Bisnis rente dan kongkalikong akan semakin tidak ada ruang. Karena setiap aksi pertamina akan diumumkan ke publik. Ruang remang remang akan menjadi terang benderang. Anehnya karyawan pertamina tidak pernah demo bila Pertamina dikuasai oleh MItra rente dan ketika pertamina akan restruktur malah didemo...

(Sumber: Facebook Erizeli Jely Bandaro)

Friday, July 20, 2018 - 23:00
Kategori Rubrik: